Home Berita Ragam Bentuk Jual Beli Suara di Pileg

Ragam Bentuk Jual Beli Suara di Pileg

Comments Off on Ragam Bentuk Jual Beli Suara di Pileg
0
1,217

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan menjelaskan mengenai tiga bentuk praktek jual beli suara yang rentan terjadi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Satu, jual beli suara antar partai politik. Bentuk kecurangan ini berpotensi besar terjadi sebab ketatnya persaingan Pileg di tengah bertambahnya jumlah partai politik peserta pemilu dan naiknya ambang batas parlemen menjadi 4 persen.

Dua, jual beli suara atau pencurian suara caleg dalam satu partai. Kecurangan jenis kedua bisa terjadi setelah ditentukannya perolehan kursi untuk partai politik di suatu daerah pemilihan (dapil). Contoh, suara untuk tanda gambar partai adalah 46 ribu, suara untuk calon dengan perolehan suara terbanyak pertama 27 ribu, dan suara untuk calon dengan suara terbanyak kedua 26 ribu. Dalam kondisi demikian, pencurian suara dari hasil perolehan suara untuk tanda gambar partai mungkin dilakukan. Dugaan SPD, suara untuk tanda gambar partai akan lebih banyak daripada suara untuk calon anggota legislatif (caleg).

“Dugaan kami, orang yang nyoblos logo partai itu lebih tinggi daripada nyoblos nama caleg. Makanya, pencurian suara akan tinggi. Ada 49 persen kemungkinannya,” ujar Erik pada diskusi “Peta Kerawanan dan Antisipasi Pelanggaran Pungut Hitung di Pemilu Serentak” di Media Centre Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Gondangdia, Jakarta Pusat (18/2).

Bentuk ketiga yakni jual beli suara berupa politik uang kepada pemilih. Data penelitian SPD menunjukkan, 60 persen pemilih permisif pada praktik politik uang, dan 11 persen penerima politik uang merubah pilihannya sesuai dengan yang memberikan uang. Jika hal ini terjadi pada Pileg 2019 di tengah selisih suara antara caleg satu dengan caleg dua hanya 1 persen, maka politik uang akan mempengaruhi keterpilihan seorang caleg.

“11 persen itu cukup untuk mengubah siapa yang duduk di parlemen nanti. Jadi, 11 persen dibanding 1,5 persen itu cukup untuk memindahkan yang tadinya kursi untuk A jadi ke B,” kata Erik.

Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah mengkonfirmasi kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk jual beli suara yang dipaparkan oleh Erik. Menurutnya, publik harus ikut berpartisipasi mengawal suara pemilih. Terutama kelompok perempuan yang sedang memperjuangkan agenda politik perempuan, dinilai wajib ikut mengawal suara perempuan caleg. Tak seperti laki-laki caleg, perempuan caleg biasanya memiliki keterbatasan dalam sumber daya ekonomi dan social untuk membayar saksi atau menggerakkan massa guna mengamankan suaranya.

“Caleg-caleg perempuan yg paling rawan dirugikan. Mereka secara sumber daya ekonomi dan sosial tidak punya daya untuk mengawal suaranya dengan baik. Soal saksi itu butuh biaya besar, dan biasanya caleg perempuan tidak punya uang banyak,” tandas Hurriyah.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…