Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menuntut seluruh penyelenggara negara menjunjung tinggi etika berbangsa, menghormati hak dan kebebasan warga negara serta mengembalikan prinsip independensi peradilan. Hal itu disampaikan keluarga besar UII Yogyakarta dalam mimbar bebas demokrasi, sebagai bentuk keprihatinan terhadap matinya …
Read More »Berita
Ambang Batas Parlemen: Antara Prinsip Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen inkonstitusional serta tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Meski perubahan ambang batas parlemen baru berlaku pada Pemilu 2029, namun mulai banyak penolakan dari partai …
Read More »Bawaslu Ingatkan KPU Tepati Waktu Rekapitulasi Hasil Pemilu
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memperingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 dapat berjalan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 …
Read More »ICW Kecam Penutupan Grafik Sirekap KPU
Penghilangan grafik data perolehan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dalam pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang alasan penutupan Sirekap karena banyaknya kekeliruan pembacaan Sirekap hingga menimbulkan prasangka dari public …
Read More »Aliansi Perempuan Indonesia Desak Penegakan Demokrasi
Aliansi Perempuan Indonesia menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo telah merusak demokrasi yang telah berjalan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat aksi peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD), aliansi menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum yang mendukung penghapusan …
Read More »IWD 2024: Keterwakilan Perempuan Politik Jauh dari Harapan
Pemenuhan pemerintah atas hak perempuan dalam politik dari hulu hingga hilir dinilai hanya sekedar jargon belaka. Hal itu hal itu diungkapkan oleh Aliansi Perempuan Indonesia dalam peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2024. Aliansi menganggap komitmen pemenuhan …
Read More »Waktu 14 Hari Penanganan Sengketa Pilpres Dianggap Tidak Ideal
Durasi waktu 14 hari saat menangani perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak ideal untuk mengungkap permasalahan pilpres. Hal itu disampaikan Praktisi Pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini, menurutnya …
Read More »Ketua MK: Hakim Tak Boleh Cawe-Cawe Pembuktian Sengketa PHPU
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan bahwa hakim tidak boleh ikut campur dalam proses pembuktian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), baik sengketa pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg). Ia menjelaskan seluruh pembuktian akan dibebankan pada …
Read More »Makan Siang Gratis Harus Dimulai dari Kejelasan Anggaran
Program makan siang gratis dan susu gratis yang diusung capres-cawapres Prabowo-Gibran dinilai perlu pertimbangan yang matang dalam penerapannya. Meski demikian, pekan lalu simulasi program makan siang gratis digelar di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, di bawah koordinasi Menko Perekonomian …
Read More »MK Sarankan Ubah Aturan Ambang Batas Parlemen Sebelum Pemilu 2029
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum. MK menyarankan aturan tersebut diubah sebelum Pemilu 2029 dilaksanakan. Hal itu …
Read More »