November 4, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Pencatutan Data Warga di Pilkada Langgar 4 UU Sekaligus

Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan pencatutan data warga sebagai pendukung bakal calon perseorangan di Pilkada DK Jakarta 2024 melanggar empat undang-undang (UU), yakni UU Pilkada, UU Administrasi Kependudukan, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik …

Read More »

Pencatutan Data Warga: Pidana Dapat Kenai Calon dan KPU

Kasus pencatutan data warga dalam proses pendaftaran jalur perseorangan di Pilkada DK Jakarta 2024 ramai di media sosial. Keluarga mantan gubernur DK Jakarta, Anies Baswedan turut menjadi korban pencatutan. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) membuka posko aduan untuk warga yang …

Read More »

Bawaslu DK Jakarta Akan Telusuri Pencatutan Data Warga

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DK Jakarta, Reki Putera Jaya mengatakan pihaknya akan menelusuri kasus pencatutan data warga di dalam proses pencalonan perseorangan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bawaslu telah menyiapkan WhatsApp Center sejak Mei 2024 untuk …

Read More »

ICW: Politik Uang dan Bansos Ternomalisasi di Pemilu

Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha mengatakan praktik politik uang dan bantuan sosial (bansos) selalu terjadi di pemilu, bahkan cenderung meningkat. Politik uang tak lagi hanya ditawarkan oleh kandidat, namun menjadi permintaan pemilih. Politik uang yang …

Read More »

6 Model Potensi Kecurangan di Pilkada 2024 (2)

Model kecurangan ketiga yaitu politik gentong babi. Peristiwa pencurian bantuan sosial (bansos) di rumah dinas Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menjadi alarm akan digunakannya bansos pada Pilkada 2024 sebagai strategi pemenangan. Menurut Feri, hilangnya bansos di rumah dinas wali kota …

Read More »

6 Model Potensi Kecurangan di Pilkada 2024 (1)

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan ada enam model kecurangan yang berpotensi terjadi di Pilkada Serentak 2024. Model pertama yakni rekayasa calon tunggal. Seluruh partai politik dihimpun untuk mendukung satu calon, sehingga tak menyisakan kekuatan untuk mengusung …

Read More »

Calon Tunggal Diprediksi Meningkat Dua Kali Lipat

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati memprediksi jumlah daerah bercalon tunggal meningkat dua kali lipat dari Pilkada Serentak 2020, atau sebanyak 50 daerah. Terdapat 25 daerah dengan satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Serentak 2020. …

Read More »

Dinasti Politik Ditemukan di 35 Daerah Pilkada Serentak 2024

Themis Law Firm menemukan 35 daerah dengan dinasti politik di Pilkada Serentak 2024. Dari 35 daerah ini, terdapat 42 figur politisi berlatar belakang keluarga politik yang berpotensi maju di Pilkada. 35 daerah terdiri atas 9 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 …

Read More »

Ambang Batas Pencalonan Pemilu Pilkada Harus Dihapuskan

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai ambang batas pencalonan di pemilu dan pilkada perlu dihapuskan. Selain inkonstitusional, ambang batas pencalonan menyebabkan terjadinya politik transaksional dan menghambat majunya calon alternatif. Feri meyakini, dihapuskannya ambang batas pencalonan tidak akan …

Read More »

Menghambat Kebebasan, Dua Pasal UU ITE Diuji Materi ke MK

Lubis Santosa & Mitra Law Firm (LSM Law Firm) mengajukan uji materi dua pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal pertama yakni Pasal 27A mengenai pencemaran nama baik. LSM Law Firm meminta pengecualian untuk badan hukum, …

Read More »