USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

KPU Menetapkan 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 Partai politik peserta Pemilu 2019 pada 17 Februari 2018 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. Semua (10) partai politik parlemen memenuhi syarat. Empat sisanya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu. 14 …

Read More »

Tiga Pilkada di Banten Bercalon Tunggal

Pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota 2018 di Provinsi Banten ada tiga daerah yang bercalon tunggal. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena pada sore hari pendaftaran terakhir (10 Januari 2018) , hanya ada satu pasangan calon di Pilkada Kabupaten Tangerang, Pilkada …

Read More »

Catatan 2017: Tinggi Kebutuhan Perbaikan Penegakan Hukum Pemilu

2017 sebagai tahun politik menggambarkan ada pekerjaan rumah dalam penegakan hukum pemilu. Politik uang dipraktekan gamblang dalam Pilkada 2017. Ujaran kekerasan hadir di ruang publik dan maya. UU No.7/2017 dan penguatan kelembagaan pemilu menyadari pekerjaan rumah ini tapi sangat mungkin …

Read More »

Calon Jalur Perseorangan Mustahil Ada di Pilkada Jawa Barat 2018

Beratnya syarat calon jalur perseorangan berdampak besar bagi daerah yang berpenduduk amat banyak. Salah satunya adalah Jawa Barat. Dengan persyaratan pengumpulan dukungan 6,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT), Pilkada Jawa Barat amat kecil kemungkinan diikuti calon jalur perseorangan. Syarat …

Read More »

Banyak Negara Belajar Pemilu ke Indonesia

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan, masyarakat Indonesia patut berbangga dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sistem dan managemen pemilu Indonesia diadopsi negara seperti Myanmar, Malaysia, Tunisia, Kamboja, Filipina, dan Timor Leste. “Kita dihargai banyak negara karena mengatur …

Read More »

KPU Magelang: Dari Sembilan Partai, Hanya PPB dan Idaman yang Mendaftar Ulang

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Afifiddin mengatakan, dari sembilan partai politik yang diberikan kesempatan ulang pendaftaran, hanya dua partai yang menyerahkan ulang dokumen persyaratan. Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Islam Damai Aman (Idaman) merupakan dua partai politik …

Read More »

Catatan Proses dan Hasil Pembahasan UU Pemilu

Awal pembahasan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bisa diapresiasi positif karena Panitia Khusus (Pansus) UU Pemilu begitu terbuka dengan melibatkan banyak pihak untuk memberikan masukan. Namun terhadap isu-isu penting, lebih banyak keputusan dalam ruang tertutup. UU Pemilu …

Read More »

Pengarusutamaan Gender dalam UU MD3

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinilai belum baik menyertakan afirmasi perempuan. Pemangku kepentingan peningkatan perempuan di parlemen mengupayakan pengarusutamaan gender dalam UU MD3 sebagai undang-undang prioritas Prolegnas 2017. Pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD), mekanisme …

Read More »

Jika Membenarkan Ambang Batas 20/25%, MK Langgar Konstitusi

Pemohon penghapusan ambang batas pencalonan presiden berharap Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang sesuai konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen total suara sah pemilu sebelumnya bertentangan dengan Pasal 6 A ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 …

Read More »

Perludem Sarankan 13 Partai Sengketakan KPU ke Bawaslu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan 13 partai politik yang tak lanjut ke tahap penelitian administrasi peserta Pemilu 2019 untuk menyengketakan hasil dari Komisi Pemilihan Umum ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menilai hasil pendaftaran oleh KPU sebagai persengketaan …

Read More »