Komisi Pemilihan Umum menyiapkan lima bulan dari 25 bulan yang direncanakan dalam tahapan Pemilu 2024 sebagai bagian dari tahapan prapemilu. Selama ini, tahapan prapemilu kerap tidak dimasukkan ke dalam rencana dan desain tahapan pemilu di Tanah Air. Padahal, prapemilu merupakan …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu manjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, Abdul Karim Omar; dan anggota KPU Kabupaten Maros, Mujaddid. Abdul terbukti memihak salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan, sedangkan Mujaddid tidak hadir …

Komisi Pemilihan Umum atau KPU menilai pemilu presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang digelar serentak, kerap disebut pemilu lima kotak, membebani penyelenggara pemilu. Jumlah surat suara tidak sah juga tinggi. Karena itu, KPU menilai pemisahan pemilu …

Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, dan penyelenggara pemilu segera memutuskan tahapan untuk Pemilu 2024. Usulan awal, tahapan pemilu dimulai Januari 2021 atau 25 bulan sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan pada 21 Februari 2024. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad …

Pemilihan Umum 2024 mesti dijadikan momentum untuk melakukan uji coba penerapan Sistem Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi. Uji coba pertama Sirekap pada pemilu lima jenis surat suara bisa menjadi titik awal dalam mempersiapkan Sirekap untuk menggantikan rekapitulasi …

Meskipun era reformasi telah berjalan selama lebih dari 20 tahun, sistem politik nasional masih menghadapi sejumlah persoalan yang butuh diselesaikan. Ada sejumlah hal yang perlu kembali ditata dalam kehidupan demokrasi bangsa, seperti hubungan pusat dan daerah serta hubungan antarlembaga negara. …

Pembentukan peradilan khusus pemilu dianggap sudah tidak lagi relevan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. MK diharapkan tetap menjadi lembaga pengadil sengketa hasil pemilu. Adapun tata kelola penegakan hukum pemilu juga harus dievaluasi. Hal itu mengemuka dalam diskusi ”Pemilu dan Pemilihan …

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah memastikan tidak ada revisi undang-undang penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Padahal, sejumlah aturan perlu dievaluasi untuk menjawab kompleksitas gelaran pemilu dan pilkada pada 2024.  Untuk itu, perlu ada terobosan. Terobosan apa pun yang diambil …

Pakaian dinas dan kelengkapan atribut kepangkatan dinilai tidak tepat digunakan pada lembaga yang mengurus proses demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum. Penggunaan atribut kepangkatan dapat menciptakan suasana hierarkis. KPU akan merevisi keputusan penggunaan atribut kepangkatan tersebut. Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan …

Pemerintah dan penyelenggara pemilu diharapkan  menyiapkan keamanan siber jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024. Keamanan siber itu menjadi sangat krusial karena akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Tanpa kepastian keamanan data siber, publik akan lebih sulit memercayai hasil pemilu. Peretasan terhadap …