Home Berita Pelanggaran Pidana Pemilu 2019, Paling Banyak Kasus Keterlibatan ASN, TNI dan Polri

Pelanggaran Pidana Pemilu 2019, Paling Banyak Kasus Keterlibatan ASN, TNI dan Polri

0
0
114

Per Jumat (8/3), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengumumkan telah ada 45 putusan pidana pemilu yang dikeluarkan selama penyelenggaraan Pemilu 2019. Dari 45 putusan, 34 di antaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

“Karena sudah inkracht, maka sudah bisa langsung dieksekusi. 11 putusan lainnya masih dalam proses karena ada permohonan banding ats putusan pengadilan yang dilakukan oleh terlapor,” kata anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo di kantor Bawaslu RI, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Jenis pelanggaran pidana pemilu yang telah diputus oleh Bawaslu, paling banyak merupakan pelanggaran keterlibatan aparatur sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian RI (Polri). Ada 12 putusan atas kasus pelanggaran tersebut. Yang lainnya, pelanggaran atas larangan kampanye sebanyak 10 putusan, pemalsuan dokumen 9 putusan, politik uang 6 putusan, pelibatan pihak-pihak yang dilarang berkampanye 5 putusan, dan tindakan yang merugikan dan menguntungkan salah satu peserta kampanye 3 putusan.

“Politik uang yang 6 putusan itu, di Riau 1 putusan, DKI Jakarta 3 putusan, Jawa Barat 1 putusan, dan NTB (Nusa Tengagra Barat) 1 putusan. Yang di DKI Jakarta, dua putusan dilakukan oleh calon anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sanksinya, selain pidana, juga sanksi diskualifikasi atau dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT),” jelas Ratna.

Ratna mengatakan, bahwa ada 33 laporan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu RI. 3 laporan berkaitan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan 30 laporan berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Adapun 11 perkara akhirnya dilimpahkan kepada Bawaslu provinsi sesuai dengan tempat terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

“Dari 30 laporan itu, 11 kami limpahkan, 8 tidak kami registrasi, dan 9 dihentikan karena tidak memenuhi syarat syarat formil dan materil. Sisanya, masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu,” tutup Ratna.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…