Home Opini Siskamling Digital Hoax Pemilu

Siskamling Digital Hoax Pemilu

0
2
194

Memasuki tahun 2019, suhu politik di tanah air mulai keras. Perang urat syaraf di media sosial semakin permisif dan mengabaikan adab ketimuran bangsa Indonesia. Saling serang antara pendukung paslon Presiden dan Wakil Presiden terus menggiring netizen menjauhi realitas dan obyektifitas peristiwa.

Dalam kesempatan Rakor di Metro Hotel Semarang, 27 Desember 2018, Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyebut, Pengawas Pemilu, berbuat benar saja dianggap salah, sehingga jangan pernah berpikir untuk berbuat salah dalam mengawasi Pemilu. Bawaslu dan jajarannya dalam mengawasi Pemilu 2019 harus bersiap-siap berjalan di jalan yang sepi.

Bawaslu tentu saja memiliki prosedur-prosedur pengawasan yang terukur dan terencana dalam setiap tahapan pemilu. Sehingga kinerja Bawaslu sangat ditunggu oleh masyarakat yang ingin agar Pemilu 2019 berjalan jujur, adil, dan menyenangkan.

Pemilu seharusnya tidak menakutkan, dan tidak menjauhkan interaksi antaranak bangsa yang selama ini sudah terjalin baik. Hanya melalui pemilulah perubahan kekuasaan di sebuah bangsa tidak melalui kekerasan. Berbeda dengan revolusi, pemberontakan dan perang saudara.

Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 93 huruf b menyebutkan bahwa tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Kemudian dijabarkan secara khusus pada Pasal 94 ayat 1 butir a, tugas pencegahan Bawaslu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu.

Mengidentifikasi informasi hoax

Terakhir adanya kabar ditemukannya 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di sejumlah linimasa. Informasi yang awalnya hanya rekaman suara tanpa diketahui siapa menjalar dalam tempo yang begitu cepat di grup-grup aplikasi whatsapp. Belum lagi twit dan posting bertubi-tubi di jagad maya sejak 2 Januari 2019 sore.

Perang urat syaraf antara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arif dan dimuat Detik Flash, Detik.Com pada 3 Januari 2019. “Pernyataan saudara Andi sangat provokatif, cermin kekerdilan jiwa, mental prejudice, dan sangat berbahaya. Pernyataan jalanan tanpa dasar tersebut sudah memenuhi delik hukum untuk dipersoalkan (Hasto Kristianto, Sekjen PDIP).”

Pernyataan tersebut dibalas Andi Arif,” Hasto Sekjen PDIP buta huruf. Suruh baca tweet saya dengan jelas. Saya mengimbau supaya dicek. Karena isu itu sudah dari sore muncul. Bahkan Ketua KPU sendiri mengakui dia mendaspat kabar dari sore. KPU Bergerak setelah imbauan saya.”

Tidak bertele-tele, KPU RI Arief Budiman dan dua Komisioner Bawasli RI, M Afifuddin, serta Rahmat Bagja langsung turun ke Tanjung Priok. Lokasi di mana disebut-sebut ditemukan 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 01.

Hasil penelusuran dua lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU RI dan Bawasli RI bersama aparat kepolisian menyimpulkan tidak benar informasi soal 7 kontainer suarat suara yang sudah tercoblos untuk Pemilu 2019. KPU menegaskan semua isu tersebut tidak benar.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 20 September 2018 menjelaskan soal waktu pengadaan logistik yang di dalamnya termasuk surat suara. Pada lampiran nomor 12, pengadaan logistik pengadaan dan pendistribusuian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 diawali pada 17 April 2018 hingga 17 Juni 2019.

Komisioner KPU RI lainnya, Hasyim Asy’ari di hadapan sejumlah awak media pada 2 Januari 2019 juga menegaskan, surat suara itu adalah logistik utama pemilu, di mana suara rakyat diekspresikan dalam surat suara, dan satu-satunya pihak yang dalam undang-undang ditugaskan untuk mengadakan surat suara itu KPU.

Bagaimana selanjutnya?

Ranah KPU RI sebagai penyelenggara teknis pelaksanaan Pemilu 2019 tentu saja harus memastikan semua tahapan pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan aman. Sementara itu Bawaslu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Pemilu 2019 juga tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

Dua lembaga tersebut juga masih harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya untuk tidak melanggar aturan etik, terutamanya para anggota penyelenggaranya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan terus mengawasi kerja-kerja KPU dan Bawaslu sesuai dengan amanah UU 7 Tahun 2017.  Sehingga wajar sekali apabila kemudian KPU RI bersikap tegas melaporkan pihak-pihak yang menciptakan, hoax 7 kontainer berisi surat suara sudah tercoblos ke Bareskrim Polri pada 3 Januari 2019.

KPU tentu saja akan mempertaruhkan marwah etik lembaganya karena menganggap sudah dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas munculnya kasus 7 kontainer suarat suara tercoblos. Sementara itu Bawaslu juga tidak tinggal diam dan memonitor lagnsung perkembangan yang terjadi di lapangan. Termasuk dua komisioner Bawaslu RI yang mengecek ke Pelabuhan Tanjung Priok dan hadir dalam penyampaian laporan KPU ke Bareskrim Mabes Polri.

Dalam konteks pelaporan KPU ke pihak berwajib tepat. Percayakan pihak kepolisian yang memiliki fasilitas cyber trops untuk mengungkap dengan gamblang dan terang benderang kabar 7 kontainer memuat surat suara yang sudah tercoblos. KPU, Bawaslu konsentrasi pada tahapan selanjutnya menyelenggarakan dan mengawasi jalannya Pemilu 2019 semaksimal mungkin.

Siskamling digital

Konten digital yang bersliweran di jagad maya sekarang ini sudah selayaknya untuk dicermati secara baik oleh publik. Tidak terkecuali dengan menjadi pembaca, pemirsa, pengguna informasi secara cerdas. Publik keputusan apakah akan hanyut dalam giringan informasi hoax atau tidak.  Jawabannya ada di tangan kita sendiri.

Publik juga harus bisa membedakan antara misinformasi dan disinformasi. Dimana misinformasi adalah informasi yang salah, namun orang yang membagikannya itu benar. Sedangkan disinformasi merupakah informasi yang salah dan orang yang membagikannya tahu itu salah, dengan kata lain ini disengaja.

Pertanyaannya mengapa masih ada pohak yang misdisinormasi menjelang pemilu seperti saaat ini? Jawabannya adalah karena adanya enam alasan yang perlu diketahui public. Pertama, karena ada anggapan jurnalisme yang lemah. Kedua karena disengaja untuk sekadar lucu-lucuan. Ketiga memang digunakan untuk membuat provokasi. Keempat digunakan untuk ruang partisanship. Kelima sebagai ruang mencari uang (clikbait-iklan). Keenam murni sebagai gerakan politik. Terakhir sebagai propaganda.

Masyarakat Indonesia yang sudah semakin teredukasi dan menguasai alat-alat komunikasi berbasis internet tentu saja sudah saatnya cerdas memfilter informasi yang didapatnya. Siskamling digital menjadi satu cara yang paling efektif mengingatkan siapapun untuk lebih arif dan bijaksana mengonsumsi kabar dari media sosial.

Beruntung saat ini sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang sadar akan bahaya hoax, seperti Mafindo, atau Masyarakat Antifitnah Indonesia, Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax. Termasuk sejumlah pegiat yang sengaja membuat website yang bisa dipakai publik mengecek informasi hoax atau tidak, seperti https;//turnbackhoax.id, kemudian https;//stophoax.id.  Selain itu publik yang masih ragu-ragu dengan konten-konten informasi Pemilu 2019, dapat melaporkannya ke Kemenkominfo di situs https://aduankonten.id, dank e Bawaslu RI melalui email [email protected].

Kesimpulannya, Siskamling Digital adalah gerakan yang cukup efisien dan mendidik bagi publik untuk menjadi warganegara yang baik, pemilih Pemilu 2019 yang cerdas, dan pelaku sejarah Pemilu Serentak pertamakalinya di Indonesia. []

YON DARYONO

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas

Load More Related Articles
Load More By YON DARYONO
Load More In Opini