Home Opini Peningkatan Akses Difabel untuk Peningkatan Partisipasi Pemilu

Peningkatan Akses Difabel untuk Peningkatan Partisipasi Pemilu

Comments Off on Peningkatan Akses Difabel untuk Peningkatan Partisipasi Pemilu
0
196

Isu mengenai partisipasi memilih sering menjadi perhatian. Salah satunya karena ada tren penurunan partisipasi memilih mulai dari pemilu pertama pasca-Reformasi pada 1999 hingga Pemilu 2009. Meski pun pada Pemilu 2014 tren pemilih kembali mengalami kenaikan dalam pemilu legislatif 2014 tetapi pemilu presiden 2014 menjadi pemilu nasional yang paling rendah partisipasi pemilihnya.

Fenomena ini berbanding terbalik dengan kelompok difabel. Di tengah adanya tren penurunan partisipasi, kelompok difabel justru menunjukan hal yang sebaliknya. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel menjelaskan penelitiannya dalam buku Difabel Merebut Bilik Suara pada 2014 di empat daerah yakni Makasar, Situbondo, Yogyakarta, dan Balikpapan ada kecenderungan kelompok difabel untuk menggunakan hak pilihnya.

Data dari KPUD DKI Jakarta juga menunjukan hal yang sama. Tren penggunaan hak pilih oleh kelompok difabel cenderung tinggi dalam Pilkada 2017. Data Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan General Election Network for Disability Access menunjukan tingkat partisipasi difabel dalam Pilkada DKI 2017 adalah sebesar 99,7%.

Melihat fenomena tersebut, masalah persentase partisipasi memilih bukan masalah bagi kelompok difabel. Permasalahannya justru terletak saat proses partisipasi tersebut. Hambatan bagi kelompok difabel justru terdapat ketika mereka berpartisipasi dalam tahapan pemilu.

Penelitian Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel dalam pemilu 2014 menemukan beberapa hambatan difabel ketika berpartisipasi dalam pemilu. Hambatan-hambatan tersebut berupa: hambatan struktural (regulasi, hambatan lingkungan, hambatan sikap, hambatan teknologi, dan hambatan jejaring). Selain itu akses informasi mengenai teknis penyelenggaraan pemilu dan kampanye peserta pemilu juga masih cukup sulit diakses kelompok difabel.

Mengenai hambatan regulasi dalam konteks Pemilu 2019 ini telah lebih baik dari Pemilu 2014. Tetapi, pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu yang terbaru terkait isu difabel bukan tanpa kritik. Sementara terkait empat hambatan lainnya kiranya tetap perlu mendapatkan perhatian yang sama.

Menghilangkan hambatan

Satu-satunya cara untuk meningkatkan partisipasi dan menjamin penggunaan hak pilih kelompok difabel adalah penghilangan hambatan-hambatan yang telah disebutkan di atas. Jika dengan hambatan yang masih cukup beragam saja kelompok difabel memiliki partisipasi yang tinggi dalam penggunaan hak pilih, maka apabila hambatan-hambatan bagi kelompok difabel sedikit demi sedikit dapat dihilangkan, bukan tidak mungkin angka partisipasi yang tinggi itu akan semakin tinggi.

KPU sebagai organ penyelenggara pemilu punya kewajiban untuk menghilangkan hambatan-hambatan bagi kelompok difabel. Pelaksanaan kewajiban itu sudah mulai ditunjukan oleh KPU dengan mengakomodasi hak pilih difabel mental psikososial dalam Pemilu 2019. Tetapi, tidak cukup dengan itu saja. KPU juga harus menghilangkan hambatan-hambatan lain yang selama ini telah dapat diidentifikasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk menghilangkan hambatan yang dimiliki kelompok difabel dalam pemilu, langkah terpenting yang harus dilakukan oleh KPU baik di level nasional mau pun level daerah adalah memastikan keterlibatan difabel dalam proses penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan difabel ini menjadi penting untuk membantu KPU dalam menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kelompok difabel dalam mengikuti proses pemilu.

KPU bersama kelompok difabel dapat bersama-sama mengambil langkah-langkah strategis untuk menghilangkan hambatan yang selama ini telah teridentifikasi. Langkah-langkah tersebut misalnya dapat berupa peningkatan aksesibilitas lingkungan tempat pemungutan suara (TPS), memberikan pemahaman sikap kepada petugas lapangan mengenai perspektif difabel, meningkatkan akses teknologi kepemiluan bagi kelompok difabel, dan memastikan informasi dan sosialisasi pemilu dapat dijangkau oleh kelompok difabel.

Informasi dan sosialisasi mengenai pemilu ini harus benar-benar dapat diterima oleh kelompok difabel. Jika informasi dan sosialisasi tidak menjangkau kelompok difabel maka efeknya telah dapat diduga yaitu: kelompok difabel tidak mengerti mengenai teknis penyelenggaraan pemilu dan kelompok difabel tidak mengenali para peserta pemilu yang akan dipilihnya.

Setidaknya ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada kelompok difabel. Pertama, akses informasi dan sosialisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan media media. Kedua, informasi dan sosialisasi dapat dilakukan dengan cara langsung bertemu tatap muka dengan difabel.

Pemberian informasi melalui media sosial ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan informasi dan sosialisasi tentang pemilu kepada kelompok difabel dengan catatan aksesibilitas informasi tersebut harus benar-benar menjadi perhatian. Penyertaan gambar yang mudah dimengerti dan adanya diskripsi yang detail menjadi bagian yang tidak boleh hilang dalam memberikan informasi kepemiluan kepada kelompok difabel melalui media sosial. Kemudian sosialisasi tatap muka tetap harus dilakukan untuk menjangkau pemilih difabel yang memiliki hambatan dalam mengakses media sosial.

KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu tidak boleh hanya memberikan sosialisasi secara sentralistis saja, misalnya hanya di panti atau sekolah luar biasa yang menjadi domisili kelompok difabel. KPU harus juga menjangkau kelompok difabel yang berada dalam kawasan masyarakat nondifabel. Justru kelompok difabel inilah yang sering terabaikan dari sosialisasi mengenai pemilu. Pekerjaan ini memang sulit jika hanya dilakukan oleh KPU saja, oleh karenanya KPU perlu membangun jejaring dengan kelompok difabel baik di level nasional mau pun level daerah. []

TIO TEGAR WICAKSONO

Kontributor portal informasi hukum dan difabel Solider.Id

Load More Related Articles
  • Perbaikan Kategori Difabel dalam Pendataan KPU

    Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjamin hak konstitusional kelompok difabel…
Load More By TIO TEGAR WICAKSONO
Load More In Opini
Comments are closed.

Check Also

Perbaikan Kategori Difabel dalam Pendataan KPU

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjamin hak konstitusional kelompok difabel…