Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bisa menjadi jalan tercepat untuk mengisi ketidakpastian hukum penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal ini menyusul tumpang tindihnya bentuk lembaga pengawas pada Pilkada serentak 2020 dan Pemilu serentak 2019. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …
Read More »rumahpemiluadmin
Aspirasi Partai Politik Lokal Papua Diuji di MK
Mahkamah Konstitusi, Senin (9/9/2019), akan memeriksa uji materi atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diajukan pimpinan partai lokal Papua. Uji materi dilakukan karena pemohon menilai aspirasi mereka untuk mendirikan partai lokal Papua terkendala dengan UU …
Read More »UU Pilkada Perlu Direvisi
Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu diminta segera duduk bersama membahas perbedaan pengaturan mengenai kewenangan pengawas pemilihan atau Bawaslu. Perbedaan regulasi antara Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada, khususnya mengenai kewenangan Badan Pengawas Pemilu, perlu dicarikan solusi secepatnya. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara …
Read More »Nama 25 Anggota DPR Belum Setorkan Bukti LHKPN Bisa Tak Disertakan ke Presiden
Selain anggota DPR terpilih, masih ada 17 anggota DPD terpilih yang belum menyerahkan LHKPN. Mereka antara lain dari Kepulauan Riau (3 orang), Kalimantan Selatan (3 orang), Papua (3 orang), dan Papua Barat (3 orang). Dua hari seusai penetapan, masih terdapat …
Read More »Politik Uang Cenderung Dinilai Hal yang Wajar
Sebagian warga cenderung permisif terhadap praktik politik uang. Ini jadi persoalan serius bagi integritas pemilu dan demokrasi. Hal itu terlihat dalam hasil survei yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 27 April-5 Mei 2019 terhadap 1.500 …
Read More »Oligarki dalam Demokrasi Indonesia Membuat Hukum Sulit Ditegakkan
Penegakan nomokrasi atau kedaulatan hukum perlu dijaga agar dapat terus berjalan seimbang dengan sistem demokrasi yang menjadi landasan negara Indonesia. Hal ini penting karena dalam menjalankan demokrasi, Indonesia kerap kali melupakan penegakan kedaulatan hukum yang akhirnya berujung pada berbagai macam …
Read More »Majelis Hakim Kabulkan Gugatan Mulan Jameela
Majelis hakim menyatakan bahwa Partai Gerindra memiliki hak menetapkan sembilan caleg sebagai anggota legislatif karena perolehan suara partai lebih besar dari individu. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan sengketa partai politik di Pemilu Legislatif 2019 yang diajukan sembilan …
Read More »Kabinet dan Efektivitas Pemerintahan Presidensial OLEH RAMLAN SURBAKTI
Seorang presiden dalam negara yang mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial memegang dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden menyelenggarakan dua tugas dan kewenangan (fungsi), yaitu menetapkan undang-undang/UU (legislasi) dan menetapkan APBN (budget); dan …
Read More »KPU Tunggu Pelaksanaan Putusan MK
Komisi Pemilihan Umum menunggu penuntasan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai daerah sebelum menetapkan dan mengumumkan hasil raihan kursi maupun calon terpilih secara nasional. Kendati demikian, untuk daerah-daerah di mana tidak ada sengketa hasil pemilu, KPU daerah bisa langsung menetapkan …
Read More »Berkah Politik Nomor Urut
Nomor urut teratas terbukti masih ampuh memengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politik. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka, dengan suara terbanyak menjadi penentu calon anggota legislatif terpilih, belum begitu berdampak pada pilihan pemilih. Hasil kajian Litbang Kompas terhadap perolehan suara di …
Read More »