April 14, 2024
iden

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Kode Etik Kampanye di Media Sosial untuk Pemilu 2024

Riset Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berjudul “Gangguan terhadap Hak Memilih di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020: Fenomena dan Upaya Penanggulangan” (2020) mengidentifikasi tiga bentuk voter suppression dalam pemilu Indonesia. Pertama, diskriminasi dalam regulasi, seperti kewajiban kepemilikan KTP elektornik …

Read More »

8 Provinsi dengan Pertambahan Jumlah Pemilih Tertinggi

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,  jumlah pemilih ialah sebanyak 204.807.222 jiwa. Angka ini bertambah 12.036.611 pemilih atau 6,24 persen dari Pemilu 2019, …

Read More »

Marak Penyalahgunaan Anak dalam Politik Praktis, Proses Peradilan Terbentur Minimnya Pendidikan

Pelanggaran penyalahgunaan anak dalam ranah politik praktis masih ditemukan hingga saat ini, baik yang terlibat langsung maupun tidak langung. Berkaca pada beberapa kali pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pangandaran tahun 2020 ada beberapa kasus …

Read More »

Benarkah Anak Dilarang Terlibat Politik Praktis? Berikut Penjelasan KPU

Keterlibatan anak dalam ranah politik praktis jelas dilarang. Bahkan hal ini sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, baik yang bersifat vertikal ataupun lembaga horizontal. Beberapa regulasi tersebut antara lain UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang …

Read More »

Perludem Rekomendasikan Konvensi PBB 1989 Digunakan untuk Mendorong Partisipasi Anak dalam Politik

Kasus pelibatan anak dalam proses demokrasi di Indonesia belum bisa ditindaklanjuti penyelenggara kepemiluan karena alasan pendidikan politik yang belum diberikan secara menyeluruh. Untuk itu, hasil konvensi anak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1989 dianjurkan kembali digunakan dalam berbagai aspek. Banyaknya …

Read More »

Sistem Politik Indonesia Dinilai Belum Ramah Anak

Pelaksanaan kontestasi politik di Indonesia sebagai miniatur demokrasi dalam berbangsa dan bernegara dinilai belum ramah anak. Kondisi tersebut tercermin dari semrawutnya regulasi dan sistem kepemiluan yang ada. Cerminan masih belum beresnya regulasi kepemiluan dengan hak anak terlihat dari terjadinya gap …

Read More »

Punya Hak dalam Berpolitik, Suara Anak Harus Disalurkan di Ruang Khusus

Dalam Undang Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pelibatan anak dalam ranah politik praktis sudah cukup jelas diatur di Pasal 15 yang berbunyi, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik praktis baik …

Read More »

Perludem Soroti Pentingnya Lindungi Anak dari Penyalahgunaan dalam Aktivitas Politik

Penenliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin menyayangkan jika dalam Pemilu yang jadi pembahasan hanya persoalan ketentuan dalam penyalahgunaan kegiatan politik atau persoalan kampanye. Menurut Usep, masalah pelibatan anak dalam aktivitas politik juga perlu mendapat perhatian serius. …

Read More »

Menelusuri Fenomena Botoh di Bumi Sukowati yang Menggoyang Demokrasi

Beberapa tahun belakangan, fenomena botoh atau praktik taruhan kerap menggoyang demokrasi saat pemilihan umum (Pemilu) berlangsung di Bumi Sukowati. Pergerakan botoh yang identik dengan aktivitas perjudian itu seolah mengiringi tiap momen pemilu, salah satunya Pilkades serentak atau Pilpres. Kesaksian salah …

Read More »