Berita

Sebanyak 43 daerah di Indonesia diperkirakan bakal diisi calon tunggal di Pilkada 2024, artinya daerah-daerah tersebut akan melawan kotak kosong saat pemungutan suara 27 November 2024 mendatang. 43 daerah yang terdiri dari 1 provinsi, 5 kota, dan 37 kabupaten berpotensi …

Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong kembali muncul di beberapa daerah pada Pilkada 2024. Hal itu mencerminkan dinamika politik yang kompleks, partai-partai besar bersatu dalam satu koalisi sehingga hanya sedikit ruang bagi calon lain untuk maju. Pada Pilkada 2024 mendatang, …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 meningkat dibanding Pilkada 2020. Pada Pilkada 2020 silam terdapat 25 calon tunggal, sementara pada Pilkada 2024 tercatat ada 43 calon tunggal. Pendaftaran calon kepala daerah seharusnya digelar pada 27-29 …

Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu mengatakan disinformasi pada Pemilu 2024 masih banyak terjadi karena pemerintah tidak cukup baik menyajikan data-data. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan beberapa anggota dalam koalisi merangkum temuan dan beberapa penyebab masih banyaknya hoaks dalam buku …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Pilkada 2024 mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dua putusan tersebut tertuang dalam Pasal 11 yang mengatur tentang presentase dukungan partai politik pada calon disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pasal 15 tentang …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jumlah perolehan kursi partai politik hasil Pemilu Legislatif 2024. Delapan partai politik dinyatakan memperoleh kursi DPR untuk periode 2024-2029 setelah mendapatkan suara di atas ambang batas parlemen 4%. Total kursi DPR untuk periode 2024-2029 berjumlah …

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menolak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di pilkada. Baleg lebih menyepakati batas usia calon kepala daerah sesuai Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 …

Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mendesak Presiden dan DPR menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden dan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) dianggap telah menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh …

Pegiat Kepemiluan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyebut Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan putusan progresif untuk menghadirkan kontestasi pilkada lebih adil. Melalui putusan itu, akan lebih memudahkan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada Gubernur maupun Bupati/Walikota. …

The Constitutional Democracy Initiative (Consid) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU Pilkada. Consid menilai putusan MK itu menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah kegerahan parah menyaksikan perilaku elit parpol yang tidak memedulikan suara …