Home Berita Partisipasi Masyarakat Adat Tuna Aksara pada Pemilu 2019 Mesti Dipastikan

Partisipasi Masyarakat Adat Tuna Aksara pada Pemilu 2019 Mesti Dipastikan

0
0
175

Kamis (14/2), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait jaminan ruang partisipasi bagi masyarakat adat tuna aksara pada Pemilu 2019. Pada audiensi disampaikan temuan AMAN, bahwa masyarakat adat memiliki potensi terhambat menggunakan hak pilih karena masih banyak masyarakat adat yang tuna aksara atau tak dapat baca-tulis. Di provinsi Kalimantan Selatan misalnya, sebanyak 1.400 pemilih di 28 Balai Adat tak dapat baca-tulis dan tidak terdaftar sebagai pemilih.

“AMAN menemukan masih banyak potensi terhambatnya masyarakat adat dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019 nanti. Salah satu contohnya terjadi di Komunitas Adat Dayak Meratus, Kecamatan Alai Batang Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Memang, tingkat tuna aksara di kalangan masyarakat adat seluruh Kalimantan Selatan mencapai 50 persen,” kata Direktur Direktorat Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat pada AMAN, Abdi Akbar, kepada rumahpemilu.org.

Selain itu, Abdi juga menyampaikan bahwa beberapa pemilih tuna aksara pada Masyarakat Adat Dayak Meratus mengeluhkan desain surat suara Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan DPR Daerah (DPRD) 2019 yang tidak menampilkan foto calon. Ketiadaan foto calon menghambat pemilih tuna aksara untuk mengenali calon yang hendak dipilih.

Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil menerangkan bahwa pemilih tuna aksara tak bisa disamakan dengan pemilih disabilitas fisik dan disabilitas netra. Oleh karena itu, pemilih tuna aksara tak dapat diperlakukan sesuai dengan Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilu yang mengizinkan pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya untuk dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih pada saat memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Tuna aksara bukan disabilitas netra ataupun fisik. Tuna aksara merupakan ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis atau disebut juga dengan buta huruf. Jadi, mereka tidak bisa disamakan dengan disabilitas netra ataupun fisik,” ujar Fadli.

Untuk menjamin partisipasi masyarakat adat tuna aksara, AMAN dan Perludem merekomendasikan agar KPU menambahkan frasa “pemilih tuna aksara” dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang saat ini masih dalam proses penyusunan. KPU dapat mendefinisikan penyandang tuna aksara sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Selain itu, KPU dan AMAN juga meminta agar  KPU membuatkan norma bahwa pemilih tuna aksara dapat didampingi oleh keluarga dari garis keturunan langsung ke atas atau ke bawah pada saat pemungutan suara. Apabila keluarga dari garis keturunan ke atas atau ke bawah juga menyandang tuna aksara, maka pemilih tuna aksara didampingi oleh keluarga dari garis keturunan ke samping. Sosialisasi tata cara menggunakan hak pilih juga dinilai mesti dilakukan oleh KPU.

“Kami merekomendasikan beberapa hal untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang inklusif dan aksesibel terhadap seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, kami mengusulkan penambahan pasal di ketentuan umum dan menambahkan ayat untuk mengakomodir pemilih tuna aksara,” ucap Abdi.

Audiensi diterima oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman. Pada audiensi, pengajar Ilmu Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, juga ikut mendampingi AMAN dan Perludem.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita

Check Also

Ragam Bentuk Jual Beli Suara di Pileg

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan menjelaskan mengenai tiga be…