Home Berita Standar Mahkamah Konstitusi Mesti Di atas Normal

Standar Mahkamah Konstitusi Mesti Di atas Normal

Comments Off on Standar Mahkamah Konstitusi Mesti Di atas Normal
0
1,523

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menyampaikan masukan kepada Mahkamah Kontitusi (MK) untuk memperbaiki internal MK. MK mesti memiliki standar di atas normal, baik untuk kode etik, sistem pengawasan terhadap para hakim dan non hakim, maupun sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

“Standar MK harus lebih tinggi dari lembaga biasa. Semua SDM (Sumber Daya Manusia) di MK harus menjaga kode etik. MK juga perlu untuk memiliki regulasi internal yang lebih rinci untuk setiap prinsipnya, beserta sanksi yang jelas apabila dilanggar,” kata Pahala, pada forum “Mahkamah Konstitusi Mendengar” di Hotel Borobudur, Pasar Baru, Jakarta Pusat (9/3).

Pengawasan ketat terhadap  MK, menurut Pahala, paling tepat dilakukan oleh pengawas internal. Pengawas internal memahami seluk beluk MK dan mengenal semua orang yang bekerja di MK, sehingga dapat melakukan deteksi pelanggaran sejak dini. Namun, karena pengawas internal dalam struktur MK terletak di bawah kepala biro dan kepala bagian dengan tingkat eselon yang terlalu rendah, pengawas internal MK dinilai tidak efektif.

“Menurut kami, eselon pengawas internal terlalu rendah. Pengawas internal terlalu di bawah sehingga tidak efektif. Jumlah dan kapasitas SDMnya juga perlu ditingkatkan,” tukas Pahala.

Dalam struktur KPK, Pahala menjelaskan, jabatan pengawas internal setara dengan sekretaris jenderal. Pengawas internal tidak bersifat pasif menunggu laporan, tetapi aktif memastikan semua peraturan dilaksanakan. Pahala berharap, MK segera memperbaiki pengawasan internal dan memberlakukan kode etik dengan standar yang lebih tinggi dari lembaga lain. Tak boleh ada hakim MK yang terjerat korupsi untuk ketiga kalinya.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

348 Pelanggaran Pidana di Pemilu 2019, Kebanyakan Diganjar Sanksi Ringan

Indonesian Legal Roundtable (ILR) merilis hasil kajian mengenai tindak pidana pemilu pada …