Home Liputan Khusus Pemilu 2019 Indonesia: Pengalaman Penting bagi Studi Wilayah Asia Tenggara

Pemilu 2019 Indonesia: Pengalaman Penting bagi Studi Wilayah Asia Tenggara

Comments Off on Pemilu 2019 Indonesia: Pengalaman Penting bagi Studi Wilayah Asia Tenggara
0
170

Institute of South East Asia Studies (ISEAS)-Yusof Ishak Institute menyeleggarakan simposium mengenai Pemilu 2019 Indonesia di Singapura (11-12/7). Bertajuk “Analyzing the Outcomes and Implications of the 2019 Elections”, simposium dihadiri sejumlah pembicara yang membahas isu yang juga jadi tren global seperti politik identitas, hoaks media sosial, politik ekonomi/kelas, dan gender. Ada capaian positif tapi banyak keadaan yang belum baik yang bisa jadi pelajaran negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Indonesia dengan keragamannya punya keragaman perspektif untuk dijadikan studi,” kata Koordinator Program Studi Indonesia ISEAS-Yusof Ishak Institute, Hui Yew-Foong.

Pesta demokrasi 2019 Indonesia memang menggambarkan tren global demokrasi. Di antaranya polarisasi massa antara kelompok yang mengatasnamakan kelompok inklusif dan kelompok eksklusif politik identitas.

Makin inklusif?

Direktur eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Philips J Vermonte mengingatkan, berdasar hasil pemilu, kelompok inklusif dengan sosok Joko Widodo-Makruf Amin, yang memenangkan pemilu. Hal ini menjadi pembeda dengan dengan negara-negara lain karena sebaliknya, kelompok eksklusif yang memenangkan pemilu. Sebut saja Amerika Serikat dengan Donald Trump, India dengan Partai Bharatiya Janata pimpinan Narendra Modi, Filipina dengan Rodrigo Duterte, dan Turki dengan Recep Tayyip Erdogan.

Salah satu pembicara, Leo Suryadinata dengan makalah “Ethnic Chinese Political Participation in Indonesia since the Fall of Soharto” menjelaskan, Pemilu Legislatif 2019 cukup memberikan ruang kepada politisi etnis Cina (Tionghoa). Ada dua politisi etnis Cina yang memimpin partai politik baru, pertama adalah Grace Natalia (Ketua Partai Solidaritas Indonesia/PSI), kedua adalah Hary Tanoe Soedibyo (Ketua Partai Persatuan Indonesia/Perindo). Grace mendapat perolehan suara di atas rata-rata calon legislator DPR lainnya, tapi karena perolehan suara PSI hanya sekitar 2% sehingga tak melampaui ambang batas parlemen 4%, Grace tak menjadi anggota DPR.

Keadaan cukup positif dari pemilu legislatif itu tak terjadi di kampanye Pemilu Presiden 2019. Justru, sentimen anti-Cina ada dalam kampanye. Visiting fellow ISEAS-Yusof Ishak Institue, Quinton Temby menggambarkan, sentimen anti-Cina menjadi bagian cara dari kelompok Islam memobilisasi massa untuk mendukung Prabowo melawan Jokowi.

Peneliti dari ANU College of Asia and the Pacific, Dyah Ayu Kartika, ada dinamika keterlibatan perempuan dalam Pemilu 2019. Presentasinya “The Power of Emak-Emak: Women and Conservative Political Agenda in Indonesia’s 2019 Election menjelaskan, perempuan dengan sebutan “emak-emak” yang mendukung Prabowo-Sandi, sulit untuk disebut mobilisasi politik. Emak-Emak yang merasakan permasalahan ekonomi di ranah domestik punya aspirasi publik untuk mengevaluasi kepemimpinan Indonesia Jokowi.

“Selain pencalonan dan keterpilihan perempuan dalam pemilu legislatif yang meningkat, hadirnya Emak-Emak merupakan bentuk keterbukaan ruang Pemilu 2019 bagi perempuan meskipun Emak-Emak bagian dari kelompok eksklusif Prabowo-Sandi,” kata Dyah.

Direktur eksekutif The Asia Foundation Indonesia, Sandra Hamid berpendapat, tawaran inklusivisme di Indonesia punya persoalan mendasar. Klaim terbuka terhadap keragaman selama ini banyak dinarasikan melalui jargon “Pancasila” dan “Islam Nusantara”. Menurutnya, kedua narasi ini bersifat Jawasentris yang juga merupakan bentuk eksklusivisme. Eksklusivisme Jawa ini secara etnis yang jadi bagian dari penentu kemenangan Jokowi melawan Prabowo.

“Bagi umumnya orang Jawa, Pancasila tak masalah. Tapi bagi orang Minang, Sunda, dan lainnya, Pancasila terasa Jawa. Pun begitu dengan Islam Nusantara yang banyak disampaikan Nahdatul Ulama yang juga Jawasentris,” kata Sandra.

Akademisi dari Tailand, Punchada Sirivunnabood mempertanyakan dinamika politik Indonesia dengan pemilihan pemimpin eksekutif secara langsung. “Kenapa fungsi oposisi tak bekerja baik?” tanyanya. Padahal, oposisi amat penting sebagai bagian dari mekanisme check and ballance dari sistem presidensial Indonesia.

Bagi Punchada, yang lebih membingungkan adalah komposisi koalisi dan oposisi di sejumlah daerah. Di pemerintahan pusat, elite beserta massa PDIP dan PKS berseteru tapi di Pilkada provinsi dan kabupaten/kota, kedua parpol dengan ideologi kontras ini malah bisa berkoalisi.

Rekomendasi

Untuk mengatasi masalah eksklusivisme dan polarisasi massa dalam demokrasi Indonesia, Sandra Hamid berpendapat, pendidikan politik inklusif baiknya di perkuat di masyarakat sipil. Pendanaan besar APBN untuk wawasan keragaman, sebaiknya bukan dibelanjakan dalam bentuk pengadaan kelembagaan dan pendidikan normatif Pancasila, melainkan diberikan kepada ragam inisiatif pemuda yang terputus dari politisasi Pancasila dan Islam Nusantara yang Jawasentris.

Peneliti tamu ISEAS-Yusof Institute, Firman Noor mengusulkan, dalam sistem pemilu, syarat pencalonan presiden 20% kursi atau 25% suara hasil Pemilu DPR, harus diupayakan kembali penghapusannya. Ini yang membuat massa di tengah kesejahteraan ekonomi yang menurun, mudah dimobilisasi. Selebihnya, penegakan hukum yang lebih rinci harus dibuat untuk mengatasi pemilu mahal Indonesia yang disertai politik uang kepada pemilih kelas ekonomi bawah.

Penulis politik ekonomi dengan perspektif kelas, Max Lane berpendapat, di tengah polarisasi antara eksklusivisme nasionalis dan agama, ideologi kelas (Kiri) penting untuk dikuatkan. Setidaknya, jika ada tambahan satu alternatif ideologi, potensi benturan keras dari polarisasi nasionalis dan agama, bisa berkurang.

“Sayangnya, kelompok kiri belum kerja keras dalam kelembagaan demokrasi. Ideologi menjadi berarti jika disalurkan dan diperjuangkan melalui partai politik dan pemilu. Perbaikan kelembagaan partai amat sulit menghasilkan demokrasi inklusif jika pembentukan dan keikutsertaan parpol di pemilu masih punya persyaratan yang amat berat,” kata Max Lane.

ISEAS-Yusof Ishak Institute melalui simposium ini pun menghadirkan Calon Wakil Presiden 02 Pemilu 2019, Sandiaga Uno. Dengan presentasi bertajuk “Beyond 2019” Sandi menyampaikan, masa depan Indonesia ditentukan oleh kaum muda milenials dan Emak-Emak (perempuan). Di Pemilu 2019 suara keduanya menentukan keterpilihan. Setelah Pemilu 2019, kaum muda dan perempuan penting dilibatkan membangun Indonesia menjadi lebih baik. []

USEP HASAN SADIKIN

Load More Related Articles
Load More By USEP HASAN SADIKIN
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.

Check Also

“Pilkada Bukan Pemilu” Jangan Jadi Hambatan Pemilu Serentak Daerah

Tafsir konstitusi yang menyimpulkan “pilkada bukan pemilu” sering jadi alasan untuk menola…