Home Liputan Khusus Terus Berlanjut, OSO Minta Seluruh Anggota KPU RI Diberhentikan DKPP

Terus Berlanjut, OSO Minta Seluruh Anggota KPU RI Diberhentikan DKPP

Comments Off on Terus Berlanjut, OSO Minta Seluruh Anggota KPU RI Diberhentikan DKPP
0
578

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perkara No.21/2019 dengan pengadu Oesman Sapta Odang (OSO) dan teradu seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pada pembacaan permohonan, kuasa hukum OSO mewakili OSO meminta kepada Majelis Hakim DKPP agar seluruh anggota KPU RI diberhentikan dan memerintahkan KPU RI untuk memasukkan nama OSO ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019. KPU dinilai melanggar sumpah atau janji sebagai penyelenggara pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana tertuang dalam Peraturan DKPP No.2/2017, yakni kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan kepentingan umum.

“Memohon agar DKPP memerintahkan KPU menerbitkan DCT baru yang mencantumkan nama Oesman Sapta Odang. Dan memohon agar DKPP memberhentikan anggota KPU,” sebagaimana dibacakan oleh kuasa hukum OSO, Herman Kadir, pada sidang DKPP di kantor DKPP, Gondangdia, Jakarta Pusat (13/2).

Kuasa hukum OSO berargumen bahwa pihaknya telah cukup alasan untuk menyatakan seluruh anggota KPU RI melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Anggota KPU tidak melaksanakan tiga putusan, yakni Putusan Mahkamah Agung (MA) No.65/2018 , Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No.242/2018, dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) No.008/2018.

“Pasal di Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan KPU untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu paling lambat 3 hari sejak putusan dibacakan. Akan tetapi, batas waktu yang tersedia untuk menindaklanjuti terlewat. 15 Januari 2019, Oesman Sapta Odang menerima surat dari KPU perihal pelaksanaan Putusan Bawaslu No.008/2019 bahwa isinya memuat perintah hukum yang bertentangan dengan Putusan Bawaslu sendiri. KPU tetap meminta Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Partai Hati Nurani Rakyat untuk mengundurkan diri hingga 22 Januari 2019. Itu bukan tindaklanjut Putusan Bawaslu No.008/2019,” tegas Herman.

Kuasa hukum OSO juga menggugat KPU karena tidak menaati Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu yang mewajibkan KPU untuk berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum menetapkan peraturan KPU (PKPU). Menurut kuasa hukum OSO, KPU tidak berkonsultasi kepada DPR saat mengesahkan PKPU No.26/2018 tentang perubahan kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

“KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam rapat dengar pendapat (RDP). Namun, kewajiban rapat dengar pendapat itu tidak dilakukan,” ujar Herman.

Jawaban KPU

Ketua KPU RI, Arief Budiman membacakan jawaban KPU atas perkara No.21/2019. Arief menegaskan bahwa ada banyak alasan kuat untuk tidak memasukkan nama OSO ke dalam DCT Anggota DPD Pemilu 2019. Alasan pertama, yakni bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, baik lembaga maupun orang per orang. Putusan MK pun setara dengan UU sebab MK berwenang untuk menguji UU terhadap UU Dasar (UUD) 1945. Putusan MK No.30/2018 berlaku sejak dibacakan pada 23 Juli 2018, maka OSO sebagai pihak yang terdampak langsung Putusan MK tersebut mesti taat pada Putusan.

“Siapapun  wajib taat dan patuh pada Putusan MK, terlebih posisi Oesman Sapta Odang terdampak langsung sebagai calon anggota DPD. Faktanya, yang bersangkutan tidak pernah menaati Putusan MK No.30/2018 dan PKPU No.26, justru terkesan mengabaikan dengan tidak menyerahkan surat pengunduran diri kepada KPU,” kata Arief.

Data KPU menunjukkan, terdapat 202 calon anggota DPD yang telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada KPU sejak keluarnya PKPU No.26/2018 yang dibuat untuk mengakomodasi Putusan MK No.30/2018. Dengan demikian, menurut Arief, syarat yang terdapat di PKPU No.26/2018 bukanlah syarat baru dan mengada-ada.

Alasan kedua, Putusan Bawaslu bahwa KPU mesti menerbitkan DCT Anggota DPD Pemilu 2019 baru dan memasukkan nama OSO di dalamnya tak dapat dilaksakan oleh KPU karena dinilai batal sejak awal. Pembatalan sejak awal dapat dilakukan karena terdapat alasan susbtantif, yakni bahwa Putusan MK menghendaki pengurus partai politik tidak menjadi anggota DPD, dan bahwa desain kelembagaan DPD diisi oleh perseorangan merupakan desain ketatanegaraan yang tertuang dalam orginal intent UUD 1945.

“Putusan MK No.30/2018 yang menyatakan anggota DPD bukanlah pengurus partai politik adalah substantif dan mutlak dari sistem ketatanegaraan di UUD 1945. Oleh karena itu, perbuatan memasukkan seorang pengurus partai politik ke DCT adalah sudah tidak sah sejak awal, bukan sekadar perbuatan yang dapat dibatalkan,” tandas Arief.

Terkait dengan tuduhan bahwa KPU tidak melakukan konsultasi kepada DPR, Arief menjelaskan pihaknya telah mengirim surat kepada DPR tertanggal 27 Juli 2018 berisi permohonan agar DPR mengagendakan RDP pada 30 Juli 2018. Apabila sampai tanggal 30 Juli tak dapat diagendakan, maka KPU meminta izin untuk segera melakukan perubahan terhadap PKPU No.14/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Dikeluarkannya aturan terbaru tentang pencalonan anggota DPD adalah hal mendesak sebab proses pencalonan anggota DPD saat itu tengah berlangsung.

“Jadi, meminta izin untuk menetapkan terlebih dulu. PKPU yang sudah diundangkan akan tetap disesuaikan apabila ada hal-hal yang oleh Komisi II DPR RI dan Pemerintah disepakati untuk terjadi perubahan. Faktanya, KPU sudah RDP pada tanggal 3 September 2018 dan menghasilkan kesimpulan, salah satunya memutuskan agar PKPU No.26/2018 disesuaikan dengan Putusan MK. Kesimpulan itu ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Nihayatul Wafiroh,” terang Arief.

Arief menekankan, pilihan yang diambil KPU untuk berpegang pada Putusan MK No.30/2018 tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan Putusan MA, Putusan PTUN, dan Putusan Bawaslu. KPU mesti berbuat tidak hanya untuk kepentingan salah satu calon, melainkan untuk kepentingan penegakan konstitusi, peserta pemilu, dan seluruh pemilih. KPU meyakini pilihannya sejalan dengan Putusan MK No.9/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa munculnya ketidakpastian hukum akibat adanya Putusan MK No.30/2018 terletak pada persoalan implementasi Putusan MK. KPU pun menyinggung ucapan MK bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan Putusan MK atau tetap mengacu pada pasal atau ayat atau bagian di dalam UU yang telah dinyatakan inkonstitusional adalah ilegal dan bertentangan dengan UUD 1945.

“Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidk menjalankan Putusan MK, hal itu merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi. Dengan itu, ada alasan kuat bagi teradu untuk tidak mencantumkan yang bersangkutan sebagai calon tetap anggota DPD 2019. KPU sudah menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabel, dan berkepastian hukum dengan penuh tanggungjawab,” tutup Arief.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…