Home Liputan Khusus Pileg 2019 Sepi Pemberitaan, Apa Sebabnya?

Pileg 2019 Sepi Pemberitaan, Apa Sebabnya?

0
0
130

Para pegiat pemilu ramai mengkritik sepinya diskursus mengenai Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Uji coba Pemilu Serentak menyebabkan Pileg tertutup oleh hingar-bingar segala tentang Pemilihan Presiden (Pilpres). Satu dua kabar terdengar mengenai Pileg, bahwa ada 49 mantan narapidana (napi) koruspi yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 2.043 calon anggota legislatif (caleg) yang tak mau mempublikasi data dirinya kepada publik. Yang keras terdengar karena jadi langganan media, berita bahwa KPU disibukkan oleh kasus-kasus hukum yang dilakukan oleh mantan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) .

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw berpendapat sepinya gelaran Pileg disebabkan oleh lima hal. Satu, media yang tak tertarik memberitakan Pileg. Dua, rumitnya sistem pemilihan legislatif sehingga tak populer di masyarakat. Tiga, regulasi yang membatasi penyebaran alat peraga kampanye (APK) sehingga masyarakat tak mengetahui adanya Pileg yang berbarengan dengan Pilpres. Empat, fenomena caleg pelengkap. Lima, sedikitnya caleg dengan kantong tebal yang sanggup melakukan kampanye aktif.

“Produksi APK dibatasi, makanya jadi sepi. Di kampung, orang-orang hampir gak dapat informasi apa-apa soal Pileg. Baliho-baliho caleg dan partai minim sekali. Ditambah juga itu bnyak caleg-caleg pelengkap penderitaan. Kita dengar kan banyak caleg yang ditarik hanya untuk melengkapi kuota 30 persen perempuan. Nah, jangan harap mereka ini akan kampanye,” kata Jerry pada diskusi “Pemilu Serentak 2019: Balada Caleg Sepi Publikasi” di kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (7/1).

Selain itu, Jerry menilai KPU tak fokus melakukan sosialisasi mengenai Pileg. KPU terlihat sibuk mengurus perkara hukum yang diajukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO) ke berbagai lembaga hukum.

“Lebih banyak KPU mengurus perkara. Konsentrasi KPU mengurus masyarakat relatif terganggu sehingga sosialiasasi agak kurang. Makanya akhirnya pegiat pemilu yang mengisi ruang publik dengan isu Pileg. Itu pun baru Januari mulai dibicarakan,” ucap Jerry.

Anggota KPU, Wahyu Setiawan, menanggapi pendapat Jerry. Wahyu sepakat bahwa salah satu sebab Pileg sepi adalah terserapnya perhatian media pada Pilpres. Pengalaman Wahyu berkomunikasi dengan awak media, wartawan jarang menanyakan perihal Pileg.

“Media punya peran besar atas pertanyaan kenapa caleg Pemilu 2019 sepi publikasi. Media lebih intens menulis Pilpres ketimbang pileg. Setiap saya ketemu wartawan, pertanyaannya Pilpres. Tanya, siapa panelisnya, kisi-kisi soal dibocorkan atau tidak, konsultan asing bagaimana, dan seterusnya. Jadi, memang media nanyakannya itu,” tutur Wahyu.

Sementara itu, Wahyu tak bersepakat dengan penilaian Jerry bahwa KPU tak melakukan sosialiasi Pileg secara maksimal. KPU telah melakukan sosialisasi ke seluruh kelompok masyarakat, bahkan ke komunitas-komunitas hobi seperti penggemar batu akik dan pecinta vespa. Sepinya Pileg dinilai kuat disebabkan oleh desain Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilu terhadap Pileg. Salah satunya, desain bahwa peserta pemilihan legislatif adalah partai politik dan bukan caleg.

“Lah, desain seperti ini, konsekuensi logisnya terhadap pola kampanye. Ada 9 metode kampanye yang disebutkan oleh UU 7. Tiga di antaranya iklan kampanye melalui media massa, APK, dan bahan kampanye. Tiga itu ada yang difasilitasi oleh KPU. Nah, peserta Pileg adalah partai politik dan anggota DPD. Makanya, ekspos terhadap caleg itu menjadi tidak segebyar Pilpres karena caleg memang tidak terfasilitasi,” terang Wahyu.

Mengenai APK, pembatasan jumlah dan sebaran APK menurut Wahyu ditujukan agar tak menganggu tata kota dan mendorong peserta pemilu melakukan kampanye dialogis. Melalui pertemuan tatap muka, caleg dapat berinteraksi dengan pemilih dan pemilih mengenal langsung calegnya.

“APK dimana-mana jadi sampah visual. Pemilu penting, tapi tata kota juga penting. Kita juga mendorong peserta pemilu agar lebih dialogis dengan pemlih. Kalau ini efektif dilakukan, kepentingan peserta pemilu dapat, kepentingan pemilih juga dapat karena kampanye lebih interaktif,” kata Wahyu.

Mengenai media yang dituding menganak emaskan Pilpres, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, Marcellus Hernowo tak menampik. Media memang lebih tertarik memberitakan Pilpres karena daerah pemilihan (dapil) Pilpres adalah seluruh Indonesia, jumlah peserta hanya dua pasangan calon (paslon), dan peserta Pilpres aktif berkampanye sehingga menimbulkan dinamika yang menarik bagi publik.

“Kontestasi Pilpres lebih mudah diberitakan, karena Pilpres hanya dua paslon, dan dua-duanya aktif. Ada dinamikanya. Kalau Pileg, effort-nya lebih luar biasa. Ada 80 dapil. Misal, kita beritakan dapil di Sulawesi, apakah orang Jawa Timur akan baca? Apa relevansi itu untuk Jawa Barat? Nah, hitung-hitungan seperti itu membuat media jadi pragmatis,” jelas Marcel.

Meski demikian, Marcel melihat isu caleg dan Pileg diberitakan secara cukup di media-media lokal. Beberapa berita mengenai caleg muncul di koran lokal yang sesuai dengan dapil kompetisinya.

“Koran-koran lokal itu banyak berita Pileg. Karena, dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat loal. Di Jogja, berita caleg A, caleh B, banyak. Jadi, berita Pileg di lokal itu menarik,” ungkapnya.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus

Check Also

Rapat Koordinasi, KPU Hanya Mampu Fasilitasi 3 Spot Iklan Kampanye

Kamis (14/2), Komisi Pemilhan Umum (KPU) RI mengadakan rapat koordinasi dengan peserta pem…