Pemerintah, baik melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun Presiden Joko Widodo bersikukuh mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen. Argumentasinya, agar calon presiden memiliki modal dukungan politik dari partai-partai yang akan berlaga di parlemen guna menghasilkan …
Read More »AMALIA SALABI
Batasan Sumbangan Dana Kampanye Dinaikkan, Lebih Banyak Manfaat atau Mudharat?
Batasan sumbangan dana kampanye untuk pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditingkatkan. Argumentasinya yakni untuk menertibkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang selama ini dianggap tidak masuk akal. “LPSDK itu dibikin semaunya, …
Read More »Diundur Kembali, Lima Isu Krusial di RUU Pemilu Diputuskan 10 Juli 2017
Masih mengalami deadlock, pengambilan keputusan atas lima isu krusial di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ditunda hingga 10 Juli 2017. Semula, pengambilan keputusan dijadwalkan hari ini (19/6). “Tadi kita sudah lobi-lobi. Kita sepakat untuk ambil keputusan tingkat satu di Pansus pada …
Read More »RUU Pemilu Sarat Biaya Mahal
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sarat biaya mahal. Empat kebijakan baru, yakni bertambahnya masing-masing empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dipermanenkannya Panitia pengawas (Panwas) …
Read More »Perludem dan Pusako Unand Usulkan Kembali ke UU Lama
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bertele-tele. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas mengusulkan untuk kembali ke UU Pemilu yang lama, yakni UU No.8/2012, UU No.15/2011, dan UU No. 42/2008. Pembahasan RUU Pemilu disarankan …
Read More »Presiden Jokowi Mesti Tertibkan Sistem Kaderisasi Partai Politik di RUU Pemilu
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo belum mengambil langkah serius untuk mewujudkan poin kedua dalam Nawa Cita, yakni membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi …
Read More »Presiden Jokowi Diharap Berani Putuskan Presidential Threshold 0 Persen
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa Pemerintah ingin mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen seperti peraturan di Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Alasannya, yakni mendorong peningkatan kualitas …
Read More »RUU Pemilu Tak Progresif, Suara Masyarakat Sipil Tak Diakomodasi
Mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sejak November 2016, sulit untuk mengatakan bahwa Panitia khusus (Pansus) telah mengakomodasi aspirasi pihak-pihak yang diundangnya pada rapat dengar pendapat (RDP). Pasalnya, dari belasan kelompok yang menyuarakan aspirasi—mulai dari kelompok perempuan, kelompok disabilitas, partai-partai …
Read More »Pansus RUU Pemilu Sepakati Distribusi Lima Belas Kursi Tambahan
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Yuswandi A. Temenggung, menjelaskan bahwa distribusi penambahan lima belas kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didasarkan pada prinsip keadilan dan kesamarataan, yakni tak ada daerah dengan harga kursi lebih dari lima ratus ribu. Daerah di …
Read More »Mendagri: Kalau RUU Pemilu Masih Deadlock di Sidang Paripurna, Pemerintah Akan Keluarkan Perppu
Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa Pansus akan mengusahakan disepakatinya lima isu krusial hari ini (14/6). Apabila tak menemui kesepakatan melalui musyawarah, maka akan dilakukan voting di sidang paripurna 19 Juni 2017. “Memang …
Read More »