Maret 29, 2024
iden

rumahpemiluadmin

Pelanggaran Kampanye Mulai Ditindak

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu memulai penindakan terhadap dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2019 dengan melaporkan dua pengurus Partai Solidaritas Indonesia ke Mabes Polri, Kamis (17/5/2018). Partai politik peserta pemilu yang lain diingatkan untuk tidak mencoba berkampanye di luar jadwal. Dua …

Read More »

Materi Substantif Bisa Rebut Suara Anak Muda

JAKARTA, KOMPAS  – Dalam menghadapi Pemilu 2019, partai politik di Indonesia bisa memetik pelajaran dari pemilu Malaysia,  9 Mei lalu. Materi kampanye berbau politik identitas berkurang drastis, berganti dengan materi kampanye yang lebih substantif berupa tawaran kebijakan yang menyentuh kebutuhan …

Read More »

Dana Kampanye Minus Akuntabilitas OLEH IKHSAN DARMAWAN

Dari pemilu ke pemilu, persoalan dana kampanye yang tak diseriusi sudah menjadi banalitas. Isu tersebut dibicarakan banyak pihak, seperti media, pegiat, dan penyelenggara pemilu, tetapi aspek akuntabilitas dana kampanye masih menjadi ”barang yang mahal”. Pada Pilkada 2015, ada salah satu …

Read More »

Peluang Akomodasi Pemilih Masih Terbuka

JAKARTA, KOMPAS – Penyelenggara Pemilu masih mengupayakan agar hak pilih sekitar 849.000 calon pemilih yang dicoret dari daftar pemilih karena belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik tetap bisa diakomodasi. Komisi Pemilihan Umum mengupayakan agar sebagian besar dari jumlah pemilih itu …

Read More »

Kemandirian Masih Menjadi Catatan

JAKARTA, KOMPAS –  Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu masih perlu bekerja keras guna meyakinkan publik bahwa kedua institusi itu bisa mempertahankan kemandirian dalam merumuskan peraturan teknis. Kedua instansi itu perlu menjawab keraguan publik dalam penyusunan peraturan teknis yang …

Read More »

Sistem Informasi Cegah Kegandaan Caleg

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum mewajibkan bakal calon anggota legislatif Pemilu 2019 mengunggah data syarat pencalonan dalam sistem informasi pencalonan atau silon. Sistem informasi ini dibutuhkan untuk mencegah potensi munculnya kegandaan pencalonan lintas daerah pemilihan ataupun lintas partai politik. …

Read More »

Petahana Rawan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Hampir 50 persen anggota DPR yang selama ini diproses hukum oleh KPK telah menjadi anggota legislatif lebih dari satu periode. Korupsi yang mereka lakukan umumnya berupa suap. Berdasarkan data dari KPK, ada 65 anggota DPR dari periode 1999-2019 …

Read More »

Kelindan Korupsi Politik dan Korupsi Sektor Hukum OLEH ADNAN TOPAN HUSODO

Menurut survei Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional (TI), skor Indonesia pada 2017 tidak beranjak membaik alias stagnan, yakni ada pada 3.7 atau sama dengan tahun lalu. Oleh TI, Indonesia masih dianggap sebagai negara di urutan menengah-bawah dalam soal keberhasilan pemberantasan …

Read More »

Sistem Informasi Bisa Diakses Pengawas

JAKARTA, KOMPAS –  Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu atau SIPPP yang digunakan dalam proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2019 bisa diawasi jajaran Badan Pengawas Pemilu. Akses akan diberikan untuk memudahkan pengawasan, sekaligus meminimalisasi potensi sengketa akibat adanya …

Read More »

Bawaslu Siap Pidanakan Kandidat

JAKARTA, KOMPAS-Badan Pengawas Pemilu RI memerintahkan jajaran pengawas pemilu di daerah untuk memeriksa kebenaran laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sekaligus memberi peringatan ke kandidat atas potensi sanksi jika memanipulasi laporan. Pemberian sanksi akan dilakukan jika dugaan manipulasi data masih ditemukan …

Read More »