Melawan hoax pilkada yang paling strategis adalah dengan melakukan kontra narasi dan klarifikasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) harus mengoptimalkan semua media yang ada untuk menyampaikan informasi benar yang mudah diakses dan menyediakan layanan klarifikasi. “Pemerintah dapat memanfaatkan media yg tersedia seperti website lembaga, media sosial, dan lainnya. Ini semua …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatasi hoax Pilkada 2020 melalui ragam kanal pelaporan. Dari hasil pengawasan partisipatif ini Bawaslu menindaklanjuti dengan penegakan hukum bersama kelembagaan terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sampai dengan tanggal 18 November 2020 terdapat 38 jumlah isu hoaks di internet baik, misalnya mengenai penundaan Pilkada atau Pilkada tidak jadi dilaksanakan atau kesulitan-kesulitan dan informasi yang terjadi selama …

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa kasus Covid 19 di sembilan provinsi penyelenggara pemilihan gubernur, meningkat dari 26.407 ke 54.084 kasus di masa kampanye (lebih dari 100%).  Melalui rilis pada 24 November 2020 ini, Komnas HAM merekomendasikan Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu tetap memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan publik dalam layanan …

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merespon sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyediakan layanan partisipatif pelaporan hoax dalam Pilkada 2020. Mendidik masyarakat menjadi kritis merupakan cara terpinting dalam mengatasi hoax. “Yang paling penting adalah mendidik masyarakat, agar jadi kritis dan tidak mau lagi mengkonsumsi hoax. Maka otomatis hoax tidak laku, dan para produsennya jadi …

Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengatasi hoax Pilkada 2020. Masing-masing lembaga mengoptimalkan kewenangannya untuk menjaga informasi pesta demokrasi di 270 daerah dengan membuka layanan partisipatif penanganan hoax. “Kementerian Kominfo tentu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan Bawaslu untuk sinergi yang saat ini sedang dan terus berjalan di dalam memastikan  kualitas pilkada yang …

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan hoax infografis yang mengatasnamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau. Diduga hoax dibuat dan disebarkan untuk merusak kepercayaan hasil pilkada. “Infografis (hoax) dari Bawaslu Kepulauan Riau sudah diperiksa faktanya oleh Gabriela Nauli dari Universitas Sumatera Utara,” kata Fact Checker Mafindo, Dedy Helsyanto (7/11). Infografis yang dimaksud berisi tentang ancaman pidana bagi pejabat BUMD, TNI, Polri, …

Masa Pilkada Serentak 2020 bermunculan pemalsuan surat yang mengatasnamakan kelembagaan negara. Masyarakat Antihoax Indonesia (Mafindo) berharap, dalam kepedulian dan partisipasi di tengah pilkada para pemilih tidak tertipu dan dirugikan. “Pemerintahan daerah meminta bantuan dana ke beberapa pemerintahan daerah hingga ke personal,” Jelas Pemeriksa Fakta Junior Mafindo, Risky Maulana dalam Ulas Tips Santuy (UTS) di Youtube Chanel Mafindo yang tayang November …

Forum Pemuda Peduli Demokrasi (P2D) melaporkan satu dugaan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Laporan ini mengenai pelaku yang diduga adalah Sekda Kabupaten Malinau sedang mengkampanyekan calon tertentu dalam Pilkada Kalimantan Utara dan Pilkada Malinau. “Kami Forum Pemuda Peduli Demokrasi Malinau dengan senantiasa berkomitmen mengawal penyelenggaraan Pilkada Malinau yang demokratis dan berintegritas,” ucap Paris Balang, …

Ambang batas parlemen menjadi salah satu sorotan dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Besaran ambang batas parlemen memang selalu ditingkatkan tiap ada revisi UU Pemilu. Ambang batas parlemen pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009 sebesar 2,5 persen. Di Pemilu 2019, ambang batas parlemen menjadi 4 persen. Cakra Wikara Indonesia (CWI) mengusulkan agar ambang batas parlemen diturunkan menjadi 2,5 persen. Partai politik …

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa menyampaikan bahwa ada upaya untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden di Komisi II dari 20 persen kursi di DPR RI menjadi 10 persen atau 10 persen. Tujuannya yakni, agar tak menimbulkan polarisasi politik dan sosial yang tajam di masyarakat. Namun meski demikian, partai-partai DPR RI tak ingin jika ambang …