Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semakin kuat. Tak hanya sebagai pengawas, Bawaslu menjelma nyaris sebagai lembaga peradilan pemilu. Bawaslu diharapkan mampu menindak pelanggaran secara adil dan konsisten.
“DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sudah sangat progresif. Di setiap tahapan pemilu, ada kewenangan yang membuat Bawaslu bisa sangat powerfull. Tinggal Bawaslu harus adil dan konsisten,” kata Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, pada diskusi “Penanganan Pelanggaran Pemilu yang Berdampak pada Diskualifikasi Calon” di Gondangdia, Jakarta Pusat (2/10).
Konsistensi yang dimaksud Veri yakni, siapa pun yang melanggar ketentuan harus dikenakan sanksi. Sanksi diskualifikasi tak boleh hanya menyasar pihak-pihak tertentu.
“Ketika nanti ada laporan yang sama, Bawaslu harus konsisten menerapkan aturan. Kalau Bawaslu menunjukkan konsistensinya, ini langkah awal yang baik untuk Bawaslu,” ujar Veri.
Bawaslu RI dinilai harus memberikan pemahaman kepada Bawaslu di daerah. Wewenang tak hanya untuk Bawaslu RI tetapi juga Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota.
