Home Liputan Khusus Pemilu Serempak Indonesia dan Pemilu Borongan Filipina

Pemilu Serempak Indonesia dan Pemilu Borongan Filipina

0
0
166

Indonesia pada 2019 menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang menyelenggarakan “pemilu serentak” setelah Filipina pada 2018. Ternyata, desain pemilu serentak (concurrent election) oleh kedua negara ini tak diterapkan secara sesuai. Meminjam istilah dari guru besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, yang diselenggarakan Filipina adalah pemilu borongan. Dan, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Nur Hasyim menyebut Pemilu 2019 Indonesia adalah pemilu serempak, bukan serentak.

Sebetulnya, pemilu serentak (concurrent election) adalah penggabungkan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan khususnya tahap pemungutan suara. Kebutuhan pemilu serentak ada di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian multipartai, bukan dwipartai. Seperti yang kita tahu, Indonesia dan Filipina merupakan dua dari negara Asia Tenggara yang menerapkan sistem presidensial multipartai.

Tujuan pemilu serentak ada tiga. Pertama, menciptakan pemerintahan kongruen sehingga terhindar dari pemerintahan terbelah (divided government). Kedua, menyederhanakan sistem kepartaian dari multipartai ekstrim menjadi multipartai sederhana. Tujuan ini berangkat dari permasalahan panjang yang terjadi di banyak negara presidensial multipartai, yang menurut Scott Mainwaring, punya penyakit bawaan. Multipartai ekstrim pemerintahan presidensial merupakan sebab negara mengalami demokrasi yang terseok . Pemerintahannya terhambat karena banyak partai politik punya kursi signifikan di parlemen, mengganggu kebijakan dan proses legislasi.

Secara teknis, penyatuan pemilu eksekutif dengan pemilu legislatif memperbesar kemungkinan menghasilkan jumlah kursi mayoritas bagi parpol/koalisi presiden terpilih mengoptimalkan coattail effect. Dalam pemilu negara presidensial, elektabilitas parpol dipengaruhi oleh elektabilitas calon presiden. Dalam pemilu serentak, akan lebih banyak orang memilih parpol yang mengusung presiden yang dipilihnya.

Pemilu serempak Indonesia

Pemilu 2019 Indonesia merupakan pemilu yang dalam satu hari pemungutan suara memilih lima jabatan politik sekaligus. Tiap pemilih mendapat 5 surat suara terpisah untuk memilih presiden-wakil presiden, nama anggota DPR, nama anggota DPD, nama anggota DPRD provinsi, dan nama anggota DPRD kabupaten/kota.

Sebelum Pemilu 2019 (sejak 2004), pemilu nasional lima tahun sekali Indonesia memisahkan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif. Pemilu eksekutif untuk memilih presiden-wakil presiden dilakukan sekitar 2 bulan setelah pemilu legislatif. Pemilu legislatif memilih 4 jabatan politik: anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Kompleksitas pemilu serempak Indonesia bertambah bukan hanya karena penyatuan penyelenggaraan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif tapi juga karena pilihan sistem pemilu. Pemilu presiden-wakil presiden berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen) bersistem mayoritas (syarat kemenangan lebih dari 50% suara). Pemilu DPR dan DPRD berdasar sistem pemilu proporsional daftar calon (terbuka) dengan besaran daerah pemilihan 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD. Sedangkan, Pemilu DPD bersistem pluralitas dengan 4 kursi tiap dapil provinsi.

Sistem proporsional daftar calon Pemilu DPR (3-10 kursi) dan DPRD (3-12 kursi) menjadi sebab pemilu serentak Indonesia tak mencapai tujuan. Koalisi parpol pengusung presiden terpilih memang berjumlah mayoritas tapi banyak parpol masuk parlemen dengan kepemilikan kursi yang sigfikan sehingga tujuan multipartai sederhana, tak tercapai karena fragmentasi parpol menjadi tinggi.

Pemilu borongan Filipina

Pada 9 Mei 2016, warga berhak pilih di Filipina yang ke TPS diberikan selembar surat suara yang dua permukaannya digunakan memilih. Permukaan pertama berisi pilihan nama calon presiden, nama calon wakil presiden, dan daftar parpol untuk kursi DPR (untuk 20% kursi) dengan sistem pemilu proporsional, 3-10 kursi. Permukaan kedua berisi pilihan nama calon senator, nama calon anggota DPR (untuk 80% kursi) sistem pemilu pluralitas, nama calon gubernur, nama calon wakil gubernur, dan nama calon anggota parlemen lokal (sangguniang panlungsod).

Kebutuhan efisiensi biaya pemilu terpenuhi di sini karena semua jabatan dipilih melalui satu surat suara dua sisi. Bandingkan dengan surat suara pemilu Indonesia yang setiap jabatan dipilih melalui satu surat suara.

Ada persamaan dan perbedaan antara Pemilu Filipina dengan Pemilu Indonesia dalam memilih ragam jabatan politik. Filipina dan Indonesia, menyatukan pemilihan dewan nasional dengan lokal. Perbedaannya, Filipina juga menyatukan pemilihan kepala daerah sedangkan Indonesia memimisahkannya.

Konsep borongan Filipina ini sama bermasalah dibanding dengan Indonesia. Seharusnya, jika pemilu serentak berkonsep menyatukan pemilu eksekutif dan legislatif, pilkada disatukan dengan pemilu parlemen lokal. Ini yang dinamakan pemilu serentak lokal. Yang terjadi di Filipina, tak ada pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal karena semua jabatan politik nasional dan lokal dipilih bersamaan. Yang terjadi di Indonesia, tak ada pemilu serentak lokal, karena kepala daerah tak dipilih bersamaan dengan anggota parlemen lokal.

Hasil tak sesuai tujuan keserentakan

Indonesia dan Filipina salah mengartikan pemilu serentak dalam desain penyelenggaraannya. Sehingga, hasil pemilunya tak mengatasi masalah pemerintahan demokrasi dua negara ini. Presiden terpilih di Indonesia dan Filipina tak didukung partai utama pengusungnya dengan kursi mayoritas di parlemen, sebagaimana presiden terpilih di negara sistem kepartaian dwipartai (contohnya Amerika Serikat). Memang, koalisi parpol pengusung presiden terpilih, punya kursi mayoritas (50%) parlemen, tapi keadaan ideologi yang cair dari sejumlah parpol ini membuat keutuhan mayoritas koalisi ini tak terjamin.

Sistem pemilu daftar calon yang tiap daerah pemilihannya berkursi terlalu banyak membuat coattail effect tak optimal bekerja. Parpol utama pengusung presiden terpilih punya suara/kursi yang jumlahnya tak signifkan dengan parpol lain yang jumlahnya banyak dan tak punya capres/cawapres secara langsung. Fragmentasi parpol dalam parlemen tinggi dengan keadaan koalisi yang cenderung cair.

HASIL PEMILU SEREMPAK 2019 INDONESIA

No Parpol Kursi %  Sx/Total S  ENPP
1 PDIP 128 22,26     0,22261   0,04955
2 Golkar 85 14,78     0,14783   0,02185
3 Gerindra 78 13,57     0,13565   0,01840
4 Nasdem 59 10,26     0,10261   0,01053
5 PKB 58 10,09     0,10087   0,01017
6 Demokrat 54 9,39     0,09391   0,00882
6 PKS 50 8,70     0,08696   0,00756
8 PAN 44 7,65     0,07652   0,00586
9 PPP 19 3,30     0,03304   0,00109
  TOTAL 575 100,00     1,00000   0,13384
  7,47158

 HASIL PEMILU BORONGAN 2016 FILIPINA

No Parpol Kursi  % Sx/Total S  ENPP
1 Liberal 115                     38,72                       0,39                0,1499280
2 NPC 42                     14,14                       0,14                0,0199980
3 NUP 23                       7,74                       0,08                0,0059971
4 Nacionalista 24                       8,08                       0,08                0,0065299
5 UNA 11                       3,70                       0,04                0,0013717
6 PDP-Laban 3                       1,01                       0,01                0,0001020
7 Lakas 4                       1,35                       0,01                0,0001814
8 Aksyon 1                       0,34                       0,00                0,0000113
9 Asenso Manileño 2                       0,67                       0,01                0,0000453
10 Kusog Baryohanon 1                       0,34                       0,00                0,0000113
11 PTM 1                       0,34                       0,00                0,0000113
12 PCM 1                       0,34                       0,00                0,0000113
13 Bukidnon Paglaum 1                       0,34                       0,00                0,0000113
14 Lingap Lugud 1                       0,34                       0,00                0,0000113
15 LDP 2                       0,67                       0,01                0,0000453
16 Arangkada San Joseño 1                       0,34                       0,00                0,0000113
17 KABAKA 1                       0,34                       0,00                0,0000113
18 Independent 4                       1,35                       0,01                0,0001814
19 46 Parpol dari pemilu proporsional 59                     19,87                       0,20                0,0394631
  TOTAL 297                  100,00                       1,00                0,2239341
                          5,39

Sedangkan hasil Pemilu Borongan Filipina 2016 punya kompleksitas tersendiri dengan hasil yang jauh dari tujuan pemilu serentak. Presiden terpilih, Rodrigo Duterte tak menyertakan parpol pengusungnya untuk mendapatkan kursi. Partai Liberal, yang juga punya calon presiden (yang kalah oleh Duterte), malah menjadi parpol pemenang pemilu parlemen house representative.

Meski semua jabatan politik dipilih pada satu hari pemungutan suara, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dalam satu pasangan calon. Pemilih di pemilu borongan Filipina memilih calon presiden secara langsung dan memilih calon wakil presiden secara langsung. Pemenang pemilu calon wakil presiden Filipina adalah calon yang diusung dari Partai Liberal. Keadaan ini mirip dengan hasil Pemilu 2004 Indonesia, saat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih dari presiden tapi parpol pemenang pemilu parlemennya adalah Golkar yang merupakan parpol pengusung wakil presiden terpilih.

Pemilu serentak merupakan solusi teknis bagi negara presidensial multipartai ekstrim termasuk Indonesia dan Filipina. Sejumlah negara Amerika Selatan yang menerapkannya lebih dulu dan lebih panjang, tak semuanya berhasil sesuai tujuan. Ada yang berhasil tak sedikit yang gagal. Disimpulkan, keberhasilan berkaitan dengan seberapa tinggi tingkat kesesuaian pemilu serentak antara konsep dengan praktik. Indonesia dan Filipina, dipenyelenggaraan pertama pemilu serentaknya, ada sejumlah aspek yang tak sesuai. []

USEP HASAN SADIKIN

Load More Related Articles
Load More By USEP HASAN SADIKIN
Load More In Liputan Khusus

Check Also

“Pilkada Bukan Pemilu” Jangan Jadi Hambatan Pemilu Serentak Daerah

Tafsir konstitusi yang menyimpulkan “pilkada bukan pemilu” sering jadi alasan untuk menola…