Home UU Pemilu UU Pilkada 1 Naskah (No.1, No.8/2015, & No.10/2016)

UU Pilkada 1 Naskah (No.1, No.8/2015, & No.10/2016)

Comments Off on UU Pilkada 1 Naskah (No.1, No.8/2015, & No.10/2016)
0
818

Undang-undang Pilkada No.1/2015 merupakan regulasi pemilu yang lahir dari konteks keterdesakan. “Undang-undang yang penting pilkada langsung” ini lahir dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.1/2014 untuk menggantikan UU Pilkada Tak Langsung yang disahkan DPR dan Pemerintah (Mendagri). Karena konteks keterdesakan itu, UU Pilkada untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 ini merupakan regulasi yang jauh dari sesuai.

Konteks pilkada serentak pertama kali Indonesia, menambah ketaksesuaian konten regulasi untuk siap pakai. Perihal calon tunggal, partai pengusung bersengketa, status terpidana dalam pencalonan, ketaksiapan anggaran daerah, merupakan contoh ketentuan yang “tak diantisipasi” pembuat undang-undang. Revisi berkali-kali menjadi konsekuensi untuk regulasi pemilu yang lebih baik.

Berikut UU Pilkada 1 Naskah dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Purnomo Satriyo Pringgodigdo. Inisiatif “kodifikasi” dari Pecinta Pemilu ini merupakan regulasi gabungan UU No.1/2015, UU No.8/2015, dan UU No.10/2016. Membacanya kita tak perlu bolak-balik mengganti naskah untuk merujuk mana pasal yang sudah, tidak, atau belum direvisi.

Load More Related Articles
  • Putusan MK dan Oligarki Partai

    LAMA dinanti, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terhadap pengujian dua …
  • Saat Elite Partai Jadi Penentu…

    Melalui proses yang cenderung elitis dan sentralistis, sejumlah partai mengumumkan calon y…
  • Kebijakan KPU Diterima

    JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan Komisi Pemilihan Umum melanjutkan verifikasi parpol calon pese…
Load More By rumahpemiluadmin
Load More In UU Pemilu
Comments are closed.

Check Also

Putusan MK dan Oligarki Partai

LAMA dinanti, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terhadap pengujian dua …