Maret 19, 2024
iden

USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Mengoptimalkan Partisipasi Politik Muda

“Carpe diem!” Pada 2023 KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Jumlahnya 204.807.222 pemilih. Jumlah ini masih menempatkan Indonesia sebagai negara penyelenggara pemilu terbesar dalam satu hari pemungutan suara. Pemuda jadi pemilih mayoritas. Ada 113.622.550 pemilih berusia 17-40 tahun …

Read More »

Ketidaknetralan Pejabat Tertinggi dalam Pemilu

2023 menjadi tahun yang menggambarkan memburuknya netralitas pejabat negara dalam konteks pemilu. Istilah “cawe-cawe” dari Presiden Joko Widodo seharusnya berarti pertanggungjawaban penyelenggara negara untuk menjamin pemilu berlangsung bebas dan adil. Yang terjadi malah, presiden mengintervensi kemandirian berbagai lembaga negara. Melalui …

Read More »

Pemilu Terburuk dalam Sejarah Afirmasi Keterwakilan Perempuan

Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah afirmasi keterwakilan perempuan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkewenangan menetapkan partai politik dan para calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah mengabaikan undang-undang pemilu yang sudah menjamin pencalonan keterwakilan perempuan minimal 30% di …

Read More »

Waspada Penyelewengan Bansos Pemilu

Indonesia punya tantangan besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui kebijakan bantuan sosial (bansos). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (2021-2023) mencatat kerugian negara Rp 523 miliar per bulan akibat bansos salah sasaran. Kesalahan ini bisa berulang bahkan semakin merugi pada konteks …

Read More »

Feminisme Pemilu

Feminisme pemilu adalah paradigma kesetaraan berbasis gender dan antikekerasan dalam pemilu untuk menciptakan keadilan. Pemilu sebagai satu-satunya jalan mencapai kekuasaan demokrasi ternyata bisa tidak menjamin perempuan berpartisipasi. Menggunakan paradigma ini, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi di suatu negara ternyata lebih …

Read More »

Politik Muda Melawan Ageisme

Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginformasikan bahwa representasi pemuda hasil Pemilu DPR 2019 hanya 12,5% (72/575). Persentase pemuda dalam lembaga keterwakilan ini masih amat jauh dari persentase total jumlah warga muda di Indonesia. Disampaikan secara resminya angka ini …

Read More »

KPU Harus Revisi PKPU 10/2023

Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU 10/2023. Ketentuan tentang pembulatan ke bawah dalam pencalonan perempuan DPR dan DPRD Pemilu 2024 ini bertentangan dengan Undang-Undang 7/2017 dan tidak sesuai dengan semangat afirmasi dalam konstitusi. …

Read More »

Jika Pemilu 2024 Menerapkan Proporsional Tertutup

Jika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup, maka Pemilu 2024 akan berubah secara radikal dibanding tiga pemilu nasional sebelumnya. Hasil pemilu akan mengubah jumlah partai politik dan sistem kepartaian dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia …

Read More »

Kemandirian dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Kemandirian dan kehormatan semestinya dua hal yang berjalan seiring bagi penyelenggara pemilu. Kemandirian lebih bersifat institusional sedangkan kehormatan lebih bersifat individual. Untuk menjaga kemandirian lembaganya, anggota penyelenggara pemilu menjaga kehormatan berdasarkan kode etik penyelenggara pemilu. Penyimpangan dan pengabaian salah satunya, …

Read More »

KPU Harus Patuhi Amanat MK dalam Penetapan Dapil

31 Januari 2023, Komisi Pemilihan Umum menggelar uji publik pembentukan daerah pemilihan Pemilu 2024. Dengan tajuk “Uji Publik Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 80/PUU-XX/2022”, KPU seharusnya mematuhi Putusan MK dalam menetapkan Dapil Pemilu 2024, bukan berdasar kesepakatan Rapat …

Read More »