Home Opini Tujuh Poin Gagalnya Politik Identitas Pilpres 2019

Tujuh Poin Gagalnya Politik Identitas Pilpres 2019

Comments Off on Tujuh Poin Gagalnya Politik Identitas Pilpres 2019
0
316

Samuel Huntington mengatakan bahwa awal abad 21 adalah babak baru dari perbenturan peradaban, The Clash of Civilization, tema yang kemudian menjadi judul bukunya. Menurutnya,  fenomena Perbenturan Peradaban ini dengan mengurainya dalam beberapa ideologi besar di dunia ini: Peradaban Barat, Amerika Latin, Ortodox, Dunia Timur, Dunia Islam, Peradaban Afrika Sub-Sahara, dan beberapa jenis “Peradaban” dan “Dunia” menurut kategorisasi yang dibuat Huntington. Sehingga menurutnya, abad 21 akan memunculkan kembali kebanggaan hingga fanatisme beridentitas dalam politik.

Tragedi Wall Trade Cebter 11 September 2001 merupakan penghinaan dan penghancuran terhadap “identitas Amerika”, yang kemudian untuk memulihkannya kembali dilakukan dengan jalan aksi kemiliteran atau perang, dengan musuh bebuyutannya, yakni Irak. Jika di analisa, hal ini membawa kembali ingatan pada wacana konflik peradaban dari seorang intelektual bernama Samuel Huntington (1996:2000), yang menciptakan masing-masing peradaban, yang mana mereka merasa eksistensi identitasnya ditantang untuk berkonflik dengan jalur politik identitas. ”Identitas-identitas yang sebelumnya memiliki keberagaman dan hubungan kausal menjadi terfokus dan mapan, konflik-konflik komunal biasanya disebut perang identitas.

Memang teori Samuel Huntington tersebut telah menjadi gelombang dan momok yang nyata kebangkitan politik identitas. Sebut saja, Perdana  Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, yang memenangkan pemilu dengan mengandalkan sentiment Ras dan pribumi. Jair Bolsonaro, politikus sayap kanan Brazil yang memenangkan pemilu, Rodrigo Duterte yang kerap menyatakan pendapat-pendapat controversial dan keresahan berhasil menang dalam pemilu Filiphina. Kemudian Giuseppe Conte (Five stars), gerakan populisme yang meraih kemenangan pemilu Italia, 2018 lalu.

Namun demikian, kemenangan yang diraih oleh beberapa politisi yang disebut di atas, tidak terlepas dari politik identitas, populisme yang fanatik, hoax yang massif, fitnah, menebar ketakutan, pesimisme, saling memaki, menebar kebencian dan lain-lain. Hal ini tentu mirip dengan strategi yang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi di Pemilu 2019 ini. Namun demikian, menarik untuk diperhatikan mengapa politik identitas dalam Pemilu/Pilpres 2019 tidak berpengaruh atau berkorelasi dengan peningkatan elektabilitas pasangan Capres-Cawappres Prabowo-Sandi.

Ada beberapa poin yang dapat dianalisa dan diungkapkan, mengapa strategi tersebut tidak berhasil dalam kontestasi demokrasi di Indonesia, bahkan dapat disebut gagal total. Berikut ini poin-poin penjabarannya:

Pertama, Indonesia memiliki social capital yang luar biasa. Berbeda dengan negara-negara lain. Modal sosial itu antara lain adalah banyaknya ormas-ormas keagamaan yang memiliki basis massa dan selalu mengkampanyekan pentingnya rasa persatuan. Sebut saja Ormas keagamaan Seperti, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU dengan jumlah warganya 91,2 juta jiwa telah berhasil mengharmonisasikan hubungan agama dan negara. Jargon hubbul wathon minal iman (nasionalisme bagian dari iman), adalah di antara kuncinya.

Kedua, ikatan dan rasa kebangsaan di kita cukup kuat. Identitas asal atau primodial seperti agama, suku, ras dan golongan tidak laku sebagai “jualan” dalam politik electoral.

Ketiga, politik identitas di seluruh dunia ada dan tidak akan bisa hilang, tapi lama kelamaan perannya menurun pada tataran kuaantitas. Ini disebabkan kedewasaan dan kematangan berdemokrasi di tiap negara, karena inklusifisme antar golongan terus meingkat, melumerkan blok-blok budaya (cultural blocks) antar golongan.

Keempat, salah satu peserta pemilu dalam setiap kali pidato politiknya selalu dihiasi dengan retorika yang bernuansa “kelas” dan identitas pribumi. Hal ini justru mencairkan pengkutuban karena adanya ketaksesuaian dengan latar belakang peserta pemilu bersangkutan.

Kelima, narasi politik identitas yang dilontarkan satu pasangan calon langsung dibalas dengan narasi yang sama oleh pasangan lain, pun begitu sebaliknya. Sehingga pembicaraan di ruang publik mengenai politik identitas dengan cepat diredam.

Keenam, penggunaan isu agama sebagai alat untuk meraih dukungan kelompok Islam, melalui Ijtima Ulama II, telah terdegradasi sendiri, disamping terjadi perpecahan. Ulama-ulama yang menunjuk satu pasangan calon selalu cenderung membuat masyrakat menjadi takut dan resah.

Ketujuh, adalah peran pemangku kepentingan pemilu di Pemilu 2019 lebih responsif terhadap gejala-gejala yang mengarah kepada isu-isu politik identitas, penyebaran hoax, fitnah, dan lain-lain. Semoga kerjasama antarpihak terus terjaga hingga proses dan hasil pemilu selesai dengan lancara serta damai dan diterima semua pihak. []

GIRINDRA SANDINO

Peneliti 7 (Seven) Strategic Studies

Load More Related Articles
  • Pemilu 2019 untuk Menghapus Kekerasan Seksual

    Hari Perempuan Sedunia, 8 Maret menyertakan sejumlah agenda yang dicitakan gerakan perempu…
Load More By GIRINDRA SANDINO
Load More In Opini
Comments are closed.

Check Also

Pemilu 2019 untuk Menghapus Kekerasan Seksual

Hari Perempuan Sedunia, 8 Maret menyertakan sejumlah agenda yang dicitakan gerakan perempu…