Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Saksi persidangan dari Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmo, yang bertugas sebagai liaison officer (LO) atau penghubung antara partai dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai helpdesk KPU tak banyak membantu. Tiga kali menghubungi helpdesk, petugas tak memberikan jawaban yang solutif.
Sukmo menghubungi helpdesk sebanyak dua kali untuk menanyakan prioritas data yang harus dimasukkan dan diunggah. Petugas mengatakan bahwa segala sesuatu yang sifatnya wajib seperti yang ada di Sipol adalah prioritas.
“Ketika kita menganggap prioritas adalah form kepengurusan, tapi kalau kepengurusan ini belum dimasukkan form anggota, maka gak bisa masuk ke form kepengurusan. Jadi, skala prioritasnya ternyata adalah data anggota lebih dulu,” jelas Sukmo di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Gondangdia, Jakarta Pusat (7/11).
Kemudian, Sukmo menghubungi helpdesk untuk meminta agar petugas helpdesk datang ke sekretariat PBB guna memberikan bimbingan teknis (bimtek). Pasalnya, pengisian Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di daerah semakin sulit. Petugas meminta PBB untuk datang langsung ke kantor KPU.
“Dalam percakapan dengan helpdesk, tim KPU mengatakan bahwa mereka tidak berkewajiban untuk datang langsung ke partai politik. Kalau mau, datang langsung ke KPU,” ujar Sukmo.
Saksi PBB lainnya, Eriyanto, koordinator Sipol wilayah Sumatera Selatan (Sumsel), mengatakan bahwa KPU Sumsel hanya memberikan bimtek mengenai Sipol secara garis besar dan tak menjelaskan secara rinci teknis pengoperasian Sipol. Petugas partai merasa bingung dan gagap saat mengisi Sipol.
“Jadi KPU Daerah tidak mengajarkan masuk dari awal, cara download template, isi, dan upload. KPU tidak menjelaskan ke sana, hanya menjelaskan ini yang diminta oleh Sipol, tolong kalian masukkan,” kata Sukmo.
Tenaga partai di PBB Sumsel, kata Sukmo, berbeda dengan tenaga partai di Jakarta dan daerah lain. Sebab tenaga partai yang bertugas sebagai operator kesulitan mengoperasikan Sipol, pengisian data dilakukan secara manual.
Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari memberikan tanggapan. Menurutnya, KPU memang tak mengirimkan tim ke kantor partai sebagai layanan bantuan Sipol. KPU membuka layanan bantuan di kantor KPU.
Sukmo meminta petugas helpdesk untuk datang ke sekretariat PBB pada 12 Oktober. KPU tengah fokus melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendaftaran yang diserahkan oleh partai politik.
“Itu di tengah-tengah proses pendaftaran. Jadi, kami fokus di kantor. Sekiranya Saudara sungguh-sungguh, tim IT (Informasi dan Teknologi) partai kan bisa dibawa ke KPU. Itu sangat mungkin kita lakukan bantuan dan pendampingan untuk menyelesaikan masalahnya,” jelas Hasyim.
