Badan Otonom Suara Mahasiswa Universitas Indonesia (Suma UI) bekerjasama dengan rumahpemilu.org mempublikasikan “Warta Pemira”. Sebagai pers kampus, Suma UI mewartakan masalah demokrasi kampus. Pemilihan raya (Pemira) berkala tiap tahunnya dalam memilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau presiden mahasiswa mengalami …

Sebagian penyelenggara pemilu di daerah menunggu ketetapan dan instruksi lanjutan setelah penundaan tahapan Pilkada 2020. Hal itu terutama terkait dengan penggunaan dana hibah guna pelaksanaan pilkada yang sebelumnya disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah. Sebagian masalah tersebut mengemuka dalam diskusi …

Dengan adanya penundaan Pilkada 2020, tidak tertutup kemungkinan selama penundaan akan terjadi perubahan data secara signifikan. Ini misalnya pada pemutakhiran data pemilih. KPU akan menyesuaikan dengan data terbaru. Pilkada Serentak 2020 sudah disepakati akan ditunda sebagai antisipasi pandemi Covid-19 melalui …

DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sudah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akibat Covid-19. Indonesia menjadi negara ke-37 yang menunda pemilu akibat pandemi Covid-19. Wabah Covid-19 yang menyebar cepat telah membuat agenda pemilihan di banyak negara ditunda. …

Partai politik wajib memiliki tanggung jawab politik guna melakukan pelembagaan demokrasi internal melalui proses kandidasi yang transparan, akuntabel, serta berbasis kebutuhan konstituen. Di tengah merebaknya wabah virus korona atau Covid-19 yang membuat masyarakat berada dalam situasi yang tidak nyaman dan …

Penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akibat wabah Covid-19 berpotensi membuat banyak daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah. Pemerintah hendaknya mulai memikirkan hal ini sejak dini. Jangan sampai jalannya pemerintahan dan pelayanan publik terganggu. Seperti diberitakan sebelumnya, DPR, pemerintah, dan penyelenggara …

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Anggaran Pilkada 2020 yang sudah dialokasikan pemerintah daerah di APBD akan direalokasikan untuk penanganan wabah Covid-19. Terkait dengan hal …

Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan; Pelaksanaan Pilkada Lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama …