Home Berita Perludem Rekomendasi Sentra Gakkumdu Dibubarkan

Perludem Rekomendasi Sentra Gakkumdu Dibubarkan

0
0
300

Direktur Eksekukutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini merekomendasikan agar Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dibubarkan pasca evaluasi Pemilu 2019. Titi menilai, Sentra Gakkumdu mendegradasi kemandirian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Umum) dan mekanisme pengambil keputusan di dalamnya menggugurkan suatu perkara pelanggaran pidana pemilu.

“Kami berpandangan, Gakkumdu itu mengurangi kemandirian Bawaslu untuk secara merdeka menyatakan sebuah pelanggaran adalah tindak pidana dan meneruskan tindak lanjutnya. Makanya rekomendasi kami jangka panjang, Sentra Gakkumdu dibubarkan saja,” tegas Titi pada diskusi dan peluncuran Alat Pelaporan Kekerasan Pemilu di Media Centre Bawaslu RI, Gondangdia, Jakarta Pusat (13/3).

Titi menjelaskan, tantangan terbesar Sentra Gakkumdu adalah menyamakan persepsi atas norma-norma yang berlaku dintara tiga pihak, yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Titi mengkritik perspektif Kepolisian mengenai kampanye rapat umum dan iklan kampanye di media, yakni bahwa untuk dinyatakan sebagai kampanye dan dapat ditindak secara hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menerbitkan Surat Keputusan (SK) penjadwalan kampanye. Padahal, dalam praktik pemilu sejak reformasi, Peraturan KPU (PKPU) cukup sebagai dasar hukum untuk melarang dilakukannya rapat umum dan kampanye di media di luar jadwal.

Akibat dari perspektif tersebut, kampanye di media hampir tak ada pembatasan. Akuntabilitas dana kampanye peserta pemilu tak dapat diukur, sebab kampanye di luar jadwal dianggap bukan bentuk kampanye.

“Meski Polisi mengatakan itu bukan tindak pidana, tapi dalam praktik pemilu, itu tidak lazim. Misal, rapat umum, daru dulu ya hanya berdasarkan peraturan KPU. Tapi sekarang, harus ada SK dulu baru bisa disebut kampanye rapat umum. Termasuk kampanye di media,” kata Titi.

Sebelumnya, anggota Bawaslu RI, Mochammad Afiffudin menyampaikan soal dua kasus pelanggaran iklan kampanye di media yang diputuskan berbeda oleh Sentra Gakkumdu. Pada kasus pertama, yakni iklan kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di salah satu media cetak, kasus tak dapat diselesaikan karena Bawaslu dan Kepolisian berbeda pendapat. Bawaslu menganggap iklan PSI melanggar ketentuan, sedangkan Kepolisian memandang berbeda. Namun, pada kasus kedua, yakni pelanggaran iklan kampanye diluar jadwal yang terjadi di Palopo, kasus dapat diselesaikan karena Kepolisian memandang kampanye diluar jadwal merupakan pelanggaran.

“Dalam kasus PSI, sampai saat ini kami masih menganggapnya melanggar, tapi Polisi tidak. Tapi di daerah, ada yang lain. Begitu juga dengan kasus lain, ada yang bisa ada yang tidak,” tukas Afif.

Inkonsistensi putusan menyebabkan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, mendapat tuduhan tidak netral dan berpihak pada salah satu peserta pemilu. Tuduhan berdampak pada munculnya potensi kekerasan terhadap penyelenggara pemilu, baik kekerasan fisik maupun psikis.

“Melalui percepatan informasi di media sosial dan daring, terjadi fenomena baru, ada soft violence. Yang faktanya sebetulnya ke kanan, tapi dibelokkan ke kiri. Kami dituduh menguntungkan salah satu paslon. Ini, akibatnya, kami mendapatkan cibiran dari orang yang menerima informasi itu sebagai suatu kebenaran tanpa memverifikasinya lebih dulu. Jajaran kami di pengawas juga banyak yang mengalami kekerasan fisik,” ujar Afif.

Titi mendorong agar Bawaslu dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada publik mengenai proses penanganan maisng-masing perkara secara jelas. Tak semua orang mengetahui mekanisme penanganan perkara di dalam forum Sentra Gakkumdu. Untuk pemilihan selanjutnya, yang diperlukan bukanlah Sentra Gakkumdu, melainkan ketentuan yang memperjelas otoritas maisng-masing lembaga.

“Yang diperlukan adalah memperjelas otoritas masing-masing lembaga sehingga penanganan suatu lembaga pemilu jadi jelas tanggungjawabnya. Adanya peristiwa hukum yang sama, karakternya sama, tapi putusannnya berbeda, kalau ini dipandang sebagai ketidakadilan hukum, maka kekerasan bisa terpicu terjadi,” tandas Titi.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…