Menggunakan hak pilih orang lain pada hari pemungutan suara termasuk pelanggaran pidana pemilu. Undang-Udang (UU) No. 10 Tahun 2016 Pasal 178A menyatakan bahwa setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu merilis daftar Tim perumus (Timus) dan Tim sinkronisasi (Timsin). Masing-masing tim berisi empat belas orang, yakni satu ketua, tiga pimpinan, dan sepuluh anggota. Beberapa nama ada di kedua tim. Di Timus, Wakil Ketua …

Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Refly Harun, mengatakan bahwa apabila masyarakat menginginkan terselenggaranya pemilu yang adil dan jujur, Undang-Undang (UU) Pemilu mestinya tak disusun oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU Pemilu …

Rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh panitia seleksi (pansel) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai tak menyelesaikan masalah di lembaga legislatif yang eksis dengan sistem dua kamar. Tujuan rekrutmen oleh pansel tak jelas dan tak patut diteruskan. …

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jakarta menilai bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi gerakan anomali politik. Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mengeluarkan gagasan-gagasan yang tak sesuai dengan prinsip dan hukum tata negara. Salah …

Institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), layaknya piramida. KPU kabupaten/kota menanggung beban penyelenggaraan pemilu terbesar dibandingkan KPU provinsi dan KPU RI yang berfungsi sebagai regulator dan penanggungjawab akhir. Dalam konsep pemilu serentak, terutama Pemilu Serentak 2024, …

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini dinilai paling tertutup. Pembahasan UU Pemilu di masa-masa sebelumnya, yakni pembahasan UU No.22/2007, UU No.10/2008, dan UU No.8/2012, terbuka untuk publik. Publik diberikan akses hingga pada rapat Panitia kerja (Panja). “Saya mengikuti pembahasan …

Isu yang dilontarkan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu seringkali kontraproduktif. Sebagai contoh, Pansus hendak merubah status permanen Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota menjadi ad hoc dengan tujuan efisiensi keuangan negara. Namun, Pansus menghendaki pembiayaan saksi partai oleh …

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai gagasan ad hoc-sisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)  kabupaten/kota sebagai kemunduran demokrasi. Tata penyelenggaraan pemilu telah dimulai sejak reformasi dan telah membaik pada 2014. Saat ini, yang diperlukan adalah penguatan birokrasi penyelenggaraan pemilu untuk …

Partisipasi maysarakat terkait pengawasan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 dinilai belum maksimal. Berdasarkan data yang dikaji oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kualitas dan kuantitas pelaporan masyarakat masih jauh dari harapan. Mayoritas pelapor merupakan Tim sukses (Timses) pasangan calon …