Bersamaan dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), DCT Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga ditetapkan pada Kamis (20/9). Terdapat 807 calon yang tersebar di 34 daerah pemilihan (dapil), dengan rincian 671 laki-laki dan 136 perempuan. Calon anggota DPD terbanyak terdapat di dapil Jawa Barat. 49 orang, yakni 44 laki-laki …

Kamis (20/9) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 1131/PL.02.2-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa pasangan calon (paslon) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Menetapkan bahwa dua paslon yang sudah mendaftar, dinyatakan memenuhi syarat sebagai …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (20/9). Dari data yang disampaikan, terdapat 7.968 calon di 80 daerah pemilihan (dapil), terdiri atas 4.774 laki-laki dan 3.194 perempuan. Ketua KPU RI, Arief Budiman, membacakan rincian DPT sebagai berikut. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 575 calon di 80 dapil. 355 laki-laki dan 220 …

Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan uji materi terhadap Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD). Dalam putusannya, MA menyatakan norma Pasal 4 yang melarang partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana (napi) korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak bertentangan dengan …

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, mendorong agar kandidat yang terpilih melalui Pemilu 2019 membuka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak kepada publik. Tujuannya, agar publik mengetahui besaran pajak tahunan yang dibayarkan oleh para kandidat, penghasilan, dan aset yang dimiliki kandidat. “SPT itu memang dilaporkan, tetapi kita tidak tahu besarannya. Kita tidak bertanya, apakah bapak taat pajak atau tidak, setahun …

Masalah ketaatan pajak para peserta Pemilu 2019 mulai disinggung. Ketaatan pajak dinilai sebagai salah satu bentuk komitmen kandidat terhadap kepatuhan hukum, akuntabilitas keuangan, dan kontribusi sebagai warga negara. Namun sayangnya, tak ada peraturan yang mewajibkan calon anggota legislatif (caleg) untuk menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dalam lima tahun terakhir, sebagaimana yang diwajibkan …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyerahkan hasil analisis pemilih ganda terhadap  Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di 285 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan total 91.001.344 pemilih. Hasilnya, ditemukan setidaknya  1.013.067 pemilih yang identitasnya dimasukkan lebih dari satu kali. “Mencapai setidaknya 1.013.067 pemilih ganda. Hasil analisis tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini untuk dicermati dan dikoreksi,” sebagaimana …

Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta telah dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. 26 calon masuk di DCS, 7 perempuan, 19 laki-laki. Dari hanya 4 orang yang akan terpilih mewakili DKI Jakarta, empat orang petahana kembali mencalonkan, yakni Abdul Azis, Fahira Idris, Sabam Sirait, dan Dailami Firdaus. Pardi juga merupakan mantan anggota DPD …

Mahkamah Agung (MA) diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap kisruh proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019. Sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, MA ditunjuk sebagai lembaga hukum yang melerai ketidaksepahaman peserta pemilu atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih yang terdiri atas Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilih Bersih menolak argumentasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menilai larangan mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK yang menyebutkan bahwa mantan narapidana korupsi boleh maju kembali dalam sebuah pemilihan adalah dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), bukan pemilihan legislatif (pileg). Belum ada putusan MK tentang pembatasan …