Mengambil semangat perlindungan data pribadi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengubah beberapa pengaturan terkait data pemilih. Pertama, data yang akan ditampilkan di website lindungihakpilihmu.kpu.go.id tak akan memunculkan tempat dan tanggal lahir pemilih. Data yang akan ditampilkan hanya nama lengkap, jenis kelamin, data daerah hingga paling rendah kecamatan, dan nomor tempat pemungutan suara (TPS). “Jadi, kita kurangi sekali dan itu …

Situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id sempat mengalami serangan Distributed Denial-of-Service (DoS) sejak Selasa malam (14/7) hingga Rabu (15/7) pukul 14.00 WIB. Situs tersebut digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melayani pemilih yang hendak mengecek status terdaftar di dalam daftar pemilih Pilkada Serentak 2020. Disinggung mengenai keamanan data pemilih, anggota KPU RI, Viryan Azis mengatakan bahwa peretasan dan kebocoran data dapat diminimalisir karena Sistem …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka tahapan pemutakhiran daftar pemilih atau pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada Serentak 2020 pada Rabu (15/7) di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Pada kegiatan ini, KPU menggalakkan Gerakkan Klik Serentak. KPU daerah yang menggelar Pilkada Serentak direncanakan secara bersamaan akan mengklik website https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/. “Artinya, aplikasi yang sudah kita siapkan, mulai hari ini, kita akan …

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa dari 270 satuan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, 173 KPUD belum memberikan daftar pemilih model A-KWK kepada Bawaslu Daerah. Form ini akan dipergunakan Bawaslu Daerah sebagai alat pembanding dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang akan dilaksanakan mulai Rabu, 15 Juli, serta …

Data evaluasi pengawasan verifikasi faktual dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan di 79 kabupaten/kota yang dipublikasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menunjukkan bahwa terdapat 6.492 aparatur sipil negara (ASN) dan 4.411 penyelenggara pemilu yang memberikan dukungan. Terhadap seluruhnya, telah dilakukan verifikasi dan dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). “Tentu sudah kita klarifikasi semua, sudah dinyatakan TMS. Penyelenggara pemilu …

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini tak merekomendasikan rekapitulasi elektronik atau e-rekap diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pilot project di satu atau dua daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.  Berbagai persiapan, seperti landasan hukum, sistem dan aplikasi e-rekap, penerimaan masyarakat, belum memungkinkan. …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyampaikan kesiapan penyelenggara pemilu adhoc di daerah. Terdapat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinyatakan reaktif namun hasil tes swab negatif, dan ada pula yang positif Coronavirus disease 2019 (Covid-19) setelah dilakukan tes swab. Terhadap penyelenggara pemilu adhoc yang reaktif namun negatif, ditindaklanjuti dengan karantina mandiri. “Hasil pemeriksaan di beberapa tempat, ada yang …

Anggaran tambahan penyelenggaraan Pilkada dengan protokol Coronavirus disease 2019 (Covid-19) dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahap pertama yakni sebesar 1,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut ternyata tak dicairkan sepenuhnya, namun dinilai cukup untuk membiayai tahapan Pilkada hingga Agustus. “Anggaran tahap pertama pun tidak dicairkan secara penuh, tapi anggaran tahap pertama itu cukup untuk melaksanakan tahapan sampai Juli. Kecil, tapi …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyatakan bahwa KPU tak menyesuaikan pemberlakuan protokol Coronavirus disease 2019 (Covid-19) sesuai dengan zonasi tingkat penyebaran Covid-19. Semua wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol Covid-19, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, membersihkan arena bekerja dengan disinfektan, serta menjalani rapid test dan tes swab jika hasil rapid test menunjukkan …

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mengusulkan agar dibuat peradilan pemilu. Pemilu memiliki karakter khusus, yakni terikat pada waktu tahapan dan erat kaitannya dengan kompetisi, sehingga perkara pemilu perlu ditangani oleh lembaga peradilan khusus dengan penegak hukum yang memahami masalah kepemiluan. “Pemilu kan ada kekhasannya, harus cepat, peradilannya betul-betul punya keahlian untuk memahami prosedur …