Partai politik yang tak lanjut tahap penelitian administrasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019 bisa menempuh upaya hukum. Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika dirasa mencederai hak partai dalam mengikuti pemilu bisa ditindaklanjuti melalui pengadilan pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). …

Dari 73 partai politik (parpol) berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham), 31 parpol mengajukan akses sistem informasi partai politik (Sipol). Hingga hari terakhir tahap pendaftaran peserta pemilu (16/10), ada 27 parpol yang mendaftar sebagai calon peserta …

Hoax has been around for ages and it imposes a great deal of effect in elections. Many have predicted that hoaxes will again be produced and distributed in high frequency in the upcoming elections, the 2018 Local Elections and 2019 …

Hoax ada sejak dulu dan berdampak luas salah satunya di konteks pemilu. Publikasi hoax dengan frekuensi tinggi diprediksi akan berulang di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Karakter daerah dengan pengguna telepon pintar yang tinggi seperti DKI Jakarta akan menentukan besar …

Di Hari Demokrasi Internasional (15/9), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women mengumumkan rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen adalah 22,8 persen. Angka yang belum baik karena keterwakilan perempun minimal untuk bisa berdaya mempengaruhi kebijakan adalah 30 …

According to Indonesia’s Democracy Index (IDI) which was published on Thursday (09/14) by four different state institutions to celebrate the International Day of Democracy on September 15th, democracy in Indonesia is getting worse. The index accumulation of democracy in Indonesia …

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dipublikasikan (14/9) empat lembaga pemerintah seiring peringatan Hari Demokrasi Dunia (15/9) menyimpulkan, demokrasi Indonesia memburuk. Akumulasi indeks praktek demokrasi 2016 menurun jadi 70,9 (skala 100) dibanding IDI 2015 pada poin 73,63, atau turun 2,73. Tren …

Government’s decision to increase the political subsidy for political party has caused a dilemma. Our laws and constitution regard political party as public institution because it plays a key role in the public life by supplying a great deal of …

Concurrent elections is implemented so that we can have a more effective presidential system. However, the implementation of concurrent elections in Indonesia might become a paradox if we put it in the context of Indonesian election system as specified in …

Pemilu serentak (concurrent elections) bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Tapi, sistem kepemiluan yang dituang dalam UU No.7/2017 menjadi paradoks. Keinginan agar pencalonan presiden atau keterpilihan presiden mutlak menjadi milik rakyat sebagai pemilih menjadi jauh panggang dari api. Secara teknis, pemilu …