Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan empat Menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka dihadirkan dalam persidangan PHPU Pilpres untuk memberikan keterangannya pada Jumat 5 April 2024.
“Sebagaimana telah disepakati dan disampaikan pada persidangan sebelumnya, bahwa besok adalah agenda persidangan untuk mendengar keterangan dari para menteri yang sudah kita agendakan,” tegas Ketua MK Suhartoyo dalam sidang Kamis (4/4).
Empat menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Dalam sidang itu Menko PMK, Muhadjir Effendy menjelaskan program bansos pemerintah tidak terkait langsung dengan Pemilu 2024, karena telah direncanakan sejak awal pemerintahan untuk mengatasi kemiskinan. Sementara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, penyaluran bansos dipercepat karena dampak El Nino pada produksi pangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menjelaskan, periode Januari-Februari 2024, realisasi anggaran bansos mencapai Rp12,8 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako. Dia juga menegaskan, pola realisasi anggaran perlinsos dari 2019 hingga 2024 relatif konsisten, kecuali pada 2023 terjadi perubahan signifikan karena penataan ulang kerja sama antara Kemensos dan perbankan. Ia juga menegaskan APBN telah ditetapkan sebelum penetapan capres-cawapres Pemilu 2024.
Kemudian, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa Kemensos memiliki anggaran sebesar Rp87,2 triliun pada tahun 2023, sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk program perlinsos. Sementara pada tahun 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp79,214 triliun, sekitar 95,46 persen, digunakan untuk alokasi bansos. []
