Berita

Sikap Politik yang Benar di Media Sosial

Media sosial (medsos) telah menjadi wadah kampanye yang dimanfaatkan baik oleh pemilih, tim sukses, maupun kandidat pasangan calon (paslon). Akan tetapi, pengguna medsos seringkali salah dalam menunjukkan sikap politiknya di dunia maya. Banyak pengguna yang menyebarkan informasi mengandung fitnah dan …

Read More »

Perlu Pendidikan Politik Tangani Kampanye Busuk

Aturan berkampanye di media sosial (medsos) menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, menjelang masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), banyak kampanye busuk yang mulai beredar di medsos. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU menggandeng tim cyber patrol dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). …

Read More »

Tanpa 30 Persen Representasi Perempuan di DPP, Parpol Tak Bisa Jadi Peserta Pemilu Legislatif

Di Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah kembali menyertakan syarat minimal representasi perempuan sebesar 30 persen di dewan pengurus pusat (DPP) bagi partai politik (parpol) yang ingin menjadi peserta pemilu legislatif. Apabila kurang dari 30 persen, parpol tak bisa …

Read More »

Persyaratan Bukan Bekas Anggota PKI dalam RUU Pemilu Tidak Relevan

Pada Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon presiden-wakil presiden adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, atau bukan …

Read More »

Tiga Bakal Cagub Aceh Jalur Perseorangan Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan

Tiga bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Aceh dari jalur perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dukungan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Ketiganya tengah menunggu penetapan paslon yang akan diumumkan pada 25 Oktober 2016 bersamaan dengan pengumuman nomor …

Read More »

Sistem Proporsional Terbuka Terbatas di RUU Pemilu Tidak Sesuai Harapan

Sistem pemilu yang dimuat dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diserahkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak sesuai harapan. Pasalnya, sistem proporsional terbuka terbatas yang digunakan lebih dekat pada substansi proporsional tertutup. Pemilih tetap mencoblos …

Read More »

Permohonan Dikabulkan MK Tak Berarti Mengubah Kemenangan Calon

Permohonan sengketa hasil Pilkada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap tidak berarti mengubah kemenangan pasangan calon (paslon). Keputusan MKmerujuk pada hasil penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. “Tidak semua putusan yang dimenangkan akan mengubah kemenangan calon. Kalau MK …

Read More »

Ketidakpahaman Pemohon Persulit MK Tangani Sengketa

Banyak pemohon sengketa di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak benar-benar memahami ketentuan pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya,  MK sulit menangani kasus. Pada Pilkada Serentak tahap kedua yang akan dilangsungkan pada 2017, MK berharap masyarakat memahami ketentuan pengajuan dan …

Read More »

KPU Targetkan Partisipasi Pemilih 77,5 Persen di Pilkada Serentak 2017

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih di seluruh wilayah yang menyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) sebesar 77.5 persen. Angka ini meningkat 7,7 persen dari target partisipasi pemilih di Pilkada 2015 sebesar 70 persen. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Pusat …

Read More »

Lihat Pelanggaran, Lapor ke Panwas!

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam memerangi berbagai pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.  Masyarakat dapat melapor ke Panitia Pengawas (Panwas) segera setelah menyaksikan terjadinya pelanggaran tanpa perlu memikirkan pasal mana yang dilanggar. “Jika …

Read More »