Kedepankan Politik Santun

JAKARTA, KOMPAS — Pilkada serentak 2018 akan meningkatkan tensi politik di Tanah Air. Karena itu, para kontestan pilkada, baik pasangan calon, partai politik, maupun masyarakat, diminta mengedepankan politik yang santun dan tidak menggunakan cara-cara provokatif.

Imbauan itu disampaikan para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara terpisah, Jumat (1/12). Masalah pilkada 2018 menjadi salah satu tema pembahasan di Rapat Kerja Nasional III MUI di Bogor, Jawa Barat, 28-30 November. “Salah satu rekomendasi menyangkut penyelenggaraan pilkada 2018. MUI mengimbau kepada setiap kontestan mengedepankan cara-cara yang baik, santun, dan tidak provokatif,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, di Jakarta, Jumat (1/12).

Para ulama berpandangan, tensi politik, yang berpotensi naik saat pilkada 2018, jika tak dikelola dengan baik dapat menjadi konflik horizontal. Untuk mencegah hal ini, semua pihak harus menggunakan cara santun saat berkontestasi di pilkada.

Menurut Zainut, juga penting bagi para kontestan untuk senantiasa mengedepankan kepentingan umum. Para kontestan diharapkan tidak menggunakan segala macam cara guna memenangi pilkada tanpa menghiraukan dampak buruk bagi kepentingan umum.

Imbauan senada juga dari Pemuda Muhammadiyah. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Tanwir III Pemuda Muhammadiyah adalah mendorong semua pihak mengedepankan akhlak politik. “Akhlak politik itu artinya politik yang harus menjaga spiritualitas serta merawat hak-hak kemanusiaan,” kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Praktik politik yang dijalankan harus mencerminkan budi pekerti yang baik. Bukan praktik politik rente dan politik uang hanya demi meraih kekuasaan.

Rakernas MUI juga menghasilkan peringatan bagi para pengurus pusat hingga daerah untuk menjaga institusi agar tak terbawa arus politik praktis. Para ulama diharapkan dapat berdiri di atas semua golongan, tak ikut dalam dukung-mendukung calon tertentu.

Peredam konflik

Kementerian Dalam Negeri meminta unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri bersiap untuk mengantisipasi konflik yang dapat muncul di pilkada.

“Jajaran Kesbangpol pusat dan daerah yang jumlahnya sekitar 17.000 orang harus aktif memberikan informasi positif kepada publik dan melawan berbagai bentuk propaganda yang merusak kebinekaan,” kata Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bachtiar.

(NTA/MHD)

Sumber : https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/12/02/kedepankan-politik-santun/