Februari 24, 2024
iden

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Donny Ardyanto: Bila KPU Serius Lakukan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Banyak Partai Lama Tak Lolos Verifikasi

Isu persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu patut menjadi sorotan. Kualitas hasil pemilu bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu dan sistem pemilu, tetapi juga oleh partai politik sebagai peserta pemilu. Ketua Bidang Organisasi Partai Serikat …

Read More »

Komisioner Bawaslu RI, Semangat Penguatan Lembaga Pengawasan Harus Dipahami Lebih Luas

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sepakat untuk mempermanenkan status Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota. Argumentasinya, untuk menjamin kesetaraan lembaga penyelenggara pemilu dan meningkatkan fungsi pengawasan. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, berpendapat bahwa keputusan tersebut memang …

Read More »

Perlu Ada Sinkronisasi Regulasi di RUU Pemilu untuk Kekhususan Aceh

Direktur Aceh Institute, Fajran Zain, meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu melakukan sinkronisasi regulasi antara RUU Pemilu dengan qanun agar tak terjadi konflik regulasi dalam penyelenggaraan pilkada di Aceh. Selama ini, kata Fajran, sering terjadi konflik regulasi …

Read More »

Perbandingan Syarat Partai Politik Peserta Pemilu 1999-2014, Syarat Terus Diperketat

Menyorot penyusunan regulasi terkait syarat sebagai partai politik peserta pemilu di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu hari ini, Rumah Pemilu mengulas perbandingan pengaturan persyaratan pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa persyaratan untuk menjadi …

Read More »

Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2017, Manipulasi DPT Jadi Dalil Permohonan Paling Dominan

Sebanyak 53 permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 diajukan oleh pemohon kepada Makhamah Konstitusi (MK). Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif terhadap proses perselisihan hasil, dalil utama yang paling dominan disampaikan oleh para …

Read More »

Diskriminasi Parpol Kecil dan Baru dalam Syarat Verifikasi Peserta Pemilu

Pemilu Indonesia disebut sebagai election role model di dunia internasional sebagai pemilu yang transparan. Indonesia digadang sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dimana demokrasi yang berjalan di negeri ini dinilai bersifat integratif. Namun, benarkah Indonesia telah memiliki regulasi …

Read More »

14,2 Triliun Dana Saksi Partai Setara 85 Ribu Pembangunan Ruang Sekolah di Seluruh Indonesia

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Syamsudin Alimsyah, menegaskan bahwa tak ada satu pun rupiah yang boleh keluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD) apabila tak jelas penanggung jawab dan  penerimanya. Gagasan saksi dana partai di Pemilu Serentak …

Read More »

Menggunakan Hak Pilih Orang Lain, Pidana Penjara Paling Singkat Dua Tahun dan Denda Paling Sedikit 24 Juta Rupiah

Menggunakan hak pilih orang lain pada hari pemungutan suara termasuk pelanggaran pidana pemilu. Undang-Udang (UU) No. 10 Tahun 2016 Pasal 178A menyatakan bahwa setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang …

Read More »

Daftar Timus dan Timsin RUU Pemilu Dirilis, Rapat Mesti Terbuka untuk Publik

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu merilis daftar Tim perumus (Timus) dan Tim sinkronisasi (Timsin). Masing-masing tim berisi empat belas orang, yakni satu ketua, tiga pimpinan, dan sepuluh anggota. Beberapa nama ada di kedua tim. Di Timus, Wakil Ketua …

Read More »

Refly Harun: Kalau Mau Pemilu Jujur dan Adil, UU Pemilu Tak Disusun oleh Pemerintah dan DPR

Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Refly Harun, mengatakan bahwa apabila masyarakat menginginkan terselenggaranya pemilu yang adil dan jujur, Undang-Undang (UU) Pemilu mestinya tak disusun oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU Pemilu …

Read More »