Home Berita Rapat Koordinasi, KPU Hanya Mampu Fasilitasi 3 Spot Iklan Kampanye

Rapat Koordinasi, KPU Hanya Mampu Fasilitasi 3 Spot Iklan Kampanye

Comments Off on Rapat Koordinasi, KPU Hanya Mampu Fasilitasi 3 Spot Iklan Kampanye
0
204

Kamis (14/2), Komisi Pemilhan Umum (KPU) RI mengadakan rapat koordinasi dengan peserta pemilu dan pihak-pihak terkait untuk menyusun jadwal iklan kampanye Pemilu 2019. Pada rapat tersebut, KPU menyampaikan bahwa pihaknya hanya sanggup memfasilitasi iklan kampanye masing-masing peserta Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 3 spot di media cetak dan media elektronik.

“KPU berkewajiban memfasilitasi iklan kampanye melalui media massa. Tetapi, karena keterbatasan anggaran KPU, maka KPU hanya mampu memfasilitasi 3 spot untuk iklan kampanye. Fasilitasi yang diberikan oleh KPU itu pertama di media cetak, kemudian media elektronik. Dalam hal ini, televisi dan radio,” jelas anggota KPU RI, Wahyu Setiawan, di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebab keterbatasan anggaran, KPU mempersilakan peserta pemilu untuk beriklan kampanye baik di media cetak, elektronik, maupun online. Namun, menurut pembahasan, dibatasi hingga 10 spot. Pembatasan ditujukan untuk menciptakan kesetaraan diantara seluruh peserta pemilu.

“Kami mempersilakan kepada peserta Pemilu untuk beriklan di media massa secara mandiri dengan batasan tertentu. Tadi gagasannya paling banyak 10 spot, tapi masih akan kita diskusikan lagipekan depan, apakah sama 10 spot atau kemungkinan ada penambahan,” pungkas Wahyu.

Untuk iklan kampanye yang difasilitasi, KPU akan mengadakan lelang secara terbuka. Desain iklan kampanye pun, baik yang difasilitasi maupun tidak difasilitasi, harus dikoordinasikan dengan KPU RI agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Desain harus dikoordinasikan. Tentu saja nanti akan ada tanda terima berita acara iklan yang sudah disetujui oleh KPU,” ujar Wahyu.

Fiksasi aturan teknis iklan kampanye di media massa, juga rapat umum, akan didiskusikan kembali pekan depan. Sejumlah isu belum menemui kesepakatan pada rapat koordinasi pertama, seperti isu batasan spot beriklan dan penentuan penggunaan zonasi untuk kampanye rapat umum.

“Rapat umum kita memiliki dua opsi. Yang pertama rapat umum tidak dibatasi oleh zona sehingga dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 hari. Kedua, kita bagi dalam dua zona mengikuti adanya dua kandidat calon presiden dan wakil presiden. Nah, soal ini putusannya pekan depan,” ujar Wahyu.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…