Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa Indonesia harus mampu mengatasi masalah democracy incorporated atau demokrasi yang dibajak oleh para oligarki—yang memiliki banyak uang bisa mengelola demokrasi.
“Saat ini sedang ada gejala umum dalam dunia demokrasi, yaitu democracy incorporated. Kunci agar kita tidak jatuh pada demokrasi model itu adalah bantuan dana partai,” kata Jimly, pada rapat dengar pendapat di Senayan, Jakarta Selatan (7/12).
Bantuan dana partai yang disebutkan Jimly bertujuan agar partai tidak bergantung pada oligarki yang memberikan modal kepada partai dalam jumlah besar sebagai dana operasional partai. Bantuan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni, memberikan dana subsidi partai oleh negara, dan pemberlakuan Corporate Political Responsibility (CPR) dan Public Service Obligation (PSO) kepada seluruh perusahaan media di Indonesia.
CPR adalah kewajiban kepada setiap pemilik media untuk bersikap netral terhadap partai politik mana pun. Dalam hal ini, perusahaan harus memberikan sumbangan dana kepada semua partai. Sedangkan, PSO adalah sumbangan non riil dalam bentuk jam tayang. Semua partai harus diberikan porsi yang sama untuk menyosialisasikan visi misi dan program partai.
“Jadi, perusahaan media tidak lagi hanya memiliki CSR (Corporate Social Responsibility), tetapi juga CPR dan PSO. Harus ada gebrakan baru untuk mereformasi dana partai,” tutup Jimly.
