Maret 28, 2024
iden

rumahpemiluadmin

Bandul Berayun Narasi Pilkada

Wacana perubahan sistem pilkada kembali menyeruak seiring maraknya kasus korupsi kepala daerah. Besarnya biaya politik yang dikeluarkan dianggap menjadi faktor pendorong tindakan korup tersebut. Hanya saja, penelusuran Kompas terhadap data 121 kepala daerah terjerat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan …

Read More »

Larangan Bekas Napi Korupsi Dicabut, Beragam Langkah Bisa Diambil KPU

Beragam langkah masih bisa ditempuh Komisi Pemilihan Umum menyusul pencabutan usulan larangan bekas narapidana korupsi maju di pemilihan kepala daerah. Langkah ini bisa mencegah bekas napi korupsi maju dalam pemilihan. Namun, kalaupun tetap lolos, langkah tersebut memastikan pemilih tahu status …

Read More »

Revisi UU Pemilu Lebih Dini

Revisi Undang-Undang Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Dengan demikian, terbuka peluang revisi dilakukan tahun depan atau empat tahun sebelum Pemilu 2024. Revisi jauh-jauh hari sebelum pemilu berkaca pada revisi sebelumnya yang selalu mendekati pemilu sehingga penyelesaiannya tergesa-gesa dan …

Read More »

Bekas Napi Korupsi Bisa Ikut Pilkada Bentuk Kemunduran Demokrasi

Hilangnya klausul yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah 2020 dipandang sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Mekanisme penjaringan calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak bersih dikembalikan kepada partai politik. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode …

Read More »

Paradoks Demokrasi dan Sekolah Politisi

Paradoks demokrasi yang menguat pasca-reformasi menggugah sekelompok orang untuk melahirkan sekolah khusus bagi politisi. Yang disasar para politisi muda. Harapannya, warna baru akan lahir di panggung politik, dan demokrasi kembali ke jalurnya. Sudah bukan rahasia, demokratisasi pasca-reformasi masih belum sesuai …

Read More »

Mendagri Minta Pemda Penuhi Anggaran Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah yang di daerahnya menggelar Pemilihan Kepala Daerah 2020 untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemilihan dan pengamanan pemilihan. Adapun terkait KTP elektronik yang menjadi syarat memilih dan dukungan pada calon perseorangan, Kementerian Dalam Negeri …

Read More »

Kepastian Tahapan Dinantikan

Kepastian jadwal dan tahapan pemilihan kepala daerah 2020 menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan kontestasi politik tingkat lokal tersebut. Tanpa kepastian jadwal tahapan, kandidat yang akan bersaing di dalam Pilkada 2020 berpotensi dirugikan karena ketidakjelasan waktu persiapan untuk menghadapi dinamika …

Read More »

Tahapan Pilkada 2020 Direvisi

Komisi Pemilihan Umum tengah merevisi jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Tahapan terdekat yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan sebelumnya, yakni pengumuman syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan yang sedianya dijadwalkan pada 25 November, diundur hingga Desember 2019. Komisi …

Read More »

Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Menyelesaikan Masalah

Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai melompat dari persoalan yang sesungguhnya. Pembatasan dana kampanye diiringi pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani politik uang. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD …

Read More »

Larangan Bekas Napi Korupsi Maju Pilkada, KPU Ingin Lindungi Pemilih

Komisi Pemilihan Umum  mencoba menghadirkan calon kepala/wakil kepala daerah yang berintegritas untuk dipilih oleh publik dalam pemilihan kepala daerah dengan memasukkan syarat larangan bagi mantan narapidana korupsi maju dalam pemilihan. Tujuan ini hendaknya ditangkap oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi …

Read More »