Home Liputan Khusus Perempuan dalam Politik, Kasus India

Perempuan dalam Politik, Kasus India

Comments Off on Perempuan dalam Politik, Kasus India
0
88

“Perempuan dalam proses politik India sedang berprogres. Sistem patriarkis sedang mengalami perubahan,” kata George Mathew, Ketua New Delhi Institute of Social Sciences, pada seminar “Women, Islam, and Politics: Indonesia and India” di gedung Widya Graha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kuningan, Jakarta Selatan (22/8).

Pada kesempatan tersebut, George menjelaskan perkembangan politik perempuan di India. Ia memulainya dengan menyebutkan nama-nama pemimpin perempuan di India. Nama Rani of Jhansi, Ratu di wilayah Jhansi, Sarojni Naidu, gubernur Provinsi Agra dan Oudh, Kasturba Gandhi, istri dari Mahatma Gandhi yang juga pemimpin pejuang kemerdekaan di masa Iggris, Aruna Asaf Ali, aktivis kemerdekaan India, juga Indira Gandhi, mantan Perdana Menteri India menjadi bukti bahwa perempuan memiliki kemampuan sebagai pemimpin.

Secara demografi, pada 2019, total penduduk India mencapai 1,35 miliar jiwa. Terdiri atas 697 juta laki-laki dan 653 juta perempuan. Jumlah perempuan yang hampir menyamai jumlah laki-laki tidak terepresentasi di dalam politik formal. Pada Pemilu India 2019, dari 545 kursi Lok Sabha, majelis rendah parlemen India, hanya 78 kursi dimenangkan oleh perempuan. Dengan kata lain, tingkat persentase perempuan di Lok Sabha hanya 14,3 persen. Angka ini memang meningkat dari jumlah perempuan terpilih pada Pemilihan Anggota Lok Sabha sebelumnya di 2014 dan 2009, yakni 61 dan 59 perempuan. Namun, bukan angka representasi yang dibutuhkan.

“Masih sangat sedikit perempuan yang hadir di parlemen. Secara total, hanya ada 617 perempuan di parlemen sepanjang Pemilu 1962,” ujar Geroge.

George menjelaskan penyebab sulitnya perempuan terpilih. Pertama, sistem patriarkis dimana laki-laki mendominasi dan mengontrol masyarakat. Kedua, sistem kasta. Kasta yang tinggi berkuasa atas kasta yang lebih rendah. Ketiga, masyarakat multi agama yang seringkali menyebabkan konflik horizontal. Keempat, minimnya tingkat literasi masyarakat. 60 persen masyarakat India tak dapat baca-tulis.

“Kalau orang Hindu, masih banyak yang gak mau duduk deket muslim. Atau karena dia ngerasa mayoritas, dia merasa lebih berkuasa dari minoritas. Jadi, berantem satu sama lain, tidak ada konsolidasi gerakan perempuan yang terpadu lintas kasta, lintas agama, lintas mayoritas-minoritas,” jelasnya.

Perempuan, kisah George, selama ini membangun modal sosial melalui organisasi-organisasi sosial, seperti organisasi berbasis kewilayahan, organisasi berbasis profesi, dan organisasi berbasis agama. Telah ada cukup banyak perempuan yang menjadi pemimpin di organisasi-organisasi tersebut.

“Banyak perempuan yang memimpin organisasi-organisasi ini. India punya banyak media bagus. Perempuan-perempuan yang bekerja di media meng-highlight keberhasilan kepemimpinan perempuan,” terang George.

Tanya Jankimow, pengajar senior di New South Wales University mengemukakan pendapat lain mengenai penyebab minimnya perempuan terpilih. Ia berpendapat, sistem pemilu India tidak menguntungkan posisi perempuan. Meskipun hukum di negara-negara bagian India telah menerapkan kuota kursi bagi perempuan, namun pada praktiknya, pemberian tiket kuota oleh partai politik menyebabkan konflik diantara perempuan partai. Partai politik tak memberikan afirmasi lain untuk membantu perempuan aktivis partai terpilih.

“Ada kuota sistem. 33 persen dari semua kursi harus untuk perempuan. Partai dapat menominasikan satu orang dari partainya. Praktiknya, terjadi rebutan tiket partai. Apalagi, tidak ada mekanisme untuk menentukan perempuan partai yang seperti apa yang berhak mendapatkan tiket untuk masuk kuota perempuan,” jelas Tanya.

Dari riset yang dilakukan Tanya di India, perempuan aktivis dan kader partai tak mendapatkan apresiasi yang cukup dari partai politik. Perempuan memegang peranan penting dalam memobilisasi pemilih dan menggerakkan mesin partai untuk berkampanye, namun perempuan jarang diuntungkan oleh kebijakan partai terkait pemilu. Karena kecewa, alhasil banyak perempuan aktivis dan kader partai yang memutuskan untuk maju dari jalur independen.

“Tenaga mereka dimanfaatkan. Tapi lantas mereka tak mendapatkan tiket nominasi dari partainya. Mereka juga tidak mendapatkan bantuan atau penguatan agar bisa terpilih. Sebetulnya ini juga terjadi di Indonesia,” tandas Tanya.

Tanya merekomendasikan agar negara bagian di India merevisi aturan sistem kuota perempuan. Semestinya ada mekanisme resmi untuk menentukan perempuan partai yang berhak mendapatkan tiket nominasi dari partai.

Per 2019, di 14 negara bagian, tingkat representasi perempuan di parlemen negara bagian mencapai 50 hingga 58 persen. Negara bagian Jharkhand memegang rekor tingkat representasi perempuan tertinggi, yakni 58 persen. Diikuti oleh Rajasthan dan Uttarakhand di posisi kedua dan ketiga.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.

Check Also

Titi Anggraini: Catatan Evaluasi Pemilu 2019 dan Mendesaknya Revisi Terbatas UU Pilkada

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memiliki  catatan terhadap Pemilu 2019. …