Tak Hanya di Tingkat Nasional, Demokrasi Lokal Juga Memprihatinkan

Peneliti pada Atmajaya Institute of Public Policy, Yoes C. Kenawas memaparkan presentasi risetnya terkait demokrasi di tingkat lokal. Ada lima daerah yang menjadi fokus riset Yoes, yakni Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur. Kelima daerah dipilih Yoes dengan pertimbangan jumlah dinasti politik yang terbangun.

Dari riset tersebut, temuan penelitian Yoes menunjukkan bahwa masalah demokrasi yang dihadapi di tingkat nasional sejak 2014, yakni polarisasi politik, pembelahan di masyarakat, meningkatnya represi aparat negara, dan politik identitas tidak lantas terjadi di level daerah. Masalah yang dihadapi daerah justru merupakan masalah laten demokrasi yang telah terjadi sejak lama, yaitu politik dinasti, politik uang, politisasi aparatur sipil negara (ASN), klientelisme, dan dominasi pers lokal oleh elit dan oligarki. Meski, akhirnya Yoes menyebutkan bahwa pengekangan kebebasan sipil juga terjadi di tingkat daerah.

“Indeks demokrasi dari The Economist tahun 2020, secara agregat, indeks demokrasi Indonesia makin turun. Tapi ini bias Jakarta atau politik nasional. Karena saat saya ke daerah, apakah polarisasi terjadi misal di Pilkada atau kehidupan sehari-hari, jawabannya gak ada. Di Banten, memang ada Rano Karno dan H. Ubay yang dicap sebagai kandidat yang didukung oleh partai pendukung PKI (Partai Komunis Indonesia), tapi isu ini tidak signifikan. Lalu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, apakah polarisasi dirasakan masyarakat dalam Pilkada setempat? Gak ada. Lalu negara makin represif gak atau banyak yang ditangkap gak? Di Sulawesi Tenggara ada. Ada kasus dua mahasiswa meninggal saat demontrasi RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tapi di tingkat kabupaten/kota, lihat pemilunya, gak ada isu-isu seperti di nasional yang berkembang,” urai Yoes pada diskusi “Turunnya Kualitas Demokrasi Indonesia: Perspektif Politik Lokal” di Unika Atma Jaya, Sudirman, Jakarta Selatan (10/2).

Berdasarkan indeks demokrasi yang dipublikasi oleh The Economist Intelligence Unit’s (EIU) pada 2020, skor untuk demokrasi Indonesia selama tahun 2019 adalah 6.48 (The Jakarta Post, 22 Januari 2020).  Skor ini, menurut Yoes, jika melihat kondisi demokrasi di berbagai daerah di Indonesia, semestinya lebih rendah. Begitu pula skor demokrasi Indonesia semestinya, jika dibandingkan dengan skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (VOAIndonesia.com, 29 Juli 2018). IDI terakhir, tahun 2018, skor Indonesia yakni 72,39 persen atau terkategori sedang.

“Jadi, ada dinamika yang berbeda dalam demokrasi antara di level nasional dan lokal. Dua-duanya sama-sama suram. Anehnya, kayak The Economist masih kasih 7, harusnya lebih rendah kalau lihat level lokal,” tukas Yoes.

Yoes mengkritik metode penilaian skor demokrasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mengeluarkan indeks demokrasi. Dalam pandangan Yoes, indeks semestinya mampu menangkap kondisi demokrasi di tingkat daerah, dan tidak bias kacamata Jakarta. Pun, indeks memberikan porsi besar pada politik elektoral dan partisipasi politik.

“Semua kemunduran kualitas demokrasi di level nasional tidak sama dengan di level lokal. Juga, penentuan itu lebih ke proses elektoral dan partisipasi politik.  Ini yang membuat masyarakat gagap memahami demokrasi Indonesia seperti apa,” tandas Yoes.

Yoes juga menyebut adanya celah dalam undang-undang dan penegakan hukum yang dinilainya menjadi sebab langgengnya praktik politik uang, politik oligarki, dan dominasi politik elit dalam politik elektoral dan kehidupan demokrasi lokal secara luas. Salah stau celah yang diungkap olehnya yakni aturan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penegakan hukum politik uang.

“Ada aturan-aturan yang seakan-akan progresif untuk mencegah politik uang, tetapi oleh aktor-aktor politik dipakai untuk melanggengkan praktik itu selama ini,” ucapnya.

Menambahkan temuan Yoes, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kurniawati Hastuti Dewi menyampaikan bahwa stagnasi demokrasi di tingkat lokal yang ditandai dengan minimya kandidat kepala daerah yang maju, dipengaruhi oleh dominasi kapital oleh pihak-pihak yang menguasai sumber daya capital dan dekat dengan elit partai dalam ruang pencalonan kepala daerah. Riset yang dilakukan Kurnia di Tangerang Selatan, banyak tokoh pemuda yang hendak mencalonkan diri namun terganjal modal.

“Ada tokoh-tokoh pemuda yang sudah geram juga ingin melakukan perbubahan. Hanya, pemilu kan butuh amunisi. Nah, itu dikuasai oleh segelintir orang. Memang Pilkada berbiaya tinggi. 1 miliar untuk satu partai, info dari orang yang bercerita ke saya. Nah, kalau tidak punya modal materi yang kuat, agak susah,” kata Kurnia pada diskusi yang sama.

Untuk mencegah politik dinasti, Kurnia mengusulkan agar diatur jeda dua periode pilkada bagi warga negara yang berasal dari dinasti politik untuk maju. Tujuannya, untuk memberikan ruang bagi orang lain untuk berpartisipasi sebagai kandidat kepala-wakil kepala daerah.

Menyebut pilkada berbiaya tinggi, Kurnia mengkalrifikasi posisi lembaganya dalam diskursus pilkada langsung atau tidak langsung. Ia menegaskan bahwa Tim LIPI pro pilkada langsung. Pilkada langsung, dari riset LIPI, membuktikan menjadi ruang bagi perempuan atau laki-laki untuk terpilih sebagai pemimpin daerah.

“Kami mau menegaskan bahwa LIPI pro Pilkada langsung. Kami menyayangkan argument-argumen yang kami sampaikan digunakan untuk mendorong Pilkada tidak langsung. Memang dulu kami sebut bahwa di gelaran Pilkada kerap terjadi pembakaran kantor bupati dan bangunan publik, tapi itu kami maksudkan untuk mencari solusi dan sebagai evaluasi. Bagaimana mengatasinya, bukan kami setuju pilkada tidak langsung,” tegas Kurnia.

 

Referensi

The Jakarta Post. 22 Januari 2020. “Indonesia, once regional model, falls further behind Malaysia in democracy rankings”. Berita dalam https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/01/22/2019-eiu-democracy-index-shows-indonesia-falling-further-behind-malaysia.html.

VOAIndonesia.com. 29 Juli 2018. “BPS: Indeks Demokrasi Indonesia 2018 Tergolong Kategori Sedang”. Berita dalam https://www.voaindonesia.com/a/bps-indeks-demokrasi-indonesia-2018-tergolong-kategori-sedang-/5019765.html.