Home Berita Pilkada Serentak 2020, Yang Mesti Disiapkan

Pilkada Serentak 2020, Yang Mesti Disiapkan

Comments Off on Pilkada Serentak 2020, Yang Mesti Disiapkan
0
1,224

Usai gelaran Pemilu Serentak 2019, Indonesia kembali akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 269 daerah. Dari total 34 provinsi, Pilkada 2020 terdapat di semua provinsi kecuali DKI Jakarta.

Terkait Pilkada Serentak 2020, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengingatkan agar penyelenggara segera menyusun anggaran Pilkada. Menurut Fadli, idealnya anggaran Pilkada sebagian berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Namun, karena waktu terlalu mepet untuk dilakukannya revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, anggaran Pilkada dapat berasal dari dua sumber, yakni APBN dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

“UU Pilkada masih mengatur anggaran pilkada dibebankan kepada APBD masing-masing daerah, padahal idealnya dari APBN. Nah, itu yang mesti dikroscek dari sekarang, kesiapan anggaran pilkada di 269 daerah. Kalau tidak cukup, bisa dibantu oleh APBN, menurut UU Pilkada,” jelas Fadli kepada rumahpemilu.org melalui Whats App (7/5).

Berdasarkan pengalaman tiga rangkaian Pilkada Serentak sebelumnya, sering terjadi keterlambatan pembiayaan Pilkada oleh Pemerintah Daerah. Mekanisme pencairan anggaran yang terkadang dilakukan bertahap tak jarang mengganggu tahapan Pilkada di daerah.

“Tantangannya soal penganggaran diawal. Kemudian soal kecukapan untuk membiayai pilkada, serta mekanisme pencairannya yang pengalaman pilkada sebelumnya masih terkendala, atau terlambat. Efeknya, menganggu tahapan pilkada di daerah yang anggarannya terlambat,” tandas Fadli.

Yang juga mesti dipersiapkan dari sekarang, yakni calon kepala daerah oleh partai politik yang memiliki kursi di parlemen daerah dari hasil Pemilihan Legislatif 2019. Meski kondisi tak ideal, namun partai politik baiknya melakukan konsolidasi internal organisasi untuk persiapan Pilkada Serentak 2020. Partai diharapkan melakukan mekanisme rekrutmen calon kepala daerah secara demokratis dan menghindari mahar politik.

“Partai politik tentu harus mulai melakukan penjaringan calon kepala daerah, dan melakukan konsolidasi organisasi untuk persiapan Pilkada 2020. Kondisi ini sangat tidak ideal bagi partai, karena persiapan yang masih sangat dekat dengan helat pemilu serentak,” ujar Fadli.

Ia tak yakin koalisi pencalonan kepala daerah akan mengikuti pola koalisi pada pemerintahan pusat. Pasalnya, koalisi mengikuti sebaran kursi di masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan selama ini, koalisi di pilkada cair dan kepentingan pencalonan didasarkan atas sosok calon yang hendak diusung.

“Saya tidak yakin pola koalisinya akan ikut pemerintah pusat. Koalisi pilkada sangat cair, dan kepentingannya akan sangat mengikuti juga sosok calon yang akan diusung,” pungkasnya.

Berikut 269 daerah yang akan melangsungkan Pilkada Serentak pada September 2020.

Provinsi Sumatera Barat

  1. Provinsi Jambi
  2. Provinsi Bengkulu
  3. Provinsi Kepulaian Riau
  4. Provinsi Kalimantan Tengah
  5. Provinsi Kalimantan Selatan
  6. Provinsi Kalimantan Utara
  7. Provinsi Sulawesi Utara
  8. Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sumatera Utara

  1. Kabupaten Asahan
  2. Kabupaten Humbang Hasundutan
  3. Kabupaten Karo
  4. Kabupaten Labuhanbatu
  5. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
  6. Kabupaten Labuhanbatu Utara
  7. Kabupaten Mandailing Natal
  8. Kabupaten Nias
  9. Kabupaten Nias Barat
  10. Kabupaten Nias Selatan
  11. Kabupaten Nias Utara
  12. Kabupaten Pakpak Bharat
  13. Kabupaten Samosir
  14. Kabupaten Simalungun
  15. Kabupaten Serdang Begadai
  16. Kabupaten Tapanuli Selatan
  17. Kabupaten Toba Samosir
  18. Kota Binjai
  19. Kota Gunung Sitoli
  20. Kota Medan
  21. Kota Pematangsiantar
  22. Kota Sibolga
  23. Kota Tanjung Balai

Provinsi Sumatera Barat

  1. Kabupaten Agam
  2. Kabupaten Dharmasraya
  3. Kabupaten Lima Puluh Kota
  4. Kabupaten Padang Pariaman
  5. Kabupaten Pasaman
  6. Kabupaten Pasaman Barat
  7. Kabupaten Pesisir Selatan
  8. Kabupaten Sijunjung
  9. Kabupaten Solok
  10. Kabupaten Solok Selatan
  11. Kabupaten Tanah Datar
  12. Kota Bukittinggi
  13. Kota Solok

Provinsi Riau

  1. Kabupaten Bengkalis
  2. Kabupaten Indragiri Hulu
  3. Kabupaten Kepulauan Meranti
  4. Kabupaten Kuatan Singingi
  5. Kabupaten Pelalawan
  6. Kabupaten Rokan Hilir
  7. Kabupaten Rokan Hulu
  8. Kabupaten Siak
  9. Kota Dumai

Provinsi Jambi

  1. Kabupaten Batanghari
  2. Kabupaten Bungo
  3. Kabupaten Tanjungjabung Barat
  4. Kabupaten Tanjungjabung Timur
  5. Kota Sungai Penuh

Provinsi Sumatera Selatan

  1. Kabupaten Musi Rawas
  2. Kabupaten Musi Rawas Utara
  3. Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir Utara
  4. Kabupaten Ogan Ilir
  5. Kabupaten Ogan Komering Hulu
  6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
  7. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Provinsi Bengkulu

  1. Kabupaten Bengkulu Selatan
  2. Kabupaten Bengkulu Utara
  3. Kabupaten Kaur
  4. Kabupaten Kepahiang
  5. Kabupaten Lebong
  6. Kabupaten Mukomuko
  7. Kabupaten Rejang Lebong
  8. Kabupaten Seluma

Provinsi Lampung

  1. Kabupaten Lampung Selatan
  2. Kabupaten Lampung Tengah
  3. Kabupaten Lampung Timur
  4. Kabupaten Pesawaran
  5. Kabupaten Pesisir Barat
  6. Kabupaten Way Kanan
  7. Kota Bandar Lampung
  8. Kota Metro

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

  1. Kabupaten Bangka Barat
  2. Kabupaten Bangka Tengah
  3. Kabupaten Bangka Selatan
  4. Kabupaten Belitung Timur

Provinsi Kepulauan Riau

  1. Kabupaten Bintan
  2. Kabupaten Karimun
  3. Kabupaten Lingga
  4. Kabupaten Natuna
  5. Kabupaten Kepulauan Anambas
  6. Kota Batam

Provinsi Jawa Barat

  1. Kabupaten Bandung
  2. Kabupaten Cianjur
  3. Kabupaten Indramayu
  4. Kabupaten Karawang
  5. Kabupaten Pangandaran
  6. Kabupaten Sukabumi
  7. Kabupaten Tasikmalaya
  8. Kota Depok

Provinsi Jawa Tengah

  1. Kabupaten Blora
  2. Kabupaten Boyolali
  3. Kabupaten Demak
  4. Kabupaten Grobogan
  5. Kabupaten Kebumen
  6. Kabupaten Kendal
  7. Kabupaten Klaten
  8. Kabupaten Pekalongan
  9. Kabupaten Pemalang
  10. Kabupaten Purbalingga
  11. Kabupaten Purworejo
  12. Kabupaten Rembang
  13. Kabupaten Semarang
  14. Kabupaten Sragen
  15. Kabupaten Sukoharjo
  16. Kabupaten Wonogiri
  17. Kabupaten Wonosobo
  18. Kota Magelang
  19. Kota Pekalongan
  20. Kota Semarang
  21. Kota Surakarta

Provinsi DI Yogyakarta

  1. Kabupaten Bantul
  2. Kabupaten Gunung Kidul
  3. Kabupaten Sleman

Provinsi Jawa Timur

  1. Kabupaten Banyuwangi
  2. Kabupaten Blitar
  3. Kabupaten Gresik
  4. Kabupaten Jember
  5. Kabupaten Kediri
  6. Kabupaten Lamongan
  7. Kabupaten Malang
  8. Kabupaten Mojokerto
  9. Kabupaten Ngawi
  10. Kabupaten Pacitan
  11. Kabupaten Ponorogo
  12. Kabupaten Sidoarjo
  13. Kabupaten Situbondo
  14. Kabupaten Sumenep
  15. Kabupaten Trenggalek
  16. Kabupaten Tuban
  17. Kota Blitar
  18. Kota Pasuruan
  19. Kota Surabaya

Provinsi Banten

  1. Kabupaten Pandeglang
  2. Kabupaten Serang
  3. Kota Cilegon
  4. Kota Tangerang Selatan

Provinsi Bali

  1. Kabupaten Badung
  2. Kabupaten Bangli
  3. Kabupaten Jembrana
  4. Kabupaten Karang Asem
  5. Kabupaten Tabanan
  6. Kota Denpasar

Provinsi Nusa Tenggara Barat

  1. Kabupaten Bima
  2. Kabupaten Dompu
  3. Kabupaten Lombok Tengah
  4. Kabupaten Lombok Utara
  5. Kabupaten Sumbawa
  6. Kabupaten Sumbawa Barat
  7. Kota Mataram

Provinsi Nusa Tenggara Timur

  1. Kabupaten Belu
  2. Kabupaten Malaka
  3. Kabupaten Manggarai
  4. Kabupaten Manggarai Barat
  5. Kabupaten Ngada
  6. Kabupaten Sabu Raijua
  7. Kabupaten Sumba Barat
  8. Kabupaten Sumba Timur
  9. Kabupaten Timor Tengah Utara

Provinsi Kalimantan Barat

  1. Kabupaten Bengkayang
  2. Kabupaten Kapuas Hulu
  3. Kabupaten Ketapang
  4. Kabupaten Melawi
  5. Kabupaten Sambas
  6. Kabupaten Sekadau
  7. Kabupaten Sintang

Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Kotawaringin Timur

Provinsi Kalimantan Selatan

  1. Kabupaten Balangan
  2. Kabupaten Banjar
  3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
  4. Kabupaten Kotabaru
  5. Kabupaten Tanah Bumbu
  6. Kota Banjarbaru
  7. Kota Banjarmasin

Provinsi Kalimantan Timur

  1. Kabupaten Berau
  2. Kabupaten Kutai Barat
  3. Kabupaten Kutai Kartanegara
  4. Kabupaten Kutai Timur
  5. Kabupaten Mahakam Ulu
  6. Kabupaten Paser
  7. Kota Balikpapan
  8. Kota Bontang
  9. Kota Samarinda

Provinsi Kalimantan Utara

  1. Kabupaten Bulungan
  2. Kabupaten Malinau
  3. Kabupaten Nunukan
  4. Kabupaten Tana Tidung

Provinsi Sulawesi Utara

  1. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
  2. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  3. Kabupaten Minahasa Selatan
  4. Kabupaten Minahasa Utara
  5. Kota Bitung
  6. Kota Manado
  7. Kota Tomohon

Provinsi Sulawesi Tengah

  1. Kabupaten Banggai
  2. Kabupaten Banggai Laut
  3. Kabupaten Morowali Utara
  4. Kabupaten Poso
  5. Kabupaten Sigi
  6. Kabupaten Tojo Una-una
  7. Kabupaten Toli-toli
  8. Kota Palu

Provinsi Sulawesi Selatan

  1. Kabupaten Barru
  2. Kabupaten Bulukumba
  3. Kabupaten Gowa
  4. Kabupaten Takalar
  5. Kabupaten Kepulauan Selayar
  6. Kabupaten Luwu Timur
  7. Kabupaten Luwu Utara
  8. Kabupaten Maros
  9. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
  10. Kabupaten Soppeng
  11. Kabupaten Tana Toraja
  12. Kabupaten Toraja Utara

Provinsi Sulawesi Tenggara

  1. Kabupaten Buton Utara
  2. Kabupaten Kolaka Timur
  3. Kabupaten Konawe Kepulauan
  4. Kabupaten Konawe Selatan
  5. Kabupaten Konawe Utara
  6. Kabupaten Muna
  7. Kabupaten Wakatobi

Provinsi Gorontalo

  1. Kabupaten Bone Bolango
  2. Kabupaten Gorontalo
  3. Kabupaten Pohuwato

Provinsi Sulawesi Barat

  1. Kabupaten Majene
  2. Kabupaten Mamuju
  3. Kabupaten Mamuju Tengah
  4. Kabupaten Mamuju Utara

Provinsi Maluku

  1. Kabupaten Buru Selatan
  2. Kabupaten Kepulauan Aru
  3. Kabupaten Maluku Barat Daya
  4. Kabupaten Seram Bagian Timur

Provinsi Maluku Utara

  1. Kabupaten Halmahera Barat
  2. Kabupaten Halmahera Selatan
  3. Kabupaten Halmahera Timur
  4. Kabupaten Halmahera Utara
  5. Kabupaten Kepulauan Sula
  6. Kabupaten Pulau Taliabu
  7. Kota Ternate
  8. Kota Tidore Kepulauan

Provinsi Papua

  1. Kabupaten Asmat
  2. Kabupaten Boven Digoel
  3. Kabupaten Keerom
  4. Kabupaten Membramo Raya
  5. Kabupaten Merauke
  6. Kabupaten Nabire
  7. Kabupaten Pegunungan Bintang
  8. Kabupaten Supiori
  9. Kabupaten Yahukimo
  10. Kabupaten Yalimo
  11. Kabupaten Warofen

Provinsi Papua Barat

  1. Kabupaten Fakfak
  2. Kabupaten Kaimana
  3. Kabupaten Manokwari
  4. Kabupaten Manokwari Selatan
  5. Kabupaten Pegunungan Arfak
  6. Kabupaten Raja Ampat
  7. Kabupaten Sorong Selatan
  8. Kabupaten Teluk Bintuni
  9. Kabupaten Teluk Wondama
Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

E-rekap Perlu Revisi UU Pilkada Terbatas atau Cukup PKPU?

Pada diskusi “Dari Pemilu Serentak 2019 menuju Pilkada Serentak, Sebuah Evaluasi dan Rekom…