Home Berita Pemilih dengan Suket Masuk Daftar Pemilih Khusus

Pemilih dengan Suket Masuk Daftar Pemilih Khusus

0
0
430

Dibolehkannya warga berhak pilih yang tak mempunyai KTP elektronik untuk bisa memilih berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta, 28/3), berdampak pada teknis layanan hak pilih. Surat keterangan (Suket) perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) sebagai pengganti KTP elektronik menempatkan pemilih dengan Suket masuk daftar pemilih khusus (DPK).

DPK dalam UU No.7/2017 dijelaskan pada Pasal 347, 348, dan Penjelasan Pasal 512. Satu-satunya istilah “daftar pemilih khusus” ada dalam Penjelasan Pasal 512, yang jika mengurutkan istilahnya, kita akan memaknai DPK sebagai pemilih yang dijelaskan dalam Pasal 348 Ayat (1) huruf c yang bertuliskan:

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: (salah satunya) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Putusan MK No.20PUU-XVII2019 mengubah penempatan KTP elektronik yang wajib sebagai syarat memilih untuk bisa digantikan dengan Suket dari Disdukcapil. Sehingga, konsekuensi Putusan MK salah satunya adalah memasukan Pemilih dengan Suket ke dalam DPK.

Pasal 347 Ayat (1) bertuliskan penjelasan pendaftaran, persyaratan, dan kewenangan DPK. Bunyinya:

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

  1. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
  2. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan
  3. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di, TPS setempat selesai.

Pemilih DPK termasuk dengan Suket, mendapatkan surat suara sisa yang diperuntukan Pemilih DPT. Jika surat suara utama berdasar DPT habis, surat suara diberikan dari surat suara cadangan yang jumlahnya 2% dari pemilih DPT (Pasal 350 dan Penjelasan Pasal 350).

“MK tak menjelaskan rinci soal masuk ke daftar pemilih mana warga berhak pilih dengan Suket. Untuk jumlah surat suara DPT dan cadangan 2% pun tidak ada dalam Putusan MK. Begitupun perintah menambahakan surat suara,” kata direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Jakarta pascasidang Putusan MK (28/3). []

Download Putusan MK:

Putusan MK No.20PUU-XVII2019 (KTP Elektronik, Pindah Memilih, Hak Surat Suara Pemilu Legislatif, dan Lama Penghitungan Suara di TPS)

Load More Related Articles
Load More By USEP HASAN SADIKIN
Load More In Berita

Check Also

Tantangan Presidensial Hasil Pemilu Serentak: Koalisi Mayoritas Tinggi Fragmentasi

Indonesia sudah melakukan pemungutan suara Pemilu 2019. Pemilu serentak pertama negara dem…