Kabar bohong atau hoaks tentang Pemilihan Kepala Daerah 2020 bertebaran di dunia maya. Patroli siber oleh penyelenggara pemilu bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah berusaha menghapusnya, tetapi hoaks diperkirakan akan tetap muncul hingga masa kampanye usai. Respons cepat dibutuhkan setiap …
Read More »rumahpemiluadmin
Fraksi-fraksi Belum Sepakat soal Isu Krusial dalam RUU Pemilu
Draf Rancangan Undang-Undang Pemilu yang diajukan Komisi II DPR kepada Badan Legislasi DPR masih berupa variasi pasal-pasal yang mencerminkan belum ditemukannya kesepakatan pengaturan soal isu-isu krusial. Pimpinan Komisi II DPR mendorong agar variasi itu dapat disinkronkan Badan Legislasi dengan mengacu …
Read More »Rezim Pemilu dan Rezim Pilkada Disatukan
Rancangan Undang-Undang Pemilu yang disusun oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendorong penyatuan aturan dua rezim pemilihan, yakni rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, hanya akan ada satu RUU Pemilu untuk mengatur dua jenis pemilihan tersebut. …
Read More »Pemanfaatan Sirekap Tetap Optimal di Pilkada 2020
Meskipun hanya digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi suara hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020, pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap akan tetap optimal. Penggunaan Sirekap bakal menjadi bahan evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi serupa pada pemilu selanjutnya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum …
Read More »Visi Misi Paslon Belum Tersampaikan secara Optimal
Belum optimalnya sosialisasi visi-misi pasangan calon ini tampak dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu. Hampir separuh responden yang di daerahnya akan diselenggarakan pilkada menyatakan tidak mengetahui visi-misi yang diusung para paslon. Sementara dari seperempat responden yang mengaku telah terpapar visi-misi paslon …
Read More »DPR Tidak Setujui Sirekap Jadi Rujukan Hasil Pilkada
Komisi II DPR tidak menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum di dalam tiga rancangan Peraturan KPU yang merevisi aturan sebelumnya mengenai pemungutan dan penghitungan suara, serta tentang penetapan hasil pemilihan kepala daerah, yang disesuaikan dengan menempatkan sistem informasi atau aplikasi rekapitulasi …
Read More »Perkuat Aturan Laporan Dana Kampanye
Dalam empat gelombang pemilihan kepala daerah serentak di Tanah Air, pelaporan dana kampanye masih sekadar menjadi formalitas. Tanpa perbaikan mekanisme pelaporan dan pemberian kewenangan investigatif ke pengawas pemilihan, pelaporan dana kampanye tidak akan menjadi sarana yang efektif untuk mencegah politik …
Read More »Pelaporan Sumbangan Kampanye Pilkada Tidak Serius
Pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2020 belum dilakukan secara serius oleh pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah. Pelaporan relatif hanya untuk memenuhi syarat administrasi semata. Padahal, laporan dana kampanye yang akurat, selain menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan …
Read More »Penghargaan terhadap Kesetaraan Jender Masih Rendah
Diskriminasi bahkan pelecehan seksual mulai dialami perempuan yang maju sebagai calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Fenomena ini merefleksikan bahwa politik Indonesia masih belum bisa menghargai kesetaraan jender. Calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Selasa …
Read More »12 Perlengkapan Protokol Kesehatan Disiapkan di TPS
Pemilih diimbau disiplin menerapkan protokol kesehatan ketika mencoblos di tempat pemungutan suara saat tiba waktu pemungutan suara untuk Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Ada 12 perlengkapan protokol kesehatan yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum untuk mencegah munculnya kluster baru Covid-19 …
Read More »