Komposisi Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Timsel KPU-Bawaslu) yang memuat orang-orang dekat pemerintah terus dikritik. Intervensi politik tidak semestinya mencampuri proses pemilihan Timsel KPU-Bawaslu. Proses politik bisa dilakukan pada tahapan fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat setelah presiden menyerahkan nama-nama calon. “Keliru jika pansel dianggap porsi pemerintah. Pansel ini adalah kerja substantif. …

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Timsel KPU-Bawaslu) berkomitmen untuk menjalankan proses seleksi secara profesional dan independen. Timsel KPU-Bawaslu menjanjikan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka untuk menjamin akses informasi kepada publik. “Publik dapat memberikan kritik, masukan, maupun temuan yang diperoleh atas proses seleksi maupun terhadap profil calon,” kata Juri Ardiantoro, ketua Timsel, dalam konferensi …

Tim Seleksi (Timsel) secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Timsel KPU-Bawaslu akan menerima pendaftaran dari tanggal 15 Oktober 2021 hingga 15 November 2021. “Hari Senin adalah hari pertama dimulainya masa pendaftaran bakal calon. Pendaftaran akan berlangsung dari tanggal 18 Oktober sampai dengan 15 November 2021,” kata Juri Ardiantoro, ketua Timsel, …

Beban berlipat mesti dihadapi untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Kehadiran perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu dinilai penting. Sebab, lembaga penyelenggara pemilu adalah jantung pembuatan keputusan politik yang mengatur seleksi kepemimpinan negara. Kehadiran perempuan strategis untuk memastikan proses tersebut sensitif gender dan menghasilkan suksesi kepemimpinan yang bisa lebih memperhatikan kepentingan perempuan dalam proses kebijakan publik. Persentase perempuan di …

Durasi masa kampanye diperdebatkan pada rapat dengar pendapat (RDP) Kamis (16/9). Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuat masa kampanye berdurasi kurang lebih tujuh bulan dinilai terlalu panjang. Masa kampanye yang terlalu panjang dikhawatirkan menyebabkan polarisasi di masyarakat semakin membesar. “Dampaknya, dari Pemilu 2019, kasihan polarisasinya lama tujuh bulan. Kami ingin lebih pendek agar polarisasi tidak terlalu panjang terjadi. Saat …

Pada rapat dengar pendapat (RDP) Kamis (16/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta agar para pihak menyetujui penyelenggara ad hoc di Pemilu 2024 merupakan penyelenggara yang sama dengan Pilkada 2024. Jika Pemilu 2024 dilaksanakan pada 21 Februari 2024 dan Pilkada pada 27 November 2024, maka tak ada irisan masa kerja penyelenggara ad hoc antara Pemilu dan Pilkada. “KPU merekom pengangkatan …

Isu akhir masa jabatan (AMJ) anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di tengah tahapan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024 disampaikan KPU RI pada rapat dengar pendapat (RDP) Kamis (16/9). Terdapat 24 satuan kerja (satker) KPU Provinsi dan 317 satker KPU Kabupaten/Kota yang masa jabatannya berakhir pada 2023. 9 satker KPU Provinsi dan 196 satker KPU Kabupaten/Kota berakhir di 2024. …

Kamis (16/9), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam RDP tersebut, jadwal hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya, tanggal hari pemungutan …

Rumahpemilu.org menelusuri latar belakang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024. Dari 570 anggota yang berhasil didata, 63 anggota diantaranya merupakan mantan wakil dan kepala daerah. 2 dari 63 anggota tersebut merupakan perempuan, yakni Selly Andriany Gantina dan Illiza Sa’aduddin Djamal. Selly merupakan pengusaha yang pernah menjabat sebagai anggota DPR Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dua periode (2004-2014) dan …

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan kerugian hak konstitusional penyelenggara ad hoc ketika pemilu dilakukan secara serentak dengan model lima kotak seperti di Pemilu 2019. MK mempertanyakan hal tersebut pada sidang perdana uji materi tentang keserentakan pemilu yang diajukan mantan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2019. “Kerugian konstitusional yang dimohonkan untuk …