Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung menjadikan syarat selisih suara maksimal 2 persen yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah berpilkada sebagai dasar menerima proses gugatan. Merujuk pengalaman MK menangani sengketa pilkada, hanya satu permohonan perselisihan hasil pilkada yang putusannya membalikan keadaan keterpilihan …
Read More »USEP HASAN SADIKIN
Karpet Merah Keterwakilan Politik Bernama Patriarki
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad dalam sambutan peluncuran buku “Materi Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dalam Kepemiluan 2014†(19/11) membandingkan pemilu Indonesia dengan pemilu Amerika Serikat. Salah satu perbedaannya menurut Muhammad adalah tak ada “karpet merah†bagi perempuan di pemilu Amerika …
Read More »Pemungutan Suara Pilkada 2015: Setengah Jalan yang Lancar dan Damai
Sebagian pengamat memperkirakan Pilkada 2015 akan berlangsung banyak hambatan dan konflik. Pemungutan suara dilaksanakan di musim hujan dan krisis ekonomi. Jika kita berpegang pada slogan pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara, setengah dari terma pemilu sudah dilampui. Ada sejumlah permasalah …
Read More »KPU yang Nasional, Tetap, dan Mandiri?
Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga konstitusional yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri mengalami hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serempak 2015. Di beberapa kasus, karakter konstitusional KPU tak bisa menjamin penyelenggara tingkat provinsi dan kabupaten/kota berfungsi baik dalam relasinya dengan lembaga pengawas. …
Read More »Rimba Kepastian Hukum Pilkada Kota Manado
Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menetapkan kembali Jimmy Rimba Rogi dan Boby Daud ditetapkan sebagai pasangan calon di Pilkada Kota Manado 2015. Penetapan berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 34/DKPP-PKE-IV/2015 (dibacakan 18/11) yang tak menyalahkan keputusan KPU Kota Manado …
Read More »Pahit Manis Rekomendasi Panwaslu
Kompleksitas relasi penyelenggara pemilu di Indonesia bertambah kasus. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tak meloloskan Bupati Kaimana, Matias Mairuma sebagai peserta di pilkada karena perbedaan tempat lahir yang tertera di berkas kependudukan dengan yang tertera di semua ijazah. Panwaslu Kaimana …
Read More »Kriminalisasi Pemantau Pemilu
Posisi pemantau pemilu sejatinya adalah bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Pemantau pemilu adalah kekuatan dari luar organ negara yang akan menjaga bahwa proses pemilu tidak boleh dibiarkan berada diatas praktik kecurangan. Keberadaan pemantau pemilu menjadi …
Read More »Kodifikasi UU Pemilu: Diapresiasi DPR, Diragukan Pemerintah
Kebutuhan Indonesia mempunyai satu naskah undang-undang kepemiluan semakin mendesak setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak diselenggarakan di 2019. Urgensi satu naskah UU Pemilu tak hanya soal sinergitas ragam undang-undang kepemiluan dan kelestariannya tapi juga mutlak dibutuhkan sebagai pijakan hukum penyelengaraan …
Read More »Empat Pengaruh Petahana Kepala Daerah di Pilkada 2015
Infopilkada.kpu.go.id serta pemberitaan pilkada (hingga 19/10 2015) menginformasikan ada 278 petahana (inkumben/pejabat publik) kepala daerah yang mencalonkan lagi di Pilkada 2015. 150 berstatus sebagai kepala daerah, 128 sebagai wakil kepala daerah. Ada 5 berstatus gubernur dan 5 sebagai wakil gubernur. …
Read More »HARUN HUSEIN | Mendekatkan Pemilu Melalui Jurnalistik
Sosok Harun Husein mengurangi paradoks pemilu yang dikonsepsikan sebagai prosedur pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat tapi jauh dari rakyat. Melalui media jurnalistik, Harun memberitakan, menyampaikan data, sekaligus menjelaskan pemilu untuk bisa dipahami masyarakat luas. Harun menyadarkan kita bahwa pemilu …
Read More »