Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Malaysia sedang mengalami peningkatan partisipasi politik, khususnya pada Pemilu 2013 dan 2018. Peningkatan partisipasi signifikan terjadi pada kelompok yang menginginkan perubahan sistem politik Malaysia. Diinisiasi dan dikelola oleh Gabungan Pilihanraya Bersih dan Adil (Bersih), kelompok reformis Malaysia menginginkan sejumlah agenda perbaikan politik Negeri Jiran. Selain menginginkan kemandirian komisi pemilihan umum yang lepas dari Kementerian Dalam Negeri, Bersih pun ingin pergantian sistem pemilu. Berikut wawancara rumahpemilu.org dengan salah satu pegiat Bersih Malaysia, Thomas Fann di sela kegiatan Election Studies Program yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Nusa Dua, Bali (12/12):
Aspirasi Bersih adalah mengubah sistem pemilu Malaysia, dari pluralitas menjadi sistem proporsional. Mengapa?
Selama ini sistem pluralitas tak mewakili penduduk Malaysia yang sebetulnya beragam. Di Malaysia bukan hanya ada Melayu Muslim. Penduduk Malaysia juga ada yang India, China, dan lainnya dan semua ini punya keterhubungan dengan partai politik.
Beberapa kali pemilu pun, Koalisi Pakatan Harapan yang merepresentasikan penduduk India dan China berhasil unggul dalam popular vote. Tapi, karena sistem pemilu Malaysia adalah pluralitas, kami tetap belum menguasai parlemen untuk mengubah sistem pemilu. Sistem pluralitas di Malaysia cenderung mempertahankan dominasi Malayu Muslim melalui Partai UMNO. Sistem pemilu proporsional akan menghasilkan parlemen Malaysia yang jauh lebih representatif.
Berarti Bersih harus mengupayakan perubahan sistem pemilu Malaysia pada undang-undang pemilu?
Bukan. Sistem pemilu Malaysia ada dalam konstitusi Malaysia, bukan undang-undang pemilu.
Oh. Berarti harus melakukan amandemen konstitusi?
Ya. Malaysia harus mengubah konstitusi untuk mengganti sistem pemilu. Kami ingin Malaysia berganti sistem pemilu dari pluralitas menjadi sistem pemilu proporsional, seperti di Indonesia.
Bagaimana agar amandemen konstitusi itu bisa terjadi?
Malaysia harus punya persetujuan 2/3 anggota parlemen.
Bisa dilakukan di pemerintahan sekarang?
Belum bisa.
Loh! Kenapa? Bukannya Pakatan Harapan memenangkan pemilu terakhir?
Ya, memang Pakatan Harapan memenangkan pemilu terakhir tapi jumlah perolehan kursinya tak sampai 2/3 dari total kursi parlemen.
Kekurangan kursi untuk menjadi 2/3 kursi parlemen tetap sulit dilakukan meski sekarangan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad dari koalisi Pakatan Harapan?
Tetap belum bisa. Pakatan Harapan memang koalisi pemenang pemilu terakhir. Tapi, UMNO masih menjadi partai politik yang paling punya banyak kursi di parlemen Malaysia. Kami masih membutuhkan pengupayaan politik untuk mengubah keadaan di parlemen, meski masih sulit di pemerintahan ini. Semoga di pemilu berikutnya lebih kondusif untuk menghasilkan 2/3 parlemen yang mendukung amandemen konstitusi Malaysia.
Jika Bersih harus mengamandemen konstitusi untuk mengubah sistem pemilu, mengapa Bersih tak berkeinginan juga untuk mengubah sistem pemerintahan, dari parlementer menjadi presidensial? Apa penduduk Malaysia tak ingin punya presiden yang dipilih langsung?
Ya. Reformasi Indonesia bisa menghasilkan pergantian sistem pemilihan presiden, dari tak langsung menjadi langsung. Tampaknya Malaysia terikat dengan sistem monarki sehingga tak memungkinkan untuk mengubah sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem presidensial.
Bagaimana anda menjelaskan prospek perjuangan demokrasi Bersih di konteks monarki Malaysia?
Pada dasarnya monarki tak sejalan dengan demokrasi. Tapi kita tahu ada negara-negara yang bisa menyesuaikan sistem monarkinya dengan demokrasi. Kita bisa sebut Inggris, Australia, Belanda, dan lainnya. Saya melihat negara-negara ini berhasil berdemokrasi dengan baik karena punya kejelasan hukum dan kepastian penegakan hukum. Hukum tak berpihak pada satu ras/agama tertentu.
Di Malaysia, monarki menyatu dengan identitas Melayu Muslim. Ini berarti, negara dan pemerintahannya menempatkan satu identitas, dari keragaman identitas warganya, lebih tinggi dibanding identitas yang lain.
Dan menurut anda selama sistem pemilu Malaysia, keadaan itu tak bisa diubah?
Ya. Jika sistem pemilu Malaysia masih pluralitas, parlemen Malaysia akan selalu didominasi Melayu Muslim. Jika sistem pemilu Malaysia menjadi sistem proporsional, secara proporsional penduduk Malaysia yang beragam akan punya wakil di parlemen sehingga kebijkan yang dihasilkan akan lebih adil dan demokratis.
