Konstitusionalitas keserentakan pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Desain pemilu yang menyerentakkan Pemilu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di hari yang sama telah menyebabkan penyelenggara pemilu kelelahan hingga jatuh sakit bahkan 800 orang lebih meninggal dunia pada Pemilu 2019. “Beban penyelenggara pemilu, khususnya KPPS, PPS, dan PPK sangat …

Catatan evaluasi Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif terhadap proses perselisihan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berganti sikap. Jika pada perselisihan sengketa hasil Pilkada 2015 MK menerapkan ambang batas selisih hasil secara ketat, di Pilkada 2020, MK mempertimbangkan kasus yang dapat berdampak secara substansial terhadap hasil pemilihan meski kasus tersebut tak melewati ambang batas selisih …

Jumat (19/3), Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan untuk permohonan No.104/PHP.BUP-XIX/2021. Permohonan ini diajukan oleh Holiliana dan Abudin Halilu, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 2 pada Pilkada Kabupaten Morowali Utara 2020. Pada Pilkada Morowali Utara 2020, hanya ada dua paslon, yakni Holiliana dan Abudin Halilu, dan paslon nomor urut 1, Delis Julkarson Hehi-Djira K. Selisih suara keduanya …

Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu Serentak lima surat suara dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di satu tahun yang bersamaan mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memanfaatkan teknologi informasi (TI) secara efektif. KPU telah menyiapkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Master Plan TI KPU RI Tahun 2021- 2025 sebagai rencana pengembangan TI yang ditujukan untuk mempermudah penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun dua simulasi jadwal Pemilu Serentak 2024. Kedua model memakai simulasi tahapan lebih dari 20 bulan dengan pertimbangan kompleksitas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pada model pertama, hari pemungutan suara dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Sementara model kedua, hari pemungutan suara jatuh pada 6 Maret 2024. Ada beberapa faktor yang menentukan waktu …

Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang didukung oleh 82 persen partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau koalisi super menimbulkan spekulasi munculnya pasangan calon (paslon) tunggal di Pemilihan Presiden 2024. Pasalnya, jumlah persentase perolehan kursi dua partai oposisi saat ini, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial (PKS) hanya 18 persen. Jumlah tersebut tak mencukupi ambang batas pencalonan presiden 20 …

Jumat (5/3), beberapa mantan kader Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada KLB tersebut, terpilih Moeldoko yang menjabat Kepala Kantor Staf Presiden(KSP) pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB. Menanggapi KLB Deli Serdang, Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa sengketa partai ke Kementerian Hukum dan Hak …

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dihimpun oleh Rumahpemilu.org, diketahui bahwa rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas di 9 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan 237 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wali Kota, yakni 64,62 persen. Di tingkat Pilgub, Sulawesi Utara (Sulut) merupakan provinsi dengan tingkat partisipasi disabilitas tertinggi, yakni 83,42 persen. Terendah, Sumatera Barat (Sumbar) dengan 35,55 persen. Jumlah …

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyepakati penarikan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum dari daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021. RUU Pemilu digantikan dengan RUU tentang Tata Cara Perpajakan yang diusulkan oleh Pemerintah. “RUU tentang Pemilihan Umum ditarik dari daftar Prolegnas RUU …

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia menyampaikan pada diskusi daring “Quo Vadis RUU Pemilu”, Kamis (4/3), bahwa revisi Undang-Undang (UU) Pemilu tak akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, revisi direncanakan tetap dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. “Walaupun dalam beberapa bulan atau tahun ini kita tidak bisa melakukan penyempurnaan (UU  Pemilu), tapi penyempurnaan itu tetap harus dilakukan. Kalau …