Komisi II Dewan Perwakilan Rakuat (DPR) RI lagi-lagi meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan peserta pemilu untuk memberikan uang transportasi atau fresh money kepada peserta kampanye rapat umum. Tak mungkin memberikan bensin kepada peserta kampanye. “Di Undang-Undang Pemilu, boleh itu uang untuk transport. Tapi di PKPU (Peraturan KPU) kok gak boleh pakai uang transport untuk peserta kampanye rapat umum? …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 orang pada Sabtu (15/12/2018). Jumlah ini ternyata lebih banyak dari total jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang telah merekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, yang dicatat oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Selasa (19/3), yakni 188.445.040. Artinya, …

Dirjektur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa dari total 192.676.863 warga negara Indonesia (WNI) yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, baru 188.445.040 atau sebesar 97,8 persen yang telah merekam KTP elektronik. Artinya, 4.231.823 WNI terancam tak dapat memilih pada 17 April 2019 mendatang. “192.676.863 jiwa itu wajib KTP …

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman Rakim menyampaikan bahwa besaran honor untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tak bisa dinaikkan lagi. Jika honor dinaikkan 100 ribu saja, KPU mesti mengeluarkan anggaran hampir 700 miliar rupiah. “Dengan jumlah 809.500 TPS (Tempat Pemungutan Suara), misal naik 100 ribu saja, itu sudah mendekati 700 M,” kata Arif pada rapat dengar …

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sirmadji mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar penghitungan lima jenis surat suara Pemilu 2019 dan pengisian C1 plano selesai pada pukul 00.00 hari pemungutan suara. Selesai pukul 00.00, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat mengisi salinan-salinan formulir yang diperlukan. “Paling tidak pastikan selambat-lambatnya kerja …

Keamanan sistem informasi dan teknologi (IT) yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sistem IT, terutama Sistem Informasi Penghitungan (Situng), diharapkan tangguh alias tak sering mati-hidup seperti kasus Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). “Pastikan tidak ada server yang down kayak Sipol kemarin. 1 jam sekali down. Jangan sampai kredibilitas pemilu terciderai …

“Kita serahkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) metode pelatihan yang paling pas yang mana,” kata Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh, saat menyimpulkan bahasan pelatihan saksi partai politik pada rapat dengar pendapat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan (18/3). Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Abhan menjelaskan pihaknya belum …

Disepakati dalam rapat dengar pendapat di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dapat berlangsung hingga 17 hari. Aturan ini berubah dari semula paling lama 10 hari. Alasan perubahan didasarkan atas hasil simulasi rekapitulasi di tingkat kecamatan, bahwa dengan empat tim paralel, proses rekapitulasi suara baru selesai dalam waktu 17 hari. Ketua …

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, menyampaikan bahwa per Senin (18/3), Bawaslu RI masih kekurangan 55.410 pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).  Padahal, Bawalsu telah melakukan rekrutmen Pengawas TPS sejak 7 Februari 2019. Sulitnya mencari pengawas TPS  disebabkan oleh syarat minimal usia dan pendidikan yang sulit dipenuhi oleh sumber daya manusia yang tersedia di beberapa daerah. Pengawast TPS disyaratkan …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya mulai masuk menyelidiki aliran uang di dalam pelaporan dana kampanye. Korupsi politik terjadi karena ketiadaan pengawasan dana kampanye dan dana politik. Pengawasan dana kampanye mestinya tak hanya dilakukan terhadap rekening khusus dana kampanye. “Jangan hanya rekening khusus dana kampanye yang diawasi. Makanya baik …