USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Pemilu Versi Masyarakat Sipil

PEMILU 2019 merupakan pintu untuk memasuki babak baru pembangunan demokrasi di Indonesia. Inilah momentum politik menentukan: jika berhasil, maka kita akan lancar mengkonsolidasi demokrasi; sebaliknya, jika gagal atau tersendat, maka kita akan terus bergelut dengan transisi demokrasi yang tiada henti. …

Read More »

Objektivitas Partai Memberhentikan Dewan Terpilih

Sistem pemilu DPR dan DPRD Indonesia merupakan sistem proporsional yang menekankan pada relasi pemilih/rakyat kepada partai, bukan dewan. Kursi di parlemen adalah kursi partai sehingga partai yang memberhentikan dewan, bukan pemilih. Di konteks pemerintahan 2004-209, 2009-2014, dan 2014-2019, dewan yang …

Read More »

Is It Fair To Dismiss The Elected Board?

Is it fair that elected board from election result, elected directly by the people, is dismissed from his public position by the party? Fahri Hamzah, one of the board of the Prosperous Justice Party in last 2014 election, dismissed by …

Read More »

Wajarkah Dewan Terpilih Diberhentikan Partai?

Wajarkah dewan terpilih hasil pemilu, langsung dari rakyat, diberhentikan jabatan publiknya oleh partai? Fahri Hamzah, salah satu dewan Partai Keadilan Sejahtera hasil keterpilihan di Pemilu 2014, diberhentikan partai, institusi yang tak menggajinya bahkan dirinya yang menyisihkan gaji dari negara untuk …

Read More »

Revisi UU Pilkada yang Makin Buruk

Undang-undang Pilkada yang jadi dasar penyelenggaraan Pilkada 2015 lahir dari keadaan yang tak kondusif. Kekosongan hukum, permasalahan dalam proses, dan hasil keterpilihan yang menutup proses keadilan makin menyadarkan banyak pihak UU Pilkada harus direvisi. Tapi, merujuk rancangan Revisi UU Pilkada …

Read More »

Kalkulasi Objektivitas MK

Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung menjadikan syarat selisih suara maksimal 2 persen yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah berpilkada sebagai dasar menerima proses gugatan. Merujuk pengalaman MK menangani sengketa pilkada, hanya satu permohonan perselisihan hasil pilkada yang putusannya membalikan keadaan keterpilihan …

Read More »

Karpet Merah Keterwakilan Politik Bernama Patriarki

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad dalam sambutan peluncuran buku “Materi Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dalam Kepemiluan 2014” (19/11) membandingkan pemilu Indonesia dengan pemilu Amerika Serikat. Salah satu perbedaannya menurut Muhammad adalah tak ada “karpet merah” bagi perempuan di pemilu Amerika …

Read More »

Pemungutan Suara Pilkada 2015: Setengah Jalan yang Lancar dan Damai

Sebagian pengamat memperkirakan Pilkada 2015 akan berlangsung banyak hambatan dan konflik. Pemungutan suara dilaksanakan di musim hujan dan krisis ekonomi. Jika kita berpegang pada slogan pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara, setengah dari terma pemilu sudah dilampui. Ada sejumlah permasalah …

Read More »

KPU yang Nasional, Tetap, dan Mandiri?

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga konstitusional yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri mengalami hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serempak 2015. Di beberapa kasus, karakter konstitusional KPU tak bisa menjamin penyelenggara tingkat provinsi dan kabupaten/kota berfungsi baik dalam relasinya dengan lembaga pengawas. …

Read More »

Rimba Kepastian Hukum Pilkada Kota Manado

Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menetapkan kembali Jimmy Rimba Rogi dan Boby Daud ditetapkan sebagai pasangan calon di Pilkada Kota Manado 2015. Penetapan berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 34/DKPP-PKE-IV/2015 (dibacakan 18/11) yang tak menyalahkan keputusan KPU Kota Manado …

Read More »