Home Liputan Khusus Titi Anggraini: Berencana Golput? Pemilu 2019 Bukan Hanya Tentang Pilpres!

Titi Anggraini: Berencana Golput? Pemilu 2019 Bukan Hanya Tentang Pilpres!

Comments Off on Titi Anggraini: Berencana Golput? Pemilu 2019 Bukan Hanya Tentang Pilpres!
0
384

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyayangkan sikap beberapa organisasi masyarakat sipil yang memaklumkan tindakan golput pada Pemilu 2019. Dari argumentasi yang banyak dilontarkan, terbaca bahwa kecenderungan golput disebabkan oleh kekecewaan terhadap sistem politik dan pilihan pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden yang tersedia. Isu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan kebutuhan untuk memenangkan calon anggota legislatif (caleg) yang membawa agenda politik setara dan politik perubahan tak disinggung.

“Rilis bahwa golput tidak bisa dipidana, itu semata-mata bicara Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019. Padahal, 2019 nanti kita tidak hanya pilih presiden. Ada lima yang akan dipilih secara bersamaan. Jadi, golput ini disimplifikasi sebagai Pilpres saja,” tandas Titi pada diskusi “Caleg Perempuan, Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat: Alternatif Pilihan untuk Pemilih Golput” di D Hotel, Guntur, Jakarta Selatan (3/1).

Bicara mengenai golput, Titi mencatat dua jenis golput, yakni golput yang tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan golput yang datang ke TPS. Pada jenis golput pertama, Titi mengidentifikasi ada setidaknya empat subjenis golput. Satu, golput politis. Tidak menggunakan hak suara sebagai ebntuk protesterhadap sistem politik dan calon-calon yang disediakan partai. Dua, golput apolitis dan pragmatis. Tidak datang ke TPS karena tak berminat pada politik dan menganggap pemilu tidaklah penting. Tiga, golput teknis dan administratif. Pemilih tak datang ke TPS karena tak terdaftar di daftar pemilih atau belum mengurus surat pindah memilih atau tak tahu cara memilih. Empat, golput karena negara tak mengakomodir pemilih yang tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

“Bisa saja dia tidak sempat mengurus pindah memilih karena pindah memilih harus diurus H-30 sebelum pemungutan suara. Jadi, 18 Maret 2019, itu pindah memilih sudah harus diurus. Padahal, dia bisa saja pada hari H harus pindah tugas, yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan. Seperti wartawan, dokter, pilot, atau dia tiba-tiba harus jadi tahanan,” jelas Titi.

Selanjutnya, pada jenis kedua, golput terbagi menjadi dua. Satu, tetap datang ke TPS dan mencoblos surat suara sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun sengaja membuat suaranya tidak sah dengan tujuan menghukum peserta pemilu dan mencegah terjadinya manipulasi suara akibat ada sisa surat suara. Dua, pemilih yang datang ke TPS, tetapi salah memberikan suara sehingga suara menjadi tidak sah.

“Golput yang terekam dalam angka suara tidak sah ini bercampur antara mereka yang memang sengaja membuat suaranya tidak sah karena alasan politis, dan mereka yang memang tidak tahu cara memberikan suara sehingga suaranya tidak sah. Memang masyarakat sekarang banyak yang percaya KPU, tetapi tidak percaya peserta pemilu,” ujar Titi.

Titi menunjukkan data tren golput dan suara tidak sah sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014. Pada Pileg, tren data golput meningkat. Jumlah golput di Pileg 1999 adalah 7,06 persen, Pileg 2004 15,93 persen, dan Pileg 2009 29,01. Namun, jumlah golput turun pada Pileg 2014 menjadi 24,89 persen. Angka ini melebihi perolehan suara partai politik pemenang Pileg 2014, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 18,95 persen.

Amomali peningkatan golput juga terjadi pada tren suara tidak sah. Jumlah suara tidak sah pada Pileg 1999 hingga Pileg 2009 meningkat, namun turun di angka 10,46 persen di Pileg 2014. 10,46 persen setara dengan 14.601.436 suara, lebih besar dari total perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Pada Pilpres, jumlah golput meningkat secara konstan dari Pilpres 1999 hingga Pilpres 2014. Tingkat golput di Pilpres 1999 adalah 20,24 persen, Pilpres 2004 22,56 persen, Pilpres 2009 27,43 persen, dan Pilpres 2014 31 persen. Sementara suara tidak sah, trendnya berubah-ubah. Angka suara tidak sah pada Pilpres 2004 adalah 2,26 persen, Pilpres 2004 2,06 persen Pilpres 2009 5,06 persen, dan menurun dratis pada Pilpres 2014 dengan 1,02 persen.

Menyikapi data tersebut, Titi menilai Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil mesti bekerja melakukan sosialisasi secara lebih giat dan masif. Pemilu 2019 menyatukan Pilpres dan Pileg pada satu hari yang sama, maka tingkat golput bisa jadi menurun mengikuti trend data Pileg, atau meningkat mengikuti data Pilpres. Patut dicatat bahwa peserta Pilpres 2014 dengan Pilpres 2019 sama.

“Nah, 2019, mana yang lebih dominan. Kalau tren Pilpres mendominasi untuk tidak ke TPS, maka angka pengguna hak pilih kita di 2019 bisa menurun. Tapi, kalau kita bisa mempertahankan tren angka pengguna hak pilih di Pileg, maka dia bisa berdampak pada Pilpres karena pemilunya berbarengan,” terang Titi.

Titi mengajak pemilih untuk bijak menggunakan hak pilih. Jika pemilih memutuskan untuk golput pada Pilpres, jalan paling baik yang mesti ditempuh adalah tetap datang ke TPS dan mencoblos surat suara. Pemilih mesti mencegah terjadinya praktik kecurangan berupa manipulasi suara. Namun, pada konteks Pileg, Titi mengingatkan pemilih bahwa tak ada guna golput di Pileg. Gerakan perempuan, masyarakat adat, dan disabilitas mengirim utusan-utusannya sebagai caleg alternatif.

“Dalam konteks Pileg, kita punya alternatif pilihan. Ada perempuan, masyarakat adat, disabilitas. Pilihan itu ada di sana. Jangan biarkan ada kecurangan baru karena surat suara kita tidak tercoblos,” tegas Titi.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.

Check Also

Progres Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di 8 Provinsi Masih 0 Persen

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI per Rabu (24/4) menunjukkan bahwa progres rekapitulasi…