Home Berita Suara Sah pada Surat Suara Pemilihan Anggota DPR dan DPRD

Suara Sah pada Surat Suara Pemilihan Anggota DPR dan DPRD

Comments Off on Suara Sah pada Surat Suara Pemilihan Anggota DPR dan DPRD
0
1,935

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diolah oleh Harun Husein, jumlah suara tidak sah dari Pemilu 1999 ke Pemilu 2009 semakin meningkat. Pada Pemilu 1999, jumlah suara tidak sah sebanyak 3.708.386 atau 3,4 persen dari total suara nasional. Pemilu 2004, 10.957.925 atau 8,8 persen. Pemilu 2009, 17.540.248 atau 14,4persen. Jumlah suara tidak sah menurun pada Pemilu 2014, menjadi 14.601.436 atau 10,46 persen. Namun demikian, besaran angka tersebut tetap terbilang besar, bahkan melampaui angka ambang batas parlemen 3,5 persen di 2014.

Lembaga masyarakat sipil seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menyatakan kekhawatirannya pada tingginya angka suara tidak sah. Kedua lembaga meminta KPU untuk menggencarkan sosialisasi cara memilih di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 secara lebih masif dan inklusif.

“Angka ini besar sekali. Artinya, setiap 10 pemilih, ada 1 suara tidak sah. Nah, angka ini mau diapakan oleh penyelenggara pemilu? Sosialisasinya harus digencarkan,” tandas Direktur Eksekutif SPD, August Mellaz pada diskusi “Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu di Mata Publik” di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Gondangdia, Jakarta Pusat (22/14).

Menurut Pasal 54 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) No.3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) dalam Pemilihan Umum, surat suara Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan  tanda coblos terletak pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR dan DPRD dalam kolom yang disediakan.

Pasal 54 ayat (5) lebih lanjut merinci ketentuan pencoblosan yang dinyatakan sah, serta peruntukkan suaranya bagi partai politik atau calon yang diusulkan oleh partai politik. Rincian sebagai berikut.

  1. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama partai politik. Suara untuk partai politik;
  2. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut atau nama calon. Suara untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan;
  3. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama partai politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan. Suara untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan;
  4. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama partai politik, serta tanda coblos ada pada lebih dari satu calon pada kolom yang memuat nomor urut atau nama calon dari partai politik yang sama. Suara untuk partai politik;
  5. Tanda coblos ada pada lebih dari satu calon pada kolom yang memuat nomor urut atau nama calon dari partai politik yang sama. Suara untuk partai politik.
  6. Tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama partai politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut atau nama calon dari partai politik yang sama. Suara untuk partai politik.
  7. Tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik. Suara untuk partai politik.
  8. Tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut atau nama calon dari partai politik yang sama. Suara untuk partai politik;
  9. Tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat satu nomor urut atau nama calon. Suara untuk nama calon yang bersangkutan.
  10. Tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut atau nama calon dengan nomor urut atau nama calon lain dari partai politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada satu nomor urut dan nama calon. Suara untuk partai politik.
  11. Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut, atau nama atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon. Suara untuk partai politik;
  12. Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama partai politik, serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut, nama atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon. Suara untuk partai politik.
  13. Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut atau nama atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat, serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut atau nama calon dari partai politik yang sama. Suara untuk calon yang masih memenuhi syarat.
  14. Tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom yang memuat nomor urut atau nama calon. Suara untuk calon yang bersangkutan.
  15. Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut atau nama calon, serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik. Suara untuk satu calon yang memenuhi syarat.
  16. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, nama partai, atau gambar partai politik yang tidak mempunyai daftar calon. Suara untuk partai politik.

Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, dan surat suara dicoblos dengan tidak menggunakan alat coblos, menurut Pasal 55 ayat (7) dan (8), dinyatakan tidak sah.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…