Juni 22, 2024
iden

Debora Blandina

Avatar

Ijtihad Meneguhkan Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Kewajiban konsultasi yang mengikat dalam pembuatan peraturan menarik Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke jerat kepentingan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. KPU siap judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Segera setelah hasil revisi kedua Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun …

Read More »

Menjadi Tuan di Tanah Papua

Syarat ‘orang asli Papua’ diminta tak hanya berlaku bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota syarat yang sama harus diberlakukan. Ketentuan ‘orang asli Papua’ tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang No …

Read More »

Gakumdu, Penegakan Hukum Tak Padu

Data yang dipaparkan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak dalam seminar “Evaluasi Pilkada Serentak 2015” di Universitas Trisakti (15/3) mengonfirmasi tak efektifnya penyelesaian pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran pidana yang bisa divonis jumlahnya hanya satu persen. Padahal, dari seluruh …

Read More »

RONNY MARYANTO| Berani Melawan Politik Uang

Nama lelaki asal Semarang ini tiba-tiba mengemuka sekitar Oktober tahun lalu. Setahun setelah bergulirnya pemilihan presiden, Ronny ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dimana pelapornya adalah Fadli Zon. Penetapan Ronny sebagai tersangka berawal dari keikutsertaannya sebagai relawan yang mengawasi pelaksaan …

Read More »

Mengakhiri Drama Anggaran Pilkada

Pembiayaan Pilkada dari APBD membuat KPU mesti berhadapan dengan keterbatasan keuangan daerah dan tarik menarik kepentingan. Sudah saatnya Pilkada didanai lewat APBN.   Dalam diskusi dengan sejumlah media perihal rencana revisi Undang-Undang 8 Tahun 2015, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan …

Read More »

Sengketa Pilkada Setengah Hati

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2015 tak banyak menjawab harapan para pencari keadilan. Ratusan sengketa harus mentah di tahap pemeriksaan pendahuluan, terganjal syarat formil. Masyarakat mendorong sengketa pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Publik masih meyakini MK sebagai pintu …

Read More »

Penundaan Pilkada Lima Daerah, Buah Kacaunya Sengketa Pencalonan

Sengketa pencalonan yang berlarut-larut membuat lima daerah terpaksa menunda pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember. Beberapa jam sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah terpaksa menarik kembali logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah didistribusikan …

Read More »

Membatalkan Pencalonan Narapidana Bebas Bersyarat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dua daerah menetapkan calon yang masih berstatus narapidana bebas bersyarat sebagai calon kepala daerah. KPU dan Bawaslu didesak segera membatalkan pencalonan tersebut. Dua calon yang masih berstatus bebas bersyarat terdaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah …

Read More »

Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pilkada Calon Tunggal

Mahkamah Konstitusi (MK) memutus daerah bercalon tunggal berhak mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Putusan ini mesti diikuti regulasi teknis yang jelas dan sosialisasi masif sistem baru Pilkada calon tunggal. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam keterangan tertulis di persidangan …

Read More »

Panggung Pilkada Belum Ramah Perempuan

Hanya ada sekitar tujuh persen perempuan yang terdaftar dari total 1614 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat. Angka ini menunjukkan perempuan masih ter(di)singkiran dari peta pertarungan pemilihan kepala daerah. Dari data yang diolah Perkumpulan untuk Pemilu …

Read More »