Pembiayaan pilkada merupakan salah satu hal yang mesti dipastikan ada dalam rumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) penundaan pilkada. Pembiayaan pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini penting diubah menjadi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjamin penundaan dan keberlanjutan pilkada. Hal tersebut disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam siaran pers 31 …

Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui siaran pers 31 Maret menilai kesepakatan ini sebagai langkah tepat yang patut diapresiasi. Tindaklanjut berupa rumusan materi untuk menjawab segala implikasi teknis penundaan dan kelanjutan pilkada ini harus dibuat. Materi …

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengapresiasi kesepakatan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seretak 2020 di 270 daerah. Menurut JPPR, hal tersebut merupakan keputusan tepat guna memfokuskan semua pihak pada upaya pencegahan dan penanggulangan Coronavirus disease 2019 (Covid-19). “Kesepakatan …

Senin (30/3), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Para RDP tersebut, KPU menyampaikan tiga opsi penundaan Pilkada. Pertama, ditunda tiga bulan sehingga ahri pemungutan suara akan jatuh pada 9 Desember 2020. Kedua, ditunda enam bulan dengan hari pemungutan suara 17 Maret 2021. Ketiga, ditunda …

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dinilai tidak perlu memuat waktu spesifik penundaan pemungutan suara Pilkada 2020. Penyebutan waktu secara spesifik di tengah situasi ketidakpastiaan akhir pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan membutuhkan Perppu penundaan kembali jika dalam waktu yang telah ditentukan Pilkada tak kunjung bisa dilaksanakan. Perppu cukup menyebut, pemerintah menentukan dua bulan setelah tanggap darurat pandemi Covid-19 (status: keadaan tertentu bencana) …

Beredar di media sosial poster turut berduka cita atas wafatnya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Irfan Rabuka pada Senin (30/3). Rumahpemilu.org mewawancarai Ketua KPU Mitra, Wolter Dotulong untuk meminta konfirmasi. Dalam percakapan dengan Wolter melalui telpon, Wolter menjelaskan kronologi wafatnya Irfan Rabuka, yang diberitakan memicu keresahan warga Minahasa Tenggara sebab Irfan merupakan pasien dalam pemantauan (PDP) …

Kian bertambahnya orang yang terjangkit Coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia memunculkan wacana pengembangan teknologi pemungutan suara atau e-voting untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah. Pilkada berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga yang semestinya dapat dipenuhi dengan pengembangan teknologi, tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan warga. Menanggapi wacana tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penundaan pilkada membutuhkan daftar masalah yang menjadi acuan penyusunan pasal/ayat, di antaranya masalah pembiayaan pilkada. Kepastian anggaran salah satu masalah utama dalam penundaan dan keberlanjutan pilkada serentak. Penundaan Pilkada 2020 di 270 daerah karena wabah Coronavirus disease (Covid-19) menambah dasar pertimbangan keserentakan pilkada perlu dipastikan APBN. “Memang, penundaan pilkada serentak tidak bisa serta merta dilakukan …

21 Maret 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk menunda pelaksanaan empat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, yakni pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Penundaan disebabkan oleh kondisi yang tak memungkinkan untuk dilaksanakannya tahapan Pilkada akibat wabah …

Senin (23/3), Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan surat pemberhentian tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting. Dalam surat tersebut, pemberhentian tetap mengacu pada surat dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.012/2020 dan Putusan DKPP No.317/2019 yang menyatakan Evi terbukti melakukan pelanggaran kode etik. “Bahwa Plt.ketua DKPP dengan surat No.012/K.DKPP/PP.00/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengusulkan …