Home Opini Pemilu 2019 untuk Menghapus Kekerasan Seksual

Pemilu 2019 untuk Menghapus Kekerasan Seksual

0
0
166

Hari Perempuan Sedunia, 8 Maret menyertakan sejumlah agenda yang dicitakan gerakan perempuan juga massa pendukungnya, mengingatkan, masih banyak masalah dan mendesak ditangani. Salah satunya, kegentingan adanya kekerasan seksual di setiap ranah tapi belum juga menyertakan solusi berbentuk undang-undang penghapusan kekerasan sekesual (PKS).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 (Catahu 2019) pada awal Maret 2019 lalu. Diketahui, ada 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 naik dari tahun sebelumnya yang terdapat 348.466 kasus.

Ada 13.568 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang ditangani Komnas Perempuan bersama 209 lembaga mitra masyarakat sipil di 34 provinsi. Menurut Ketua Ketua Komnas Perempuan, Azirana Manalu, angka-angka tersebut memperlihatkan pola dan kecenderungan kekerasan terhadap perempuan di tiga ranah yakni privat, publik, dan negara. Akan tetapi, adanya peningkatan pengaduan di angka 14 persen dari tahun sebelumnya merupakan tanda kesadaran masyarakat dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan.

Setelah pemilu nasional pasca-Reformasi dibuat, regulasi penanganan kekerasan berbasis gender berhasil diwujudkan. Pasca Retifikasi  CEDAW melalui UU No. 7/1984 dan di perkuat dengan UU No. 29/1999 tentang Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965) telah dikeluarkan berbagai ketentuan, antara lain Keppres No. 181/1998 tentang Pembentukan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan diperbaharui oleh Perpres No. 65 dan 66 tahun 2005. Puncaknya, proteksi atas kekerasan terhadap perempuan diperkokoh dengan UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tapi kini, dibanding dengan negara-negara lain yang sudah menghasilkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual segala ranah (bukan hanya KDRT), Indonesia terbilang tertinggal. Sebagian negara-negara berindeks demokrasi bagus atau yang masih di bawah Indonesia, sudah menghasilkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual.

Di Bolivia, Maret 2013, sehari setelah peringatan Hari Perempuan Sedunia, pemerintah Bolivia mengesahkan undang-undang baru untuk memerangi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. UU tersebut menjamin hak kaum perempuan untuk hidup bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Di dalam UU ini diciptakan kerangka normatif untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, pelayanan khusus untuk korban pelecehan, dan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan.

Bahkan, menurut UU ini, pernyataan melecehkan dan merendahkan martabat perempuan di media massa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap perempuan. Penggunaan bahasa seksis masuk kategori kekerasan terhadap perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memuji UU baru Bolivia ini.

Di Kirgizstan, April 2017, pemerintahnya mengadopsi sebuah undang-undang baru untuk menangani kekerasan seksual. Regulasi ini bertajuk Safeguarding and Protection Against Domestic Violence atau perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga,

Di Swedia, Mei 2018 lalu, Pemerintahnya mengeluarkan undang-undang baru yang memaparkan bahwa seks tanpa persetujuan (sex without consent) adalah bentuk pemerkosaan. Dan beberapa negara lain seperti Tunisia, Yordania, Lebanon mengeluarkan produk legislasi yang pro terhadap akses keadilan untuk kaum perempuan.

Pemilu 2019 sebagai momentum

Pemilu 2019 penting dijadikan sebagai momentum perwujudan Indonesia yang bersih dari kekerasan seksual. 30-an persen calon legislator (caleg) penting dihubungkan dengan pemilih. Sebagai pemilih, perempuan lebih banyak dibanding lelaki. Dari DPT 192.828.520 jiwa, jumlah perempuan pemilih adalah 96.557.044 orang, sedangkan laki-laki pemilih 96.271.476 orang. Ini salah satu potensi untuk menghasilkan perempuan di parlemen yang lebih banyak lagi.

30-an % perempuan caleg pun harus terus terhubung dengan aktivisme gerakan perempuan. Jangan lagi adanya penambahan perempuan dewan tapi malah tak menghasilkan kebijakan adil gender karena dewan perempuan lebih terhubung dengan intervensi elite parpol atau pesanan perusahaan.

Jika perempuan yang berpegang pada nilai kesetaraan gender semakin banyak di parlemen, kebijakan yang membuka akses keadilan terhadap perempuan akan menjadi lebih banyak. Kebijakan yang diprioritaskan akan merujuk pada keadaan genting, salah satunya mengenai kekerasan seksual. Dengan ini, harapan disahkannya UUPKS bisa terpenuhi. []

GIRINDRA SANDINO

Peneliti 7 (Seven) Strategic Studies

Load More Related Articles
  • Tujuh Poin Gagalnya Politik Identitas Pilpres 2019

    Samuel Huntington mengatakan bahwa awal abad 21 adalah babak baru dari perbenturan peradab…
Load More By GIRINDRA SANDINO
Load More In Opini

Check Also

Tujuh Poin Gagalnya Politik Identitas Pilpres 2019

Samuel Huntington mengatakan bahwa awal abad 21 adalah babak baru dari perbenturan peradab…