Kerawanan Pilkada Disorot

Penyelenggaraan, Kontestasi, dan Massa Pemilih Bisa Jadi Pemicu

BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepolisian Negara RI dan Kementerian Dalam Negeri mengantisipasi serta mengatasi kerawanan yang tinggi di sejumlah daerah jelang Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Pasalnya, tingkat kerawanan yang tinggi berpotensi menimbulkan tidak hanya gangguan penyelenggaraan pilkada, tetapi juga stabilitas di daerah. Sejauh ini tercatat ada 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 secara serentak. Tingkat kerawanan yang tinggi itu terungkap dari paparan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla serta semua menteri dan lembaga.

”Ada beberapa indeks kerawanan menjelang dan pelaksanaan Pilkada 2018 yang dapat berpotensi berjalannya pilkada menjadi tidak sukses. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan Kapolri dan Mendagri agar benar-benar dapat mencegah dan mengatasi agar pilkada di 171 daerah itu benar-benar berjalan lancar dan sukses. Bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kemendagri diharapkan melihat dan mengatasi indikator-indikator kerawanan yang tinggi tersebut,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kepada pers seusai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/12).

Namun, Wiranto tak rinci saat ditanya daerah mana saja yang memiliki kerawanan tinggi itu. ”Intinya, Kapolri dan Mendagri harus memetakan daerahnya dan mencari solusi agar pada Pilkada 2018 tak ada lagi kerawanan dalam penyelenggaraan, kontestasi, dan massa pendukungnya,” ucap Wiranto.

Polri-TNI bangun soliditas

Untuk mengantisipasi dan mengatasi tingkat kerawanan yang tinggi jelang Pilkada 2018, Tito menyatakan, soliditas antar-pemangku kepentingan akan dibangun dan diperkuat. Langkah ini diyakini bisa mengurangi potensi gesekan antara kelompok pemilih dan peserta. ”Personel sudah siap di lapangan. Tetapi, kuncinya adalah soliditas Polri- TNI. Oleh karena itu, Polri harus dapat membangun sinergi dengan Panglima dan semua kepala polda di Indonesia,” kata Tito.

Terkait hal itu, Tito memerintahkan semua jajarannya dari tingkat kepolisian resor hingga daerah dapat menjalin kerja sama. ”Buatlah rencana operasi yang matang, sesuai dengan karakter dan tantangan daerah masing-masing. Kedua, perlu adanya koordinasi dengan tokoh-tokoh agama, pemuda, dan unsur-unsur lain,” ujar Tito.

Menurut Tito, negara tak boleh terkoyak dan tidak boleh terbentur hanya karena politik sesaat lima tahunan. Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Soekarwo mengharapkan persaingan politik di Jatim berkualitas agar melahirkan pemimpin yang diharapkan sebagian besar warga. ”Kepada semua calon dan partai pendukung, saya jelaskan posisi saya memfasilitasi penyelenggaraan pilkada,” kata Soekarwo.

Sementara itu, di sela-sela pertemuan sejumlah kepala daerah, Tjahjo mengingatkan agar kontestasi yang tinggal beberapa bulan lagi tidak dicederai dengan pemanfaatan jabatan serta penggunaan anggaran negara dan
daerah untuk kepentingan pilkada.

”Dana hibah dan bantuan sosial jangan digunakan seenaknya serta jangan digelembungkan juga untuk kepentingan pilkada,” kata Tjahjo. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan para kepala daerah agar tak menyalahgunakan kewenangan, termasuk kewenangan mengeluarkan izin di daerah.

(NDY/MHD/RUL/HAR)

Sumber: https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/12/07/kerawanan-pilkada-disorot/