Home Berita Pemisahan Pilkada dengan Pemilu Lokal, Penyebab Maraknya Mainan Politik SARA

Pemisahan Pilkada dengan Pemilu Lokal, Penyebab Maraknya Mainan Politik SARA

0
0
139

“Pemilu serentak yang memisahkan pemilu lokal dengan pilkada (pemilihan kepala daerah) menyebabkan identitas gampang dimainkan oleh identitas mayoritas,” kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin, pada diskusi “20 Tahun Reformasi Pemilu” di Sultan Agung, Jakarta Selatan (29/5).

Argumentasinya, karena tak adanya distribusi aktor politik pada saat yang bersamaan. Pilkada merupakan kompetisi yang hanya memperebutkan satu kursi, yakni kursi kepala daerah. Sedangkan pemilu lokal memperebutkan kursi parlemen, yang jumlahnya didasarkan pada jumlah penduduk di suatu provinsi dan kabupaten/kota. Diserentakkannya pilkada dan pemilu lokal merupakan cara jitu meminimalisir mainan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

“Kalau kepala daerah dipilih bersamaan dengan pemilihan partai politik untuk dapat kursi parlemen daerah, gak akan ada keinginan partai untuk memainkan isu SARA. karena mereka punya kepentingan untuk dapat kursi,” kata Usep.

Selain itu, terpisahnya waktu antara penyelenggaraan pilkada dengan pemilu lokal menyebabkan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif tak memiliki semangat yang sama. Hal ini memunculkan pemerintahan terbelah yang mengakibatkan pemerintahan daerah tersendat.

“Pemerintahan tersendat akibat fragmentasi parlemen daerah yang tinggi,  jadi wajar kalau daerah tidak berubah banyak. Kalaupun tidak tersendat, dia jadi korup karena kepala daerah mesti bagi-bagi proyek daerah,” jelas Usep.

Perludem mendorong agar pemilu serentak nasional terpisah dari pemilu serentak lokal. Dengan dipisahnya dua pemilu, benturan kepentingan dan potensi konflik dapat diminimalisir dan kandidat anggota legislatif daerah dapat fokus pada visi-misi dan program kerjanya, tanpa tertutupi dengan kampanye Pemilihan Presiden.

“Kalau pemilu nasional diserentakkan dengan pemilu lokal, teman-teman kabupaten/kota yang mau kampanye, ketutup dengan gegap gempitanya pemilu nasional. Kalau diserentakkan sesama daerah saja, justru kampanye akan jadi fokus,” tutup Usep.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita

Check Also

Fritz Edward Siregar: Jalan Terjal Penegakan Hukum Politik Uang

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, Fritz Edward Siregar, mencerita…