Home Berita Salah Paham Penyelenggara Pemilu Soal Sosialisasi dan Kampanye di Balai Adat

Salah Paham Penyelenggara Pemilu Soal Sosialisasi dan Kampanye di Balai Adat

0
0
185

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendapatkan temuan lapangan bahwa ada larangan terhadap aktivitas sosialisasi dan kampanye di balai-balai adat Dayak. Penyebabnya, penyelenggara pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memandang bahwa Balai Adat sama dengan fasilitas pemerintah.

“Jadi, yang digunakan oleh penyelenggara pemilu di sana adalah Pasal 280 Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilu yang melarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk aktivitas sosialisasi dan kampanye. Nah, ini mispersepsi,” kata Peneliti Direktur Direktorat Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, Abdi Akbar, kepada rumahpemilu.org (14/2).

Abdi menjelaskan bahwa Balai Adat tidak termasuk fasilitas pemerintah, tempat ibadah, ataupun tempat pendidikan. Balai Adat adalah penyebutan untuk rumah adat Dayak Meratus, yang dijadikan hunian bersama sekaligus tempat berlangsungnya ritual adat Dayak Meratus. Balai Adat juga digunakan sebagai ruang publik tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan sosial, politik, dan budaya, dimana keputusan-keputusan kolektif diambil secara musyawarah mufakat.

“Oleh karena fakta demikian, maka larangan penggunaan Balai Adat untuk sosialisasi dan kampanye kami anggap tidak mempertimbangkan praktek politik, sosial dan budaya masyarakat adat Meratus. Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu luput memahami realitas sosio-kultural yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat,” ujar Abdi.

AMAN meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk mengeluarkan Surat Edaran yang memberitahukan bahwa aktivitas sosialisasi dan kampanye diperbolehkan di balai-balai adat atau penyebutan lain dari ruang publik masyarakat adat. Bawaslu pun diharapkan mampu mensosialisasikan bahwa ruang publik masyarakat adat tak sama dengan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

“Ini penting dilakukan Bawaslu RI agar tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat daerah dalam memahami larangan kampanye dalam Pasal 280 UU No.7/2017,” ucap Abdi.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita

Check Also

Ragam Bentuk Jual Beli Suara di Pileg

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan menjelaskan mengenai tiga be…