April 21, 2024
iden

HEROIK M. PRATAMA

Avatar

Menggabungkan Lima Surat Suara Pemilu Serentak

Menata ulang desain surat suara menjadi salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 mendatang. Surat suara merupakan perangkat utama dalam pemilu yang berfungsi untuk menghubungkan pemilih dengan para wakilnya di partai politik. The Electoral Knowledge …

Read More »

Batasan Ambang Batas Parlemen

Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum masih melalui proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu isu klasik yang belum disepakati adalah ambang batas parlemen. Salah satu variabel sistem pemilu ini berpengaruh terhadap berhak atau tidaknya partai politik mendapatkan kursi parlemen. …

Read More »

Mengenal Koalisi Partai Politik

Koalisi partai politik merupakan hal lumrah yang terjadi dalam sistem politik demokratis. Koalisi partai politik memiliki arena dan motif yang berbeda-beda. Namun, sering kali publik mempertanyakan apa yang melatarbelakangi pembentukan koalisi partai politik. Terutama ketika terdapat partai politik yang ketika …

Read More »

Sensus Penduduk dan Momentum Penataan Proporsionalitas Kursi DPR

Tahun 2020 Indonesia kembali melangsungkan sensus penduduk sebagai rutinitas sepuluh tahunan. Data demografi penduduk hasil sensus tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui laju kependudukan, lebih jauh sangat berguna untuk urusan politik perwakilan di pemilu. Idealnya sensus penduduk dijadikan momentum untuk menata …

Read More »

Pemilu di Era Revolusi Industri 4.0

Penggunaan electronic voting atau yang lebih dikenal dengan istilah e-voting dianggap sebagai konsekuensi logis dari perkembangan revolusi industri 4.0. Efisiensi tata kelola penyelenggaraan pemilu dan efisiensi anggaran, disebut-sebut menjadi keuntungan utama dari penggunaan e-voting. Jika memang demikian, pertanyaanya apakah e-voting …

Read More »

Ihwal Revisi UU Pilkada

Revisi UU 8/2015 tentang pemilihan umum kepala daerah (pilkada) mendesak untuk dilakukan menjelang Pilkada 2017. Berdasarkan rapat kerja yang dilakukan antara Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II DPR, Senin (18/1) di gedung MPR/DPR/DPD, pemerintah dan DPR sepakat untuk mempercepat proses …

Read More »

Kodifikasi untuk Konsolidasi Demokrasi

Adanya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pemilu legislatif dan eksekutif dilakasanakan secara bersamaan pada 2019, semakin menguatkan pentingnya kodifikasi UU pemilu. Dalam sudut pandang hukum, Anke Freckmann dan Thomas Wegerich (1999) menjelaskan kodifikasi sebagai ide untuk menstrukturkan hukum-hukum yang ada …

Read More »

Bahaya Politik Gentong Babi di Pilkada

Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak, Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melihat adanya gejala peningkatan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) di sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada (Kompas 23/4/2015). Namun demikian detail daerah-daerah yang meningkatkan anggaran ini masih belum …

Read More »

Menata Ulang Sistem Bantuan Keuangan Partai

Besaran Rp. 108 per suara dari negara terhadap partai politik dinyatakan tidak lagi relevan di tengah tingginya belanja kebutuhan partai. Belanja partai sendiri terbagai kedalam dua kategori yakni belanja pengorganisasian seperti biaya kesektariatan, rapat rutin partai, kaderisasi, dan gaji pegawai. …

Read More »