Di dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, syarat mengundurkan diri dari keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI (Polri), dan aparatur sipil negara (ASN) adalah paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Sebelumnya, pada Pilkada 2018, pengunduran diri paling …

Pada rapat konsultasi di ruang rapat Komisi II, gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Selatan (4/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan bahwa pihaknya kembali memasukkan norma larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di rancangan Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah 2020. Norma tersebut ditolak oleh beberapa …

Senin (4/11), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat untuk mendengarkan konsultasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dua rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yakni PKPU Rekrutmen Penyelenggara Pilkada Ad hoc dan RPKPU Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  Dalam rapat yang diselenggarakan di ruang rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, KPU …

Sebagaimana dilaporkan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, masih ada 34 daerah yang belum melakukan penandatanganan Naskah Penerimaan Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU Daerah (KPUD). Padahal, batas waktu penandatanganan telah diperpanjang hingga 14 Oktober 2019, dari semula 1 Oktober. “Hingga lewat dari batas waktu kedua yang telah …

Indonesia Legal Roundtable (ILR) mempublikasi hasil riset mengenai penegakan hukum pidana pemilu pada Pemilu 2019. Salah satu temuannya yakni, bahwa dari 348 kasus pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum inkracht, hanya 13 kasus yang terkait Pemilihan Presiden (Pilpres). Sisanya, 335 kasus terkait dengan Pemilihan Legislatif (Pileg). Jumlah kasus pidana pemilu tersebut meningkat dari 2014 dengan 203 kasus Pilpres dan Pileg. …

Indonesian Legal Roundtable (ILR) merilis hasil kajian mengenai tindak pidana pemilu pada Pemilu Serentak 2019. Hasil kajian menunjukkan beberapa fakta. Simak sebagai berikut. Terdapat 348 kasus putusan pidana pemilu dengan putusan inkracht. Dari 348 kasus, hanya ada 13 kasus terkait Pemilihan Presiden (Pilpres). Sisanya, 335 kasus terkait dengan Pemilihan Legislatif (Pileg). Jumlah ini meningkat dari jumlah kasus pidana di Pemilu …

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah (cakada) yakni tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini merekomendasikan agar penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Pilkada 2020 memberikan kontribusi terhadap pendataan kepengurusan partai politik yang sah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahap pendaftaran calon kepala daerah (cakada), partai politik pengusung calon wajib memberikan surat rekomendasi kepada cakada berisi tanda tangan ketua dan sekretaris dari pengurus …

Aturan baru mengenai mekanisme verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak) bagi calon perseorangan diatur di dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Pencalonan Pilkada 2020. Aturan pertama, proses vermin dan verfak diselesaikan sebelum tahap pendaftaran dibuka. Aturan ini dibuat agar asas perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta Pilkada terwujud. Pada Pilkada sebelumnya, calon kepala daerah (cakada) yang diusung …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan sejumlah perubahan pada Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Pencalonan Kepala Daerah sebgaia aturan teknis Pilkada 2020 di 270 daerah. Perubahan dilakukan atas evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak tiga jilid yang digelar pada 2015,  2017, dan 2018. Salah satu perubahan yakni, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) …