Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia menyampaikan pada diskusi daring “Quo Vadis RUU Pemilu”, Kamis (4/3), bahwa revisi Undang-Undang (UU) Pemilu tak akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, revisi direncanakan tetap dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. “Walaupun dalam beberapa bulan atau tahun ini kita tidak bisa melakukan penyempurnaan (UU  Pemilu), tapi penyempurnaan itu tetap harus dilakukan. Kalau …

Rabu (17/2), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tak dapat menerima permohonan sengketa hasil Pemilihan Bupati Raja Ampat yang diajukan oleh Papua Forest Watch, yang diwakili oleh Pejabat sementara (Pjs) Ketua Papua Forest Watch, Richarth Charles Tawaru. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tak memenuhi salah satu syarat formil, yakni bukan pemantau pemilu terdaftar atau bukan lembaga pemantau pemilu …

Setelah merilis datatalk.asia, platform yang menyediakan beberapa fitur untuk jurnalisme data, kini (17/2) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dengan dukungan dari USAID melalui program Regional Support for Elections and Political Transitions atau RESPECT, merilis Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy. Pengelolaan jurnal berskala internasional ini merupakan kerja sama dengan Djokosoetono Research Center (DRC), lembaga riset yang bernaung di Fakultas …

34 organisasi demokrasi lintas negara menggalang dukungan membela demokrasi di Myanmar. Melalui situs resmi International IDEA (Institute for Democracy Electoral Assistance) dan jejaringnya (5/2), semua organisasi ini menyerukan kepada militer Myanmar yang melakukan kudeta untuk menghormati utuh hasil pemilu, membebaskan sandera politik, tidak melakukan kekerasan, dan mendukung reformasi kelembagaan demokrasi Myanmar. Para pembela demokrasi ini menolak klaim kudeta pemerintahan oleh …

Mayoritas pemilih menyatakan keinginan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan pada waktu berbeda dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden (pilpres). Hal ini berbeda dengan sikap mayoritas partai di parlemen dan Pemerintah yang menginginkan agar Pilpres, Pileg, dan Pilkada dilaksanakan pada 2024 sesuai Pasal 201 Undang-Undang Pilkada No.10/2016. “Itu mencapai 63,2 persen. Jadi sebenarnya, argumen beberapa partai termasuk Demokrat dan …

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa party identity masyarakat Indonesia rendah. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa hanya 6,8 persen dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, yang menyatakan bahwa ada partai politik yang dirasa dekat dengan responden. Selebihnya, 92,3 persen, menjawab tidak ada. Dari 6,8 persen yang menjawab ada, 26,8 persen …

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan mengemukakan dua opsi pengganti kepala daerah definitif apabila Pilkada Serentak dilaksanakan sesuai UU Pilkada, yakni pada November 2024. Opsi pertama, sesuai Pasal 201 UU Pilkada No.10/2016, digantikan oleh Penjabat. Menurut Djohan, tak ada masalah kekurangan aparatur sipil negara (ASN) jika kekosongan masa jabatan gubernur dan bupati/wali kota diisi oleh ASN. Hanya gubernur yang memerlukan …

Organisasi masyarakat sipil regional Asia makin bertambah banyak menolak kudeta oleh militer Myanmar (Tatmadaw). Melalui rilis Asia Network for Free Election (ANFREL) per 3/2 di Bangkok, setidaknya ada 46 organisasi pemilu dan hak asasi manusia lintas negara yang bergabung untuk menolak kudeta Myanmar. Melalui websitenya, ANFREL terus mengajak banyak pihak untuk bergabung memberikan pernyataan menolak kudeta di Myanmar. Ajakan dan …

Asian Network for Free Elections (ANFREL) mengutuk angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) yang melakukan kudeta pemerintahan juga penculikan dan penahanan terhadap lawan politik (Bangkok, 2/2). Organisasi pemantau pemilu regional Asia ini mendesak Tatmadaw untuk membebaskan para tahanan dan segala kecurangan pemilu biar diselesaikan melalui peradilan pemilu. ANFREL mengingatkan Tatmadaw bahwa kudeta militer bertentangan dengna demokrasi. Konstitusi dan undang-undang pemilu Myanmar menyediakan …

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini memprediksi terjadinya kekacauan elektoral apabila desain keserentakkan Pilkada dan pemilu dipertahankan sebagaimana rumusan di Undang-Undang (UU) Pilkada No.10/2016. Pemilu Serentak 2019 dengan kompleksitas lima surat suara memakan korban hingga 894 jiwa. Jika Pilkada Serentak diselenggarakan di satu tahun yang sama, maka beban penyelenggaraan pemilihan lebih berat dari Pemilu Serentak …