Kilas Politik & Hukum

Anggaran Pengawasan Pilkada Belum Tuntas

Kendati tahapan Pilkada 2018 di 171 daerah sudah berjalan, masih ada 39 daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Berdasarkan data Bawaslu, dari 39 daerah itu, 11 daerah sudah ada persetujuan anggaran, tetapi belum menandatangani NPHD. Sebanyak 26 daerah masih membahas anggaran pengawasan, sedangkan dua daerah (Kabupaten Puncak dan Jayawijaya, Papua) sama sekali belum membahas anggaran pengawasan. Hal ini bisa membuat pengawasan di daerah tersebut tidak berjalan dengan baik. Ketua Bawaslu Abhan, Minggu (29/10), mengatakan, anggaran pengawasan sudah dibutuhkan di daerah karena pada akhir Oktober pengawas di tingkat kecamatan sudah terbentuk. Dalam kondisi mendesak, Bawaslu akan mengusulkan anggaran itu ditangani menggunakan APBN, tetapi hal itu membutuhkan waktu tidak sedikit dan tidak bisa dilakukan terus-menerus. Penandatanganan NPHD seharusnya sudah tuntas September lalu. (GAL)