Parsindo: Karena Dua Sebab, Input Data Harus Tersentralisasi

Koordinator Tim Informasi dan Teknologi (IT) Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), Suratno, menerangkan pengalaman menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Berdasarkan keterangannya, ada dua sebab yang membuat pemasukkan data partai menjadi tersentralisasi.

Satu, sulitnya mengubah status admin menjadi super admin. Perubahan super admin dibutuhkan agar dapat membuat admin-admin baru ke dalam Sipol Parsindo untuk memasukkan data di daerah.  Kesulitan telah diadukan ke helpdesk Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun permasalahan tak terpecahkan selama hampir dua hari.

“Awalnya desentralisasi karena daerah-daerah minta log in, karena mereka ada yang dapat bimtek (bimbingan teknis). Ketika mereka minta, maka saya harus upgrade sebagai super admin. Di situ ada kendala. Saya langsung laporan ke helpdesk, ke Julianto waktu itu. Tapi sudah nunggu sampai dua hari, tidak terpecahkan,” jelas Suratno pada sidang pemeriksaan pembuktian di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Gondangdia, Jakarta Pusat (9/11).

Dua, setelah berhasil membuat super admin, kendala yang muncul yakni, beberapa daerah kesulitan mengakses Sipol. Dari 34 provinsi, yang dapat mengisi Sipol dengan lancar hanya provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Barat.

Suratno mengungkapkan bahwa partainya keberatan terhadap pengisian Sipol. Pasalnya, data kepengurusan harus dimasukkan secara satu per satu dan banyak dokumen yang harus diunggah.

“Kalau keanggotaan, bisa gelondongan. Dalam arti, direkap dulu di excel, nanti bisa ditransfer ke Sipol. Tetapi, untuk kepengurusan, dokumen kesekretariatan, itu satu per satu. Nah, ini yang sangat menyulitkan karena dikejar waktu. Beban server Sipol juga mengalami error,” tandas Suratno.

Suratno, pada akhirnya, menginstruksikan kepada daerah agar mengunggah data secara sentral. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) masing-masing provinsi menggantikan tugas Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Beberapa provinsi, salah satunya Papua Barat, data diisi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta.