August 8, 2024

USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Catatan Proses dan Hasil Pembahasan UU Pemilu

Awal pembahasan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bisa diapresiasi positif karena Panitia Khusus (Pansus) UU Pemilu begitu terbuka dengan melibatkan banyak pihak untuk memberikan masukan. Namun terhadap isu-isu penting, lebih banyak keputusan dalam ruang tertutup. UU Pemilu …

Read More »

Pengarusutamaan Gender dalam UU MD3

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinilai belum baik menyertakan afirmasi perempuan. Pemangku kepentingan peningkatan perempuan di parlemen mengupayakan pengarusutamaan gender dalam UU MD3 sebagai undang-undang prioritas Prolegnas 2017. Pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD), mekanisme …

Read More »

Jika Membenarkan Ambang Batas 20/25%, MK Langgar Konstitusi

Pemohon penghapusan ambang batas pencalonan presiden berharap Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang sesuai konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen total suara sah pemilu sebelumnya bertentangan dengan Pasal 6 A ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 …

Read More »

Perludem Sarankan 13 Partai Sengketakan KPU ke Bawaslu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan 13 partai politik yang tak lanjut ke tahap penelitian administrasi peserta Pemilu 2019 untuk menyengketakan hasil dari Komisi Pemilihan Umum ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menilai hasil pendaftaran oleh KPU sebagai persengketaan …

Read More »

Partai Tak Lanjut Penelitian Administrasi Bisa Tempuh Upaya Hukum

Partai politik yang tak lanjut tahap penelitian administrasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019 bisa menempuh upaya hukum. Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika dirasa mencederai hak partai dalam mengikuti pemilu bisa ditindaklanjuti melalui pengadilan pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). …

Read More »

27 Parpol Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019

Dari 73 partai politik (parpol) berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham), 31 parpol mengajukan akses sistem informasi partai politik (Sipol). Hingga hari terakhir tahap pendaftaran peserta pemilu (16/10), ada 27 parpol yang mendaftar sebagai calon peserta …

Read More »

Tackling Hoaxes in Elections

Hoax has been around for ages and it imposes a great deal of effect in elections. Many have predicted that hoaxes will again be produced and distributed in high frequency in the upcoming elections, the 2018 Local Elections and 2019 …

Read More »

Mengatasi Hoax dalam Pemilu

Hoax ada sejak dulu dan berdampak luas salah satunya di konteks pemilu. Publikasi hoax dengan frekuensi tinggi diprediksi akan berulang di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Karakter daerah dengan pengguna telepon pintar yang tinggi seperti DKI Jakarta akan menentukan besar …

Read More »

Jumlah Perempuan Dewan Indonesia di Bawah Rataan Dunia

Di Hari Demokrasi Internasional (15/9), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women mengumumkan rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen adalah 22,8 persen. Angka yang belum baik karena keterwakilan perempun minimal untuk bisa berdaya mempengaruhi kebijakan adalah 30 …

Read More »

Democracy in Indonesia is Getting Worse

According to Indonesia’s Democracy Index (IDI) which was published on Thursday (09/14) by four different state institutions to celebrate the International Day of Democracy on September 15th, democracy in Indonesia is getting worse. The index accumulation of democracy in Indonesia …

Read More »